aspirasimediarakyat.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara tak terduga mengumumkan tarif impor baru yang dikenakan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam kebijakan yang digambarkannya sebagai “Liberation Day” atau “Hari Pembebasan.” Langkah ini menandai dimulainya kebijakan perang dagang yang digagas oleh Trump, di mana Indonesia terkena dampak tarif sebesar 32 persen.
Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa kenaikan tarif impor ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia, terutama di sektor otomotif dan pakaian. Menurut Bhima, meskipun ekspor Indonesia ke AS hanya menyumbang sekitar 10,5 persen dari total ekspor non-migas, dampaknya pada pasar global cukup signifikan. “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV 2025,” ujar Bhima kepada media pada Kamis (3/4).
Bhima menjelaskan bahwa ekspor produk otomotif Indonesia ke AS pada tahun 2023 mencapai USD 280,4 juta atau setara Rp 4,64 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 11 persen selama periode 2019-2023. Namun, dengan adanya tarif 32 persen, sektor otomotif Indonesia menghadapi ancaman besar. “Jika tarif resiprokal 32 persen, maka sektor otomotif, elektronik, pakaian Indonesia di ujung tanduk,” katanya.
Kenaikan tarif ini diprediksi akan meningkatkan harga kendaraan di pasar AS, sehingga konsumen di sana harus membayar lebih mahal. Penjualan kendaraan bermotor di AS pun diproyeksikan turun drastis akibat melemahnya permintaan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko resesi ekonomi di AS, yang kemudian berdampak langsung pada Indonesia karena adanya korelasi ekonomi kedua negara. Bhima menambahkan, “Setiap penurunan 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi AS dapat menyebabkan ekonomi Indonesia turun sebesar 0,08 persen.”
Selain itu, Bhima menjelaskan bahwa produsen otomotif Indonesia sulit untuk beralih sepenuhnya ke pasar domestik, mengingat spesifikasi kendaraan yang diekspor berbeda dengan pasar dalam negeri. “Nanti imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri. Bukan hanya otomotif tapi juga komponen elektronik,” jelas Bhima.
Dampak serupa juga dirasakan oleh sektor pakaian jadi dan alas kaki. Pada tahun 2024, ekspor pakaian jadi ke AS mencakup 61,4 persen dari total ekspor, sementara alas kaki mencapai 33,8 persen. Jika tarif impor meningkat, merek internasional besar yang memproduksi di Indonesia kemungkinan akan menurunkan jumlah pesanan mereka. “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah pemesanan ke pabrik Indonesia,” tutur Bhima.
Bhima menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap untuk bersaing dalam menarik peluang relokasi pabrik, terutama dengan negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja. Menurutnya, regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci untuk tetap kompetitif di tengah persaingan global. “Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” ujarnya.
Senada dengan Bhima, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, juga menilai bahwa tarif 32 persen akan memberikan dampak besar pada sejumlah sektor perdagangan Indonesia. Produk tekstil, alas kaki, kayu, hingga batu bara menjadi komoditas utama yang akan terkena dampaknya. “Para produsen produk yang terdampak akan mengurangi produksinya. Ini pengaruhnya besar, terutama di sektor perdagangan,” jelas Tauhid.
Tauhid juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif ini akan mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia, yang selama ini cukup diuntungkan dari ekspor ke AS. Ia memprediksi ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2025 bisa turun di bawah USD 20 miliar, dari rata-rata USD 23-24 miliar per tahun. “Kalau Amerika turun, kita terancam mengalami defisit neraca dagang yang semakin besar,” tambahnya.
Dampak tarif ini juga disebut sebagai bagian dari kebijakan resiprokal atau timbal balik dari AS terhadap tarif yang sebelumnya dikenakan oleh Indonesia. Tauhid menjelaskan bahwa tarif tersebut merupakan respons terhadap kebijakan perdagangan Indonesia dan dapat dikenakan lebih tinggi hingga 60 persen, tergantung produk yang dianggap paling merugikan AS. “Amerika menerapkan tarif sebesar 32 persen sebagai balasan terhadap tarif yang kita kenakan kepada mereka,” kata Tauhid.
Dengan tantangan besar yang dihadapi, para ekonom berharap pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengurangi dampak perang dagang ini, sambil menjaga daya saing dan stabilitas ekonomi dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.
