Aspirasimediarakyat.com — India akan mengambil alih kepemimpinan BRICS di tengah lanskap geopolitik global yang tegang, ketika ambisi negara-negara berkembang untuk membangun tatanan kerja sama alternatif semakin menguat dan tekanan Amerika Serikat terhadap Global South kian terasa, sehingga pergantian presidensi ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan ujian serius bagi kemampuan BRICS menghadirkan solidaritas nyata, mekanisme ekonomi yang adil, serta ruang tawar yang lebih setara bagi negara-negara berkembang dalam sistem global yang timpang.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung pada momentum ketika BRICS menjadi sorotan dunia internasional. Peran kelompok ini tidak lagi dipandang simbolik, melainkan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan kolektif yang berpotensi mengimbangi dominasi ekonomi dan politik negara-negara Barat.
Pemerintah India menyatakan bahwa presidensi BRICS akan diarahkan untuk memperkuat suara Global South. Kepemimpinan India diharapkan tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi menghasilkan capaian konkret yang dirasakan langsung oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi tekanan global.
India juga menegaskan komitmennya menjaga BRICS sebagai wadah kerja sama yang inklusif. Di tengah perbedaan kepentingan nasional para anggota, New Delhi berupaya menampilkan BRICS sebagai ruang dialog dan kolaborasi yang mampu menjembatani tantangan bersama tanpa terjebak fragmentasi geopolitik.
Sejak awal pembentukannya oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina, dengan Afrika Selatan kemudian bergabung, BRICS diposisikan sebagai alternatif kerja sama di luar poros kekuatan Barat. Identitas tersebut terus diuji seiring dinamika politik global yang semakin kompleks.
Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS memperluas keanggotaannya dengan menerima Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Perluasan ini mengubah skala BRICS secara signifikan, baik dari sisi demografi maupun kekuatan ekonomi.
Dengan komposisi baru tersebut, BRICS kini mencakup sekitar separuh populasi dunia dan hampir 40 persen dari total output ekonomi global. Angka ini menjadikan BRICS bukan sekadar forum diskusi, melainkan entitas ekonomi-politik dengan daya tawar strategis.
Pada pertengahan tahun lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengusulkan penafsiran baru atas akronim BRICS menjadi Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability. Usulan ini menandai upaya India memberi penekanan pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bersama.
Agenda pembangunan diperkirakan menjadi fokus utama presidensi India. Sejumlah analis menilai India akan mendorong pengembangan mekanisme penjaminan investasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, transisi energi, dan pembangunan infrastruktur.
“Inisiatif tersebut diarahkan untuk membentuk struktur keuangan yang dikendalikan negara-negara BRICS sendiri, bukan bergantung pada lembaga keuangan Barat. Dalam konteks ini, New Development Bank diposisikan sebagai instrumen utama yang perlu diperkuat dan diperluas mandatnya.”
Mantan diplomat India, Rajiv Dogra, menyatakan bahwa negara-negara Global South membutuhkan akses pembiayaan yang lebih sederhana dan adil. “Negara-negara, terutama negara-negara kecil di Selatan, tidak perlu lagi datang ke Washington dan mengisi formulir yang rumit, tetapi dapat melakukannya dengan cara yang lebih mudah dijangkau,” ujarnya.
Dogra juga mengemukakan gagasan pembentukan institusi tambahan di luar New Development Bank yang secara khusus menangani skema penjaminan investasi. Langkah ini dipandang sebagai upaya mempercepat realisasi proyek pembangunan di negara-negara berkembang.
Ketika negara-negara Global South masih dipaksa menunduk pada sistem keuangan yang berat sebelah, ketidakadilan global menjelma menjadi rantai yang membelenggu hak pembangunan dan kesejahteraan rakyat di banyak belahan dunia.
Selain agenda keuangan, India berencana meniru pola presidensi G20 dengan membawa agenda BRICS ke berbagai daerah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperluas partisipasi publik dan memperkuat legitimasi BRICS di tingkat domestik dan regional.
Selama masa presidensi, India dijadwalkan menggelar sekitar 100 pertemuan, termasuk tingkat menteri, forum, dan kelompok kerja, yang tersebar di sekitar 60 kota. Pendekatan desentralisasi ini diharapkan memperkaya perspektif dan memperkuat jejaring kerja sama.
KTT para pemimpin BRICS direncanakan berlangsung di New Delhi. Pertemuan puncak ini dipandang krusial untuk mengkonsolidasikan visi bersama dan merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan global yang semakin berlapis.
Namun, perluasan keanggotaan dan ambisi besar BRICS juga membawa tantangan internal. Perbedaan kepentingan ekonomi, politik, dan geopolitik antaranggota menuntut kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan dan kohesi.
Jika presidensi India gagal menerjemahkan retorika solidaritas menjadi kebijakan nyata, maka BRICS berisiko menjadi sekadar panggung simbolik, sementara rakyat di negara-negara berkembang terus menanggung beban sistem global yang tidak adil.
Kepemimpinan India di BRICS menjadi penentu arah apakah blok ini mampu menghadirkan mekanisme kerja sama yang lebih setara, memperluas akses pembangunan, dan memperkuat posisi Global South, atau justru terjebak dalam dinamika elit global yang jauh dari denyut kepentingan rakyat yang menuntut keadilan, kemandirian, dan masa depan yang lebih berdaulat.
