Aspirasimediarakyat.com — Tangis murid yang pecah saat melepas kepala sekolah mereka di Prabumulih menjadi gambaran getir bagaimana pendidikan kerap digerogoti oleh tangan-tangan kotor para penguasa lokal. Roni Ardiansyah, seorang kepala sekolah yang sudah mengabdi, dicopot dari jabatannya dengan alasan yang tidak jelas. Publik mencium aroma anyir kekuasaan, di mana garong berdasi bersembunyi di balik kebijakan yang seolah sah, padahal lebih mirip manuver setan keparat untuk melindungi kepentingan anak pejabat.
Roni sendiri mengaku ikhlas menerima pencopotannya. Ia menyebut sudah melakukan serah terima jabatan dan kini kembali mengajar sebagai guru biasa. Namun, keikhlasan itu tak mampu menutupi fakta bahwa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah yang menjalankan aturan justru dicopot, sementara maling kelas kakap yang berkeliaran di balik jabatan malah dibiarkan berleha-leha menikmati fasilitas negara?
Dalam keterangannya, Roni mengaku pencopotan itu karena kebijakan yang ia ambil. Sayangnya, ia enggan membeberkan detail kebijakan apa yang dimaksud. Publik pun hanya bisa menebak-nebak, sementara isu berkembang bahwa pencopotan itu terkait tegurannya terhadap murid yang membawa mobil ke sekolah—murid yang diduga anak pejabat. Skenario semacam ini memperlihatkan bagaimana kuasa bisa mencaplok kewarasan aturan demi melindungi kelompoknya.
“Video perpisahan yang viral di media sosial menjadi saksi bisu. Murid-murid berlarian, menangis, memeluk kepala sekolah mereka yang tiba-tiba harus lengser. Adegan itu menampar wajah negara. Anak-anak kecil saja tahu bahwa ada ketidakadilan. Mereka menangisi sosok pemimpin yang mereka anggap adil, sementara garong-garong berdasi tertawa di kursi empuknya.”
Roni menjelaskan bahwa video itu dibuat spontan oleh guru, bukan rekayasa. Justru keaslian ekspresi tangis murid itulah yang mengiris hati. Masyarakat semakin yakin, pencopotan ini bukan sekadar mutasi biasa, melainkan bagian dari tradisi busuk: siapa berani melawan anak pejabat, siap-siap ditendang dari jabatan. Inilah wajah telanjang praktik kekuasaan yang jauh dari kata adil.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih, Darmadi, berkilah. Ia menyebut mutasi adalah penyegaran organisasi, bukan hal istimewa. Dalih semacam ini sudah terlalu basi, ibarat gula-gula pahit yang dipaksa ditelan rakyat. Publik tahu betul, istilah penyegaran organisasi seringkali hanya topeng untuk melindungi maling kelas kakap yang gemar menelan hak rakyat kecil.
Jika memang penyegaran, mengapa terjadi justru setelah kasus anak pejabat membawa mobil ke sekolah mencuat? Apakah penyegaran itu kebetulan, atau memang ada tangan-tangan setan keparat yang mengatur permainan? Pertanyaan ini menggema di kepala masyarakat yang setiap hari dicekik oleh ketidakadilan birokrasi.
Dalam logika hukum dan regulasi, mutasi memang kewenangan pejabat berwenang. Namun, kewenangan itu harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak, maka ia berubah menjadi senjata untuk menggilas mereka yang berusaha menegakkan aturan. Roni tampak menjadi korban dari permainan garong berdasi yang pandai menyulap kewenangan menjadi perampokan moral.
Kontras semakin tajam ketika melihat realitas di luar. Anak pejabat dengan mudah membawa mobil mewah ke sekolah, sebuah simbol kemewahan yang mencolok di tengah murid-murid lain yang mungkin harus berjalan kaki pulang-pergi. Di saat rakyat kecil bergulat mencari ongkos sekolah anaknya, segelintir pengumpul harta haram ini justru memamerkan kekayaan di ruang pendidikan.
Ironinya, teguran terhadap perilaku arogan justru berujung hukuman bagi yang menegur. Seolah sistem hukum dan regulasi yang seharusnya melindungi keadilan malah dijadikan alat untuk menindas suara yang berani. Apa bedanya ini dengan praktik garong yang menjarah uang negara? Sama-sama menjadikan kekuasaan sebagai tameng untuk memukul rakyat.
Roni mungkin memilih bungkam soal detail kebijakan yang membuatnya dicopot. Namun, diamnya adalah tanda bahwa ia tahu betul siapa lawan yang dihadapi: bukan sekadar pejabat birokrasi, tapi lintah penghisap darah rakyat yang bersembunyi di balik kekuasaan. Diam yang panjang ini adalah jerit tanpa suara dari mereka yang berani melawan arus.
Masyarakat, lewat media sosial, sudah menjatuhkan vonis moral. Mereka melihat bahwa pendidikan kini jadi ajang permainan kekuasaan. Bukan prestasi atau dedikasi yang dihargai, tapi siapa yang dekat dengan lingkaran penguasa. Setan keparat yang menjarah hak anak bangsa kian terang-terangan, sementara rakyat hanya bisa menonton sambil menahan lapar.
“Tangis siswa di Prabumulih adalah cermin dari ketidakadilan struktural. Mereka mungkin belum paham bahasa hukum, regulasi, atau politik. Tapi mereka tahu rasa kehilangan karena pemimpin mereka diperlakukan tidak adil. Rasa itu akan mereka bawa sampai dewasa, menjadi ingatan bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh garong berdasi yang lebih sibuk melindungi kehormatan palsu anak pejabat daripada menegakkan aturan.”
Ketika publik menuntut penjelasan, jawaban yang datang hanyalah dalih klise. Padahal, jika aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak mungkin seorang kepala sekolah yang hanya menegur anak pejabat harus tersingkir. Inilah wajah bobrok sistem yang membiarkan garong berdasi terus merajalela.
Kasus ini seharusnya menjadi titik balik bagi penegakan aturan di dunia pendidikan. Regulasi bukan untuk dikangkangi oleh setan keparat yang berlagak pemilik negeri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas menegaskan fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter, bukan arena unjuk gigi kekuasaan.
Namun, di Prabumulih, fungsi itu dicederai. Kepala sekolah yang mencoba mendisiplinkan murid justru ditendang. Apakah ini yang disebut penguatan pelayanan publik seperti alasan Disdikbud? Atau sekadar sandiwara untuk menutupi aib pejabat yang tak mampu mendidik anaknya sendiri?
Rakyat sudah terlalu sering dipaksa percaya pada alasan mutasi dan penyegaran. Namun kenyataannya, mereka tahu betul siapa yang diuntungkan. Para garong berdasi tetap duduk nyaman, sementara rakyat kecil harus menelan pil pahit ketidakadilan.
Jika kasus ini dibiarkan, maka pesan yang sampai pada publik jelas: jangan coba-coba menegur anak pejabat, meskipun ia melanggar aturan. Pesan busuk ini akan jadi racun bagi generasi muda, menanamkan bahwa hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata, sementara penguasa bebas berbuat sesuka hati.
Berita tentang pencopotan kepala sekolah ini memang menyakitkan, tapi sekaligus membuka mata. Ia menunjukkan bahwa di balik jargon penyegaran organisasi, ada permainan garong berdasi yang terus menghisap darah rakyat. Mereka menutupinya dengan senyum dan alasan normatif, tapi publik sudah tahu wajah asli mereka.
