Aspirasimediarakyat.com — Di tengah hiruk-pikuk transisi energi bersih yang semakin keras gaungnya, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya menanggung beban menuju energi hijau — rakyat, industri, atau negara? Toyota, raksasa otomotif asal Jepang, menegaskan bahwa mereka hanya bertugas menyediakan teknologi dan menciptakan pasar. Pernyataan ini terdengar jujur, tetapi juga menyiratkan pesan tajam: jangan bebankan tanggung jawab lingkungan sepenuhnya kepada korporasi, sementara negara masih berkutat pada wacana dan regulasi tanpa arah pasti.
Pernyataan itu datang dari Pras Ganesh, Executive Vice President sekaligus CISO Toyota Motor Asia, yang menegaskan posisi perusahaannya dalam konteks kerja sama energi antara Jepang dan Indonesia. Menurutnya, segala bentuk kebijakan lintas negara, terutama terkait ketersediaan bahan bakar bagi ekosistem biofuel, harus disepakati pada level government-to-government (G2G), bukan dibebankan kepada pelaku industri.
“Kami tidak bisa berbicara atas nama pemerintah Jepang. Penentuan kebijakan sepenuhnya menjadi kewenangan mereka. Kami memahami bahwa saat ini sedang berlangsung pembahasan kebijakan otomotif antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia,” ujar Pras Ganesh, dikutip Kamis (30/10/2025).
Lebih jauh ia menambahkan, Toyota berperan sebagai demand creator, yakni pihak yang menyiapkan teknologi dan pasar agar siap menerima energi alternatif. “Kami memiliki teknologi, dan tugas kami adalah menyiapkannya agar bisa diterima konsumen,” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan arah strategis Toyota dalam transisi energi: fokus pada kesiapan pasar, bukan intervensi politik. Pendekatan ini menempatkan posisi Toyota sebagai mitra pembangunan yang pragmatis—mendorong adopsi energi bersih tanpa terjebak dalam perdebatan ideologis soal siapa yang paling hijau.
Menurut Pras, perpaduan bahan bakar fosil dan biofuel merupakan langkah realistis di tengah ketimpangan ketersediaan energi di tiap negara. Indonesia, dengan basis pertanian kuat dan infrastruktur biodiesel yang sudah berjalan, dinilai punya peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam peta energi masa depan Asia.
Masahiko Maeda, CEO Toyota Motor Asia sekaligus Deputy CEO China Region, memperkuat pandangan tersebut. Ia menilai bahwa transisi energi tidak bisa sekadar berorientasi pada idealisme karbon netral, tetapi harus mempertimbangkan faktor ekonomi rakyat.
“Yang penting adalah bagaimana menyediakan energi masa depan yang berpotensi besar dengan harga terjangkau. Kalau kita menciptakan energi netral karbon yang bagus tapi harganya tinggi, tidak akan ada yang memakainya,” ujar Maeda.
Ia memperkenalkan konsep SMR-type approach, yaitu pendekatan kolaboratif antarnegara yang menekankan komunikasi dan kesetaraan tanggung jawab. Bagi Maeda, tanpa sinergi lintas batas, wacana energi bersih hanya akan menjadi proyek simbolik yang mahal dan tak berkelanjutan.
Contoh konkret keberhasilan itu datang dari Brasil. Negara Amerika Latin tersebut berhasil membangun ekosistem biofuel yang kuat berkat peningkatan produktivitas pertanian hingga dua kali lipat dalam lima dekade terakhir. “Brasil menjadi bukti bahwa biofuel bukan mimpi, tapi hasil dari kebijakan konsisten dan kerja keras lintas sektor,” tutur Maeda.
“Toyota melihat potensi serupa di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah memiliki pijakan melalui kebijakan biodiesel (B30 dan B35) yang berjalan stabil. Namun tantangan selanjutnya, menurut Maeda, adalah bagaimana memperluas pengembangan ke bahan bakar cair seperti bioetanol tanpa membuat harga energi melonjak.”
“Saya berharap Indonesia, selain terus mengembangkan biodiesel, juga dapat memproduksi dan memasok bioetanol yang lebih baik. Jika semangat dan kemajuan pemerintah Indonesia saat ini terus berlanjut, negara ini bisa menciptakan lingkungan energi yang sangat kompetitif,” ujarnya.
Namun, di balik optimisme itu, muncul realitas pahit. Proyek energi hijau kerap tersendat oleh birokrasi, konflik kepentingan, dan permainan anggaran. Ketika industri sudah siap berinovasi, justru pemerintah yang lambat merespons, terjebak pada peraturan sektoral yang saling tumpang tindih. Inilah paradoks transisi energi di Indonesia—didorong jargon keberlanjutan, tapi dijegal oleh mekanisme administratif yang tak efisien.
Toyota menegaskan komitmennya pada strategi multi-pathway, yakni beragam jalur teknologi menuju netralitas karbon. Pendekatan ini mencakup pengembangan kendaraan hybrid, hidrogen, hingga biofuel. Bagi Toyota, Indonesia adalah pasar penting dalam strategi tersebut karena memiliki kombinasi unik antara sumber daya, demografi, dan komitmen politik yang sedang tumbuh.
Langkah-langkah strategis Toyota juga selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam peta jalan transisi energi nasional. Kementerian ESDM telah menetapkan target penurunan emisi karbon sebesar 29% pada 2030 melalui bauran energi terbarukan, termasuk biofuel. Namun implementasi di lapangan masih menemui tantangan—dari infrastruktur distribusi, kapasitas produksi, hingga kepastian harga jual.
Dari sisi regulasi, keberhasilan biofuel membutuhkan harmonisasi lintas sektor: antara ESDM, Pertanian, Perindustrian, dan Keuangan. Tanpa integrasi ini, program bioetanol hanya akan menjadi proyek musiman yang berakhir di meja rapat tanpa hasil konkret.
Pakar energi dari ITB, Yusri Usman, menilai kolaborasi dengan Jepang bisa menjadi katalis penting. “Jepang punya pengalaman dalam efisiensi energi dan inovasi kendaraan rendah emisi. Indonesia punya bahan baku dan pasar. Kalau keduanya sinergi, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” ujarnya.
Namun, Yusri juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menjadi penonton di tengah kerja sama korporasi besar. Menurutnya, pengawasan terhadap tata kelola proyek dan transparansi investasi harus menjadi prioritas, agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pemain besar.
Langkah Toyota memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok biofuel tentu memberi harapan baru. Namun harapan itu tak boleh berujung menjadi kisah lama—di mana rakyat hanya menjadi penonton dalam pesta teknologi yang dibiayai dari pajak mereka sendiri.
Transisi energi bersih tidak boleh menjadi ruang main para korporat atau proyek prestise pejabat. Ia harus menjadi gerakan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, menurunkan emisi, dan menghadirkan energi terjangkau. Jika pemerintah gagal memastikan hal itu, maka jargon “hijau” hanya akan menjadi topeng baru bagi eksploitasi lama: memeras bumi, membakar masa depan.
