Aspirasimediarakyat.com — Di tengah gejolak persaingan layanan internet nasional, diskursus mengenai akses digital kembali mencuat ketika Telkom buka suara terkait sepak terjang PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) milik Hashim Djojohadikusumo. Perusahaan tersebut menggagas program Internet Rakyat melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama, yang menargetkan pasar layanan terjangkau berbasis teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Penegasan Telkom bahwa pangsa pasarnya berbeda menjadi pintu masuk untuk melihat lanskap industri yang semakin terfragmentasi, terutama ketika kebutuhan masyarakat atas internet stabil dan murah menjadi tuntutan struktural.
Namun ketegangan isu tidak berhenti pada soal harga atau teknologi. Narasinya berkembang ketika Telkom menjelaskan bahwa IndiHome—yang kini berada dalam payung Telkomsel usai penggabungan tahun 2023—memiliki segmentasi pasar yang tidak sepenuhnya bersinggungan dengan Internet Rakyat. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Indonesia, Arthur Angelo Syailendra, menyebut perbedaan target konsumen sebagai alasan utama mengapa kehadiran WIFI bukan ancaman langsung bagi layanan Telkom.
Bagaimana mungkin negara yang bercita-cita menjadi kekuatan digital justru terjebak dalam labirin teknologi, seolah daerah-daerah yang masih kesulitan mendapatkan sinyal dianggap bukan bagian dari republik? Absurd rasanya melihat jutaan warga menggantungkan hidup pada koneksi rapuh sementara para pemilik modal saling memamerkan jargon “kolaborasi strategis”. Jika internet adalah hak dasar abad ke-21, maka rakyat seperti dituntut membayar tiket masuk ke dunia modern dengan harga ketidakadilan yang terus direproduksi.
Internet Rakyat yang digagas WIFI memakai teknologi 5G FWA pada frekuensi 1.4 GHz, dikembangkan bersama OREX SAI Inc.—perusahaan patungan antara NTT DOCOMO, INC. dan NEC Corporation. Teknologi ini mengandalkan radio access terbuka (Open RAN), sehingga deployment dapat lebih cepat di wilayah sulit dijangkau. Konsep ini menjadi antitesis dari basis IndiHome yang menggunakan fiber optik, sebuah teknologi broadband berbasis kabel serat optik yang mentransmisikan data melalui sinar cahaya dengan stabilitas tinggi.
Di sisi lain, fiber optik masih menjadi tulang punggung layanan internet nasional karena keunggulan latensi rendah, kecepatan simetris, dan ketahanan terhadap gangguan cuaca. Namun pembangunan fisiknya memerlukan investasi besar dan waktu lama, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian Ericsson, Aviat Networks, AT&T Business, hingga VSAT. Perbandingan teknis ini memperlihatkan bahwa pilihan teknologi tidak sekadar soal harga, tetapi juga soal karakteristik wilayah dan kebutuhan pengguna.
Artikulasi bahwa “pemain lain memberikan harga lebih rendah” juga menjadi gambaran variasi preferensi konsumen. Kecepatan 25 Mbps, 50 Mbps, atau 100 Mbps memiliki pasar masing-masing, dan kecenderungan masyarakat mengarah pada efisiensi antara harga dan stabilitas. Artinya, persaingan antarteknologi bukanlah fenomena negatif, melainkan bagian dari dinamika pasar yang semakin dewasa.
Peluang itulah yang dilihat Telkom. Dengan kepemilikan infrastruktur kabel fiber sepanjang 180 ribu kilometer dan 33 data center di 15 negara, perusahaan BUMN ini menegaskan bahwa Surge WIFI justru merupakan pasar potensial. Telkom membuka jaringan bagi lebih dari 150 Internet Service Provider (ISP) dari total sekitar 1.300 ISP nasional, sebuah kebijakan yang mencerminkan strategi “blue ocean market”.
Dari sisi kebijakan publik, kerja sama berbagai operator internet bisa menjadi momentum pemerataan konektivitas. Surge, dalam keterangan resmi pada Juni lalu, menyebut komitmen kolaborasi dengan Telkom dan Telkom Infrastruktur Indonesia sebagai langkah strategis memperluas akses Internet Rakyat. Direktur Surge, Moh Mustaghfirin, menyatakan bahwa inisiatif ini diharapkan mampu menjangkau wilayah yang selama ini kesulitan menikmati layanan digital.
Di titik inilah realitas yang lebih kelam kembali menampakkan wajahnya. Betapa aneh dan janggal ketika republik besar ini masih membiarkan ribuan desa terkurung dalam gelap digital sementara pemangku kebijakan sibuk beretorika soal transformasi nasional. Ketika internet—yang semestinya menjadi jembatan keadilan—malah menjadi sekat yang membedakan siapa yang berhak terkoneksi dan siapa yang tetap terasing. Ketimpangan digital bukan lagi statistik; ia menjelma sebagai jurang sosial yang mengancam fondasi kesetaraan.
Pada sisi Telkom, Wakil Presiden Eksekutif Divisi Wholesale Service, Muhammad Rofik, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen memperluas konektivitas. Menurutnya, pemanfaatan kekuatan infrastruktur bersama akan memastikan masyarakat dapat mengakses internet yang terjangkau. Pernyataan ini menegaskan urgensi penyederhanaan hambatan birokrasi dan komersial yang selama ini menjadi momok pengembangan jaringan nasional.
Sementara Direktur Utama TIF I, Ketut Budi Utama, menambahkan bahwa perusahaannya siap menjadi tulang punggung dalam pengembangan Internet Rakyat. Kesiapan itu mencakup layanan metro-ethernet, IP Transit, dan optimalisasi Edge Data Center (neuCentrIX) sebagai bagian dari peningkatan kualitas jaringan berbasis cloud.
Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan infrastruktur pasif seperti menara, ducting kabel optik, tiang, dan serat optik gelap. Implementasi FTTX melalui skema Virtual Unbundling Line Access (VULA) diharapkan membuka jalan bagi lebih banyak operator kecil untuk bersaing sehat. Layanan Managed Service berbasis pemantauan terintegrasi menjadi tulang punggung menjaga kualitas jaringan.
Dalam konteks regulasi, kesepahaman ini menunjukkan arah kebijakan yang semakin inklusif. Pemerintah mendorong efisiensi melalui kolaborasi infrastruktur agar biaya investasi menurun dan penetrasi layanan meningkat. Model berbagi jaringan yang sebelumnya diterapkan pada sektor telekomunikasi kini menjadi norma baru untuk memperluas cakupan digital.
Selain itu, kerja sama lintas operator dapat menjadi katalis inovasi. Teknologi Open RAN yang digunakan WIFI membuka peluang diversifikasi vendor yang dapat mempercepat modernisasi jaringan. Sementara itu, fiber optik tetap mempertahankan peran sebagai basis layanan jangka panjang dengan Total Cost of Ownership (TCO) yang lebih kompetitif.
Para pakar menilai bahwa kompetisi sehat antaroperator akan mendorong layanan yang lebih murah dan berkualitas. Kebijakan pemerintah diharapkan menjaga pasar tetap kompetitif tanpa menekan inovasi. Sejumlah analis telekomunikasi menilai bahwa Indonesia sudah memasuki fase baru industri digital, di mana kolaborasi dan efisiensi menjadi parameter utama.
Dalam lapangan empiris, masyarakat berharap kehadiran Internet Rakyat tidak berhenti sebagai jargon, tetapi menjadi akses nyata bagi warga di daerah tertinggal. Pemerataan internet menjadi fondasi penting pendidikan, usaha kecil, hingga layanan kesehatan yang kini banyak bergantung pada konektivitas.
Meski begitu, publik juga menuntut akuntabilitas. Kolaborasi besar dengan infrastruktur negara harus memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat. Transparansi biaya, kualitas layanan, hingga perlindungan data menjadi bagian esensial dalam ekosistem telekomunikasi.
Betapa ironisnya bangsa sebesar ini masih harus bernegosiasi dengan kesenjangan digital yang menua, seakan infrastruktur megah hanya menjadi ornamen tanpa keberpihakan. Jika internet telah menjadi denyut nadi aktivitas publik, maka membiarkan sebagian rakyat terseok-seok mengakses informasi ibarat menutup pintu masa depan mereka. Di tengah hingar-bingar jargon digitalisasi, rakyatlah yang paling berhak menuntut agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh inti keadilan: akses setara bagi semua.
