Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran inti, namun berbagai komponen pengeluaran yang dinilai tidak produktif akan dipangkas sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal negara sekaligus memastikan program prioritas tersebut benar-benar berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok penerima manfaat, di tengah tekanan ekonomi global yang meningkat akibat gejolak geopolitik serta fluktuasi harga energi dunia yang mulai memberi bayangan terhadap stabilitas anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Tanah Abang, Senin (9/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi anggaran pokok program MBG, namun akan mencoret pengeluaran yang dianggap tidak relevan dengan tujuan utama program.
Menurut Purbaya, efisiensi dilakukan pada berbagai belanja pendukung yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Pengeluaran seperti pengadaan kendaraan atau perangkat yang diajukan berulang kali dinilai tidak memiliki urgensi dalam kerangka pelaksanaan program.
“MBG enggak akan dipotong kecuali yang tidak produktif. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang enggak perlu, yang tidak berhubungan dengan makanan,” kata Purbaya.
Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga efektivitas program yang menjadi salah satu agenda sosial besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Namun di tengah komitmen tersebut, dinamika ekonomi global turut menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Lonjakan harga minyak dunia pada perdagangan Senin (9/3/2026) menambah tekanan baru bagi perencanaan fiskal pemerintah.
Harga minyak mentah Brent untuk kontrak pengiriman Mei 2026 tercatat melonjak hingga 111,04 dolar AS per barel, naik 18,35 dolar AS atau sekitar 19,8 persen. Kenaikan tajam tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Konflik tersebut memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global, khususnya pada jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dunia. Situasi ini berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Dalam konteks pengelolaan fiskal, pemerintah tetap berupaya memastikan defisit anggaran negara tidak melampaui batas yang ditetapkan undang-undang, yakni maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Penyesuaian pada pos belanja menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan tersebut.”
Di sisi lain, implementasi program MBG di lapangan juga mulai menghadapi sorotan terkait aspek tata kelola. Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah pelanggaran terhadap petunjuk teknis dalam operasional dapur umum program tersebut di wilayah Solo Raya.
Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 78 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sepenuhnya mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut mencakup pembangunan fasilitas yang tidak sesuai ketentuan hingga minimnya sarana pendukung pengawasan program.
Beberapa unit bahkan dilaporkan tidak menyediakan ruang khusus bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, maupun Pengawas Keuangan, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian mutu dan akuntabilitas program.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa temuan tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program pemenuhan gizi nasional.
“BGN menemukan sejumlah pelanggaran terhadap juknis dalam operasional SPPG di Solo Raya. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting agar seluruh pelaksana program mematuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik dalam keterangan resmi.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pengawasan terhadap program MBG memang harus dilakukan secara ketat. Besarnya anggaran negara yang dikelola dalam program tersebut membuat aspek akuntabilitas menjadi sangat krusial.
Menurut Yusuf, skala program yang sangat luas membuat proses pengawasan menjadi kompleks. Ia menilai kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya siap juga berpotensi membuka celah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak luar, termasuk yayasan pengelola dapur, turut menambah tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. Selain itu, mekanisme audit dan pelaporan di tingkat operasional dinilai belum berjalan optimal.
“Dengan anggaran yang sangat besar dan tujuan program yang sangat luas, program Makan Bergizi Gratis memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan yang sangat ketat,” kata Yusuf.
Jika pengawasan longgar sementara aliran dana publik mengalir deras, maka program sosial sebesar ini bisa berubah menjadi ladang pemborosan yang menenggelamkan tujuan mulia di baliknya; sebab anggaran negara bukanlah pundi-pundi tanpa dasar, melainkan uang rakyat yang dititipkan melalui sistem fiskal untuk memastikan anak-anak memperoleh gizi yang layak, bukan untuk membiayai fasilitas tambahan yang tak relevan dengan tujuan program.
Pemborosan anggaran dalam program publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang membiayai negara melalui pajak dan pengorbanan ekonomi sehari-hari.
Kritik tersebut muncul di tengah dorongan agar BGN memperkuat mekanisme seleksi dan verifikasi mitra pengelola dapur sejak tahap awal, sehingga hanya lembaga yang memenuhi standar organisasi dan operasional yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program.
Yusuf juga menekankan pentingnya penegakan sanksi bagi SPPG yang terbukti melanggar aturan. Tanpa penegakan disiplin yang jelas, standar kualitas program dikhawatirkan akan semakin sulit dipertahankan.
Ketidakpatuhan terhadap standar operasional dalam program yang menyangkut pemenuhan gizi anak bangsa bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan potensi kegagalan sistem yang dapat merugikan generasi masa depan.
Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya bukan sekadar proyek anggaran negara, melainkan ujian besar terhadap kemampuan tata kelola pemerintahan dalam mengelola dana publik secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga tujuan memperkuat kualitas gizi masyarakat benar-benar terwujud tanpa tersandera oleh kelemahan pengawasan, pemborosan belanja, maupun penyimpangan implementasi di lapangan, sementara masyarakat tetap menaruh harapan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
