Aspirasimediarakyat.com — Bank Indonesia kembali menjadi sorotan setelah menggelontorkan dana raksasa Rp200 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Dalihnya mulia: mendukung program Koperasi Desa Merah Putih dan perumahan rakyat. Tetapi di balik narasi manis itu, para penghisap darah rakyat bisa tertawa lega. Skema ini dituding membuka ruang bagi lintah berdasi untuk terus menghisap keringat rakyat lewat utang yang dibungkus jargon ekonomi kerakyatan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan tanpa risiko. Menurutnya, peredaran uang di pasar akan semakin banyak, dan dalam teori moneter, ini adalah pertanda longgarnya kebijakan yang bisa memicu inflasi. Artinya, harga kebutuhan pokok rakyat bisa semakin melambung, sementara para pengumpul harta haram tetap aman bersandar di kursi empuk.
“Memang BI tidak mencetak uang baru, tapi peredarannya di pasar akan semakin banyak,” ujar Bhima. Kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa ada jebakan besar yang menanti: ketika utang pemerintah jatuh tempo, BI bisa kelabakan. Situasi ini bukan hanya masalah angka, tapi menyangkut nasib rakyat kecil yang bisa jadi tumbal permainan uang para garong berkedok pejabat.
Bhima juga menyoroti bahwa tindakan BI membeli SBN senilai Rp200 triliun berisiko mempertaruhkan independensi bank sentral. Dalam bahasa rakyat, BI yang seharusnya jadi wasit, kini malah ikut bermain bola di lapangan yang dikuasai maling berdasi. Jika terus begini, publik bisa saja menyaksikan tragedi di mana BI hanya jadi mesin pencetak utang, bukan penjaga stabilitas ekonomi.
“Bahaya lain yang disorot adalah ancaman terhadap cadangan devisa. Ketika BI terlalu banyak menggelontorkan dana untuk SBN, kemampuan bank sentral menjaga nilai tukar bisa lumpuh. Ujungnya, rupiah bisa digasak pasar global, sementara rakyat harus menerima harga impor yang kian mahal. Para pejabat mungkin bisa tetap berkendara mobil mewah, tapi rakyat kecil makin tercekik.”
Dalam rapat kerja daring bersama DPD RI pada 2 September 2025, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut sejak awal tahun pihaknya sudah membeli SBN senilai Rp200 triliun. Perry menjelaskan ada skema burden sharing atau pembagian beban bunga dengan Kementerian Keuangan. Sekilas terdengar adil, tetapi bagi rakyat, istilah itu tak lebih dari cara pintar menyembunyikan jeratan utang.
Perry membeberkan bahwa bunga efektif untuk program perumahan rakyat sebesar 2,9 persen, sedangkan untuk Koperasi Desa Merah Putih 2,15 persen. Ia menyebut skema ini meringankan beban pembiayaan pemerintah. Namun pertanyaan besarnya: siapa yang akhirnya harus membayar bunga itu? Bukankah ujungnya tetap rakyat yang menanggung lewat pajak, inflasi, dan harga-harga yang melambung?
“Dengan burden sharing, beban pembiayaan program ekonomi kerakyatan berkurang,” kata Perry. Narasi ini terdengar indah, tetapi publik tahu, di balik jargon kerakyatan, selalu ada ruang bagi maling kelas kakap menyelundupkan keuntungan. Rakyat hanya kebagian sisanya: beban yang semakin berat.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, buru-buru menepis tudingan bahwa bank sentral mencetak uang baru. Ia menyebut pembelian dilakukan di pasar sekunder, bukan primer. “Tidak ada namanya BI mencetak uang baru, karena uangnya sudah ada, tinggal pergantian kepemilikan SBN,” katanya. Pernyataan ini seolah menenangkan, tapi rakyat paham bahwa permainan angka tetap bisa menguntungkan para setan keparat yang ahli bersandiwara di atas kertas.
Denny menegaskan, BI tidak akan membeli SBN di pasar perdana karena melanggar undang-undang. Namun, skema pasar sekunder ini tetap memicu kekhawatiran ekonom. Pasalnya, walaupun legal, peredaran uang tetap meningkat, dan inflasi bisa meledak sewaktu-waktu. Ketika itu terjadi, rakyat kecil yang sudah lapar bisa makin terpuruk, sementara para garong berdasi tetap bisa berpesta.
Bhima menambahkan, skema ini mengulangi pola lama di masa pandemi, ketika burden sharing dipakai untuk menutup defisit. Bedanya, kini pembenaran dilakukan atas nama program desa dan perumahan rakyat. Rakyat tentu butuh rumah dan koperasi, tapi bukan lewat utang yang bisa jadi ladang bancakan. Bukankah banyak proyek rakyat justru jadi mesin pengumpul harta haram lewat mark-up dan rente?
Dalam penjelasan teknis, BI menyebut beban bunga dibagi dua antara pemerintah dan bank sentral. Tetapi jika cadangan devisa terus terkuras, kemampuan BI menjaga stabilitas bisa goyah. Ibarat perisai yang bolong, rakyat akan menjadi sasaran empuk ketika badai ekonomi menerpa.
Di atas kertas, semua tampak rapi. Undang-undang dipatuhi, pasar sekunder digunakan, bunga dibagi rata. Tetapi dalam praktiknya, rakyat kecil bisa terjebak inflasi, sementara segelintir elit menikmati rente dari obligasi. Inilah wajah ekonomi rente yang kerap dibungkus jargon kerakyatan.
“Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang independensi BI. Apakah bank sentral masih berdiri tegak sebagai penjaga stabilitas moneter, atau kini sudah menjadi alat bagi pemerintah untuk menutup lubang fiskal? Jika benar begitu, berarti BI telah turun pangkat: dari lembaga independen menjadi kasir pemerintah.”
Publik tentu tidak buta. Mereka bisa membaca bahwa setiap kali ada utang baru, yang menikmati hasilnya adalah elit, sedangkan yang menanggung bebannya adalah rakyat. Program perumahan rakyat dan koperasi bisa jadi hanya wajah manis, sementara di baliknya ada maling berdasi yang bersiap menadah rente.
Ketika ekonomi dipermainkan oleh kelompok kriminal berdasi, rakyat hanya bisa merintih. Harga pangan bisa naik, ongkos hidup membengkak, sementara para pengumpul harta haram tetap tenang di kursi empuknya. Mereka bersembunyi di balik istilah teknis seperti burden sharing, padahal hakikatnya adalah perampokan sistematis.
Rakyat kecil tidak peduli pada istilah pasar primer atau sekunder. Yang mereka tahu hanyalah harga beras di pasar semakin mahal, ongkos sekolah anak naik, dan uang belanja semakin tipis. Sementara pejabat berbicara tentang angka triliunan, rakyat hanya bisa mengelus dada.
Kini, semua pihak menanti apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa manfaat atau malah menjadi beban tambahan bagi rakyat. Publik juga menunggu, apakah aparat pengawas keuangan dan parlemen berani mengawasi penggunaan dana triliunan ini, atau justru ikut hanyut dalam pesta rente para garong berdasi.
