Aspirasimediarakyat.com — Di tengah gegap gempita wacana reformasi pendidikan, kenyataan pahit kembali mencuat—sebuah potret getir yang seharusnya membuat para pemangku kebijakan berhenti menutup mata. Nilai matematika Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 untuk jenjang SMA bukan sekadar menurun, tetapi anjlok tanpa ampun, menjadi alarm keras atas sistem pembelajaran yang selama bertahun-tahun dibiarkan berjalan dengan pola usang. Kritik publik menyebut kemerosotan ini sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang “patah” dalam cara negara merawat masa depan anak-anaknya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengakui langsung kondisi tersebut dalam pembukaan Musyawarah Nasional ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Dengan nada terbuka, ia menyampaikan bahwa hasil TKA 2025 menunjukkan performa matematika siswa berada pada titik yang mengkhawatirkan.
“Saya bocorkan walaupun belum taklimat, TKA 2025 yang kita selenggarakan itu matematikanya jeblok,” ujar Mu’ti di hadapan forum penerbit nasional itu.
Menurutnya, penurunan ini bukan terjadi karena siswa Indonesia tidak mampu memahami matematika, melainkan karena kualitas buku ajar dan pola pengajaran yang tak mampu menumbuhkan minat belajar. Mu’ti menolak anggapan bahwa murid-murid SMA sederajat mengalami kesulitan karena kurang cerdas.
“Bukan karena muridnya bodoh, tapi mungkin cara kita mengajarkannya dan bukunya tidak mendorong mereka belajar,” jelasnya.
Mu’ti menambahkan bahwa anggapan matematika sebagai pelajaran sulit turut menyumbang rendahnya kemampuan numerasi. Stigma tersebut sudah menjadi budaya yang diwariskan, sehingga siswa memulai pembelajaran dengan mental yang tidak siap.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kini menyiapkan desain pembelajaran berbasis Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) yang lebih ramah dan menarik. “Buku sains yang mudah, murah, dan menyenangkan menjadi fokus kami,” kata Mu’ti.
Konsep buku STEM yang dikembangkan Kemendikdasmen diarahkan agar tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengajak siswa bereksperimen melalui pengalaman langsung. Pendekatan ini diharapkan memulihkan minat siswa pada sains dan angka sejak dini.
Namun, pemerintah juga menyadari bahwa persoalan numerasi tidak semata soal buku dan metode mengajar. Dalam pernyataan terpisah, Mu’ti menyinggung bahwa skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia terus menunjukkan tren menurun.
“Penurunan skor PISA tersebut, secara internasional, menandai lemahnya kompetensi dasar siswa Indonesia dalam literasi, numerasi, dan pemecahan masalah. Kondisi ini menuntut intervensi menyeluruh dari pemerintah.”
Sebagai respon, pemerintah menggulirkan Gerakan Numerasi Nasional, sebuah upaya yang fokus membangun budaya numerasi sejak pendidikan dini melalui cara-cara yang menyenangkan. “Anak-anak Indonesia perlu berpikir kritis, logis, dan adaptif,” kata Mu’ti.
Mu’ti menilai bahwa pembelajaran STEM harus dilakukan dengan metode 3M: Mudah, Murah, dan Menarik. Ia menekankan bahwa matematika sebaiknya diperkenalkan sejak Taman Kanak-kanak (TK) lewat aktivitas yang dekat dengan permainan logika.
“Matematika harus diajarkan sejak TK, melalui konsep dasar dan kegiatan bermain logika yang sederhana,” tegasnya.
Selain aspek kurikulum, persoalan pemerataan mutu pendidikan juga menjadi tantangan besar. Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan guru dan sarana belajar.
“Kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, antara sekolah negeri dan swasta, masih cukup nyata,” ujar Mu’ti.
Kondisi serupa juga terlihat pada pendidikan kejuruan. Pemerintah menilai kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih perlu didorong agar selaras dengan perkembangan industri dan tuntutan pasar kerja.
Di tengah upaya pembenahan itu, publik mempertanyakan mengapa kondisi pendidikan dasar dan menengah justru terus merosot seperti kapal bocor yang dibiarkan tenggelam pelan-pelan. Kritik tajam menyebut bahwa selama bertahun-tahun negara terlalu sibuk menyusun proyek, sementara ruang kelas dibiarkan menjadi “panggung derita” bagi jutaan anak yang belajar tanpa fasilitas memadai.
Mu’ti mengakui bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menegaskan perlunya keterlibatan semua pihak—pemerintah, sekolah, guru, penerbit buku, hingga orang tua.
Selain memperbaiki kurikulum, kementerian juga memperluas kerja sama dengan penerbit agar buku ajar tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga mampu menumbuhkan kreativitas siswa.
Pemerintah juga berencana memperkuat pelatihan guru agar metode pengajaran yang diterapkan sesuai kompetensi numerasi global. Guru, kata Mu’ti, memiliki peran sentral dalam mengubah persepsi siswa terhadap matematika.
Mu’ti menambahkan, perguruan tinggi juga harus lebih terlibat dalam memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang tertinggal, terutama dalam bidang literasi dan numerasi.
Upaya penguatan data nasional pendidikan juga sedang dilakukan, termasuk integrasi hasil TKA untuk digunakan sebagai dasar kebijakan perbaikan.
Namun, semua program ini akan berakhir sebagai dokumen belaka jika negara kembali terjebak dalam lingkaran kelalaian. Publik menuntut agar pemerintah tidak hanya pandai membuat slogan, tetapi benar-benar menindak tegas para pemangku kebijakan yang membiarkan pendidikan terpuruk—karena masa depan bangsa terlalu berharga untuk diserahkan pada sistem yang berjalan seperti mesin tua yang dibiarkan berkarat.
Dengan pengakuan jujur dari Mendikdasmen dan langkah perbaikan yang mulai disusun, masyarakat berharap reformasi pendidikan kali ini tidak berhenti menjadi wacana. Yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan, tetapi keseriusan untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pembelajaran yang layak, setara, dan relevan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas numerasi siswa melalui gerakan nasional yang melibatkan semua unsur. Kini, publik menunggu bukti: apakah perbaikan itu hanya janji atau benar-benar menjadi perubahan nyata.
