Aspirasimediarakyat.com – Perjalanan hukum Bambang Tri Mulyono Bebas Bersyarat, Misteri di Balik Penjara dan Proses Pembebasannya sekaligus terpidana kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo, kembali menyita perhatian publik. Setelah sekian lama mendekam di balik jeruji besi, ia akhirnya menghirup udara bebas melalui program pembebasan bersyarat. Namun, alih-alih terang benderang, proses keluar masuknya penjara justru meninggalkan banyak tanda tanya.
Pada Selasa dini hari, 26 Agustus 2025, sekitar pukul 05.00 WIB, Bambang Tri meninggalkan Lapas Kelas IIA Sragen. Ia langsung diantar ke rumah keluarganya di Blora, Jawa Tengah. Kepergian tanpa seremonial itu mengejutkan banyak pihak, lantaran sebelumnya beredar informasi bahwa pembebasan akan dilakukan pukul 09.00 WIB dalam acara resmi dengan kehadiran tim kuasa hukum.
Kejutan semakin terasa ketika diketahui tidak ada satu pun keluarga maupun pengacaranya yang hadir di pintu Lapas. Pembebasan berlangsung senyap, hanya diketahui pihak lembaga pemasyarakatan dan segelintir orang. Padahal, biasanya prosesi seperti ini dilakukan secara terbuka dengan penyerahan narapidana kepada keluarga atau kuasa hukum.
Kondisi tersebut membuat tim pengacara kecewa. Ketua Tim Pembela, Pardiman SH MH, menyampaikan bahwa mereka sudah menyiapkan diri hadir di Sragen. Namun, rencana itu buyar setelah kliennya tiba-tiba memberi kabar melalui video call bahwa ia sudah berada di rumah. “Sekitar pukul 08.00 WIB saya masih di perjalanan. Tiba-tiba Bambang Tri mengabarkan bahwa ia sudah sampai Blora,” ungkap Pardiman dengan nada heran.
Bagi Pardiman, cara pembebasan itu di luar kebiasaan. Umumnya, pihak keluarga menjemput langsung dari Lapas, bukan sebaliknya justru diantar oleh petugas. Ia menduga ada pertimbangan khusus dari pihak Lapas mengingat status Bambang Tri yang sejak awal dinilai bukan narapidana biasa. Dugaan ini menambah spekulasi publik soal alasan di balik pola pembebasan yang terkesan tertutup.
Meski demikian, status bebas bersyarat tidak berarti Bambang Tri lepas sepenuhnya dari urusan hukum. Proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung tetap berlanjut. Bahkan, ia dikabarkan ingin membukukan pledoi PK sebagai bentuk perlawanan hukum, sembari tetap menggenggam klaim lama mengenai ijazah Jokowi yang ia sebut palsu. Langkah ini dipastikan akan memicu polemik baru di ruang publik maupun ranah hukum.
Menanggapi sorotan publik, Kepala Lapas Kelas IIA Sragen, Mohamad Maolana, memastikan bahwa semua prosedur sudah sesuai ketentuan. Ia menegaskan, pembebasan Bambang Tri mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: PAS-951.PK.05.03 Tahun 2025. Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penilaian kelakuan baik dan kepatuhan selama menjalani masa tahanan.
“Yang bersangkutan tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Bebas bersyarat bukan berarti bebas mutlak. Setiap pergerakan dan aktivitas tetap dipantau,” ujarnya. Dengan pernyataan itu, Maolana mencoba menepis anggapan adanya perlakuan istimewa di balik kebijakan pembebasan.
Selama berada di Lapas, Bambang Tri disebut aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dari sisi formalitas hukum, catatan positif ini menjadi salah satu alasan utama ia memperoleh hak bebas bersyarat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia memang mengedepankan asas pembinaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Meski dasar hukumnya jelas, publik tetap mempertanyakan mengapa proses pembebasan dilakukan diam-diam. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting karena menyangkut kepercayaan terhadap lembaga pemasyarakatan. Bagi sebagian orang, cara yang ditempuh justru menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus, terlebih kasus Bambang Tri sarat dengan nuansa politik dan sensitifitas hukum.
Sorotan terhadap pembebasan ini juga menyinggung soal hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa data dan informasi terkait kebijakan publik seharusnya bisa diakses. Dalam kasus Bambang Tri, mekanisme yang tertutup dinilai tidak sejalan dengan prinsip tersebut.
Selain itu, status bebas bersyarat juga menyimpan risiko. Jika dalam perjalanannya Bambang Tri terbukti melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, negara memiliki kewenangan mencabut kembali kebebasan tersebut dan memulangkannya ke Lapas untuk menjalani sisa masa pidana. Hal ini diatur tegas dalam sistem hukum pemasyarakatan.
Polemik yang menyertai pembebasan Bambang Tri menunjukkan betapa rentannya sebuah kebijakan dipersepsikan berbeda jika tidak disampaikan secara terbuka. Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM bersama lembaga pemasyarakatan harus mampu menjelaskan secara transparan alasan dan mekanisme setiap keputusan, agar publik tidak terjebak dalam spekulasi.
Bagi Bambang Tri sendiri, kebebasan bersyarat ini bisa menjadi momentum refleksi. Dengan status baru tersebut, ia tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas sosial. Sebab, setiap langkahnya kini dipantau lebih ketat oleh masyarakat maupun aparat hukum.
Sementara itu, para pengacaranya berharap pembebasan ini tidak dijadikan bahan spekulasi politik yang justru memperkeruh suasana. Mereka menegaskan bahwa fokus utama klien mereka adalah melanjutkan upaya hukum melalui jalur PK di Mahkamah Agung.
Bagi masyarakat luas, kasus Bambang Tri adalah cermin betapa hukum di Indonesia selalu berada dalam sorotan publik. Setiap keputusan yang diambil lembaga penegak hukum akan diuji oleh transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pertanyaan publik bukan hanya soal prosedur, melainkan juga soal integritas lembaga yang menjalankannya.
Kini, dengan status bebas bersyarat yang melekat, Bambang Tri kembali berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan menjalani kebebasannya dengan tenang, atau justru menimbulkan polemik baru dengan klaim lamanya? Hanya waktu yang akan menjawab, sementara publik tetap menaruh perhatian penuh pada setiap gerak langkahnya.
