Aspirasimediarakyat.com — Kegeraman publik tak bisa ditutupi ketika program makan bergizi gratis (MBG) kembali menyedot anggaran raksasa. Di tengah banyaknya kasus keracunan dan minimnya transparansi, muncul anggapan bahwa proyek ini berpotensi menjadi ladang bancakan baru bagi garong berdasi yang lihai meramu laporan namun abai pada nasib anak-anak sekolah. Anggaran jumbo kembali diajukan, sementara serapan di lapangan masih jauh dari sempurna.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengajukan permintaan tambahan anggaran senilai Rp28 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan itu disampaikan langsung saat Purbaya menyambangi kantor BGN di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Menurut Dadan, dari kalkulasi terakhir, instansinya hanya mampu menyerap tambahan Rp28 triliun hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut jauh di bawah rencana semula yang menargetkan penyerapan Rp50 hingga Rp100 triliun.
“Tadi kami hitung-hitung lagi kemungkinan yang Rp50 triliun pun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang bisa kita serap adalah tambahan Rp28 triliun,” ujar Dadan kepada awak media.
Dengan tambahan itu, total serapan anggaran MBG hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp99 triliun. Saat ini, data menunjukkan serapan baru mencapai Rp19,3 triliun atau 27,18% dari pagu awal Rp71 triliun.
Kehadiran Menkeu Purbaya di kantor BGN tidak lain untuk membahas peliknya persoalan penyerapan anggaran tersebut. Ia datang sekitar pukul 15.00 WIB, disambut langsung oleh Dadan dan jajaran BGN.
Dalam pertemuan itu, Dadan meyakinkan Menkeu bahwa serapan anggaran akan berjalan optimal. Bahkan ia memastikan pada pertengahan Oktober mendatang akan ada realisasi Rp4,5 triliun tambahan.
“Kami tadi berbincang bahwa Rp71 triliun itu insyaAllah akan terserap dan bahkan mungkin kita akan minta tambahan ke Pak Menkeu untuk dana standby yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden,” tambah Dadan.
Purbaya yang awalnya skeptis mengaku cukup terkejut dengan laporan serapan yang dianggap lebih baik dari perkiraannya. Ia menyebut, pemerintah perlu menunggu hingga Oktober untuk melihat kepastian realisasi anggaran.
“Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi. Betul enggak dia bisa nyerap? Kalau betul ya kita kasih tambah, kalau enggak ya kita potong,” tegas Purbaya.
“Dalam konteks regulasi, permintaan tambahan anggaran tidak bisa dilepaskan dari mekanisme APBN yang sudah diatur ketat. Proses evaluasi serapan anggaran oleh Kemenkeu menjadi kunci agar tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan dana.”
Namun, catatan kritis datang dari kalangan pengamat anggaran. Mereka menilai permintaan tambahan triliunan rupiah belum selayaknya diajukan sebelum ada audit menyeluruh terhadap kualitas pelaksanaan program MBG.
Di titik ini, muncul lagi kontras yang menohok: sementara negara menambah kucuran dana, laporan keracunan massal akibat menu MBG terus bermunculan di berbagai daerah. Kondisi ini membuat sebagian pihak menuding ada lintah penghisap darah rakyat yang lebih mementingkan belanja anggaran ketimbang keselamatan anak-anak penerima program.
Secara normatif, Kemenkeu memang memiliki kewenangan untuk memotong atau menambah alokasi, bergantung pada realisasi di lapangan. Mekanisme ini seharusnya mampu menekan potensi penyalahgunaan.
Meski demikian, transparansi BGN menjadi sorotan. Publik berhak tahu secara detail bagaimana uang triliunan rupiah itu dikelola, mengingat program MBG menyangkut hajat hidup jutaan anak sekolah di Indonesia.
Kritik lain juga datang dari kalangan masyarakat sipil yang menuntut adanya laporan publik secara berkala mengenai distribusi menu MBG, kualitas bahan makanan, dan mekanisme pengawasan.
BGN sendiri menegaskan sudah menyiapkan strategi penyerapan tambahan anggaran. Dadan memastikan, pihaknya tidak hanya fokus pada jumlah penyerapan, tetapi juga pada aspek kualitas layanan.
Sementara Purbaya berjanji akan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap penyerapan anggaran di kementerian/lembaga lain, termasuk BGN, untuk memastikan dana negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Pada akhirnya, kegagalan transparansi dan pengawasan akan menjadi bumerang. Publik bisa kembali melihat anggaran jumbo hanya jadi pesta pora segelintir maling kelas kakap yang lihai bermain di balik jargon “makan bergizi gratis”. Dan bila itu terjadi, rakyatlah yang lagi-lagi menanggung beban, sementara hak anak-anak untuk mendapat makanan sehat justru terabaikan.
