Aspirasimediarakyat.com — Istana Kepresidenan akhirnya buka suara, memohon maaf atas gelombang keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjerat lebih dari 5.000 siswa di berbagai daerah hingga pertengahan September 2025. Di balik kalimat manis pemerintah, kenyataan di lapangan menyuguhkan pemandangan getir: anak-anak sekolah terkapar di puskesmas, sementara garong berdasi menertawakan penderitaan rakyat dari balik meja kontrak proyek triliunan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mencoba meredam amarah publik dengan menyebut kasus ini bukan sesuatu yang diinginkan pemerintah. “Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (20/9/2025). Kata-kata permintaan maaf itu terdengar seperti selimut tipis menutupi luka rakyat yang sudah bernanah.
Rakyat miskin yang menitipkan anaknya di sekolah negeri berharap mendapat gizi, bukan racun. Namun di balik program yang digembar-gemborkan ini, maling kelas kakap menjadikan setiap bungkus nasi sebagai ladang emas. Mereka menelan uang rakyat dengan lahap, sementara bocah-bocah sekolah menahan mual, muntah, hingga terbaring lemah.
Prasetyo berdalih pemerintah sudah menyiapkan penanganan medis. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” katanya. Namun, rakyat tak butuh kalimat basa-basi. Apa arti penanganan setelah perut anak-anak sudah diracuni? Bukankah lebih penting memastikan makanan itu aman sebelum masuk ke mulut mereka?
“Pemerintah mengumbar janji evaluasi, berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah. Lagi-lagi jargon evaluasi digulirkan, seolah itu obat mujarab. Padahal, di balik layar, setan keparat pengumpul harta haram tetap berpesta pora. Mereka menutup mata pada standar mutu, yang penting proyek jalan, uang mengalir, dan rekening pribadi semakin gemuk.”
Prasetyo juga bicara soal sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai. “Harus ada sanksi. Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” tegasnya. Tetapi rakyat tahu, sanksi di negeri ini seringkali tak lebih dari tempel plester pada luka parah. Lintah penghisap darah rakyat jarang benar-benar tersentuh hukum, apalagi jika punya akses pada lingkaran kekuasaan.
BGN berusaha menutupi borok dengan dalih memperketat SOP. Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada April lalu berkata: “Kami ingin mencapai nol atau tidak ada kejadian.” Tapi jargon zero accident yang terus digaungkan hanyalah cat emas menutupi karat busuk. Sementara realitasnya, dapur-dapur yang dibangun asal jadi tetap beroperasi, menjejalkan makanan beracun ke perut anak bangsa.
Gelombang kasus terbaru mempermalukan wajah negara. Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 251 siswa dari enam sekolah keracunan pada 17 September 2025. Di Garut, Jawa Barat, 194 siswa tumbang, 19 di antaranya harus dirawat intensif. Sumbawa, NTB, mencatat 90 anak sakit, sementara Tual, Maluku, juga dihantam kasus serupa. Ini bukan sekadar angka statistik; ini adalah nyawa yang dipermainkan maling berdasi.
Daftar daerah korban makin panjang: Tasikmalaya, Pamekasan, Blora, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, hingga Ambon. Dari ujung barat ke timur, MBG berubah menjadi Makan Beracun Gratis. Anak-anak miskin yang mestinya mendapat perlindungan justru dijadikan kelinci percobaan program politikus rakus.
Sorotan tajam datang dari DPR. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menuding akar masalah ada pada lemahnya pengawasan BGN. “Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” katanya. Ucapan Edy menampar wajah para penguasa proyek yang lebih sibuk mengejar angka untuk laporan ketimbang menyelamatkan nyawa anak.
Edy juga mengingatkan agar izin dapur tidak diberikan sembarangan. “Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” ujarnya. Tapi apa daya, dalam praktiknya, izin kerap jadi ladang basah. Siapa pun yang bisa setor ke meja kekuasaan, dengan cepat mendapat lampu hijau.
Pemerintah tetap bersikeras MBG akan jalan terus, meski korban berjatuhan. Mereka menenangkan diri dengan jargon zero tolerance, seolah itu doa yang bisa mengusir setan-setan keparat yang menjarah uang negara. Padahal, rakyat butuh bukti, bukan janji.
Di balik setiap piring nasi yang dikirim ke sekolah, rakyat melihat bayangan garong berdasi. Mereka mengendus aroma uang negara yang dicaplok, bukan aroma masakan bergizi. Anak-anak miskin dipaksa menelan nasi yang lebih banyak berisi kepentingan politik ketimbang gizi.
Negeri ini seolah dikuasai kelompok kriminal berdasi. Mereka bukan sekadar lalai, mereka menjarah, mengeruk, dan mengorbankan kesehatan anak-anak. Di meja pesta, mereka minum anggur mahal, sementara di puskesmas, anak-anak rakyat jelata terbaring lemah karena racun dari proyek yang mereka telan anggarannya.
“Kata-kata manis pemerintah tentang evaluasi, SOP, hingga pengetatan izin hanyalah retorika yang dipoles. Rakyat lapar tak butuh jargon, mereka butuh jaminan bahwa anak-anak mereka bisa pulang dari sekolah dengan perut kenyang, bukan masuk UGD.”
Kemarahan publik semakin membuncah. Bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia tak mampu memastikan keamanan makanan untuk anak-anaknya? Apakah semua ini hanya karena uang triliunan terlalu menggiurkan bagi garong berkedok pejabat?
Di mata rakyat, satu anak yang keracunan sudah cukup untuk mengguncang hati. Namun di mata maling kelas kakap, ribuan anak tumbang hanyalah angka statistik dalam laporan. Mereka terus berpesta, menari di atas penderitaan rakyat miskin yang tak berdaya.
Kisah MBG ini menelanjangi wajah asli sistem: program yang digadang-gadang untuk rakyat justru menjadi mesin pencetak keuntungan kelompok penghisap darah. Negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai panggung untuk setan keparat memamerkan kerakusannya.
Pemerintah boleh terus berbicara soal evaluasi, SOP, hingga sanksi. Namun rakyat akan selalu menagih: siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Siapa yang harus digiring ke meja hijau? Dan siapa yang berani memastikan bahwa tragedi ini tak lagi terulang?
Sampai jawaban itu muncul, rakyat berhak marah, berhak curiga, dan berhak menuntut. Namun sebelum klarifikasi itu datang, satu hal sudah jelas: nyawa anak-anak bukanlah angka yang bisa ditukar dengan proyek triliunan rupiah.
