Aspirasimediarakyat.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan realisasi anggaran hingga Desember 2025 dapat menembus lebih dari 95 persen. Upaya ini menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan pihaknya terus mendorong percepatan serapan anggaran tahun ini yang totalnya mencapai Rp84,1 triliun, dengan progres fisik saat ini sebesar 43,65 persen.
“Setiap minggu kami melakukan diskusi lintas unit, dan setiap bulan mengulas mana yang bermasalah serta menyebabkan hambatan. Target tetap 95 persen plus di akhir 2025 ini, Insya Allah bisa tercapai,” ujar Dody dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Jumat (22/8/2025).
Hingga 21 Agustus 2025, realisasi serapan anggaran tercatat Rp31,06 triliun atau 37,60 persen. Angka ini menjadi perhatian mengingat waktu yang tersisa relatif singkat untuk merealisasikan program fisik secara menyeluruh.
Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, yang menyerap Rp10 triliun dari alokasi Rp34 triliun atau 29,35 persen. Dana ini digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta pelayanan air irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Ditjen Bina Marga menjadi penopang kedua dengan realisasi sebesar Rp15 triliun dari alokasi Rp31,2 triliun atau 48,11 persen. Fokus utama Ditjen ini adalah pemerataan dan efisiensi logistik nasional melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, termasuk pembangunan jalan baru dan preservasi jaringan jalan eksisting.
Sementara itu, Ditjen Cipta Karya telah menyalurkan Rp3,8 triliun dari alokasi Rp11,2 triliun atau 34,17 persen untuk menyediakan akses air minum layak, sanitasi aman, dan pengembangan permukiman bagi masyarakat.
Ditjen Prasarana Strategis merealisasikan Rp1,4 triliun dari alokasi Rp5,9 triliun atau 22,69 persen untuk mendukung program Inpres Irigasi, pembangunan Sekolah Rakyat (SR), renovasi madrasah, pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Dalam program ketahanan air dan pangan, Kementerian PU menargetkan pembangunan jaringan irigasi seluas 13.000 hektare serta rehabilitasi jaringan irigasi 418 ribu hektare. Selain itu, program P3TGAI dilaksanakan di 8.000 lokasi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Di sektor konektivitas, Kementerian PU menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 83 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan serta duplikasi jembatan sepanjang 2.383 meter, dan konstruksi jalan tol sepanjang 24,77 km.
Peningkatan layanan air minum dan sanitasi menjadi prioritas Ditjen Cipta Karya. Hingga saat ini, kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditingkatkan sebesar 1.250 liter/detik, perluasan layanan mencakup 1.702 Sekolah Rakyat, pengelolaan air limbah untuk 4.001 kepala keluarga, dan sistem pengelolaan persampahan bagi 700 kepala keluarga.
Untuk pendidikan dan ekonomi rakyat, Kementerian PU membangun 263 unit Sekolah Rakyat, 1.408 unit PHTC Madrasah, merehabilitasi 10 pasar tradisional, serta merenovasi 3 fasilitas olahraga. Proyek-proyek ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Selain itu, percepatan realisasi anggaran juga dilakukan melalui koordinasi lintas Ditjen dan unit teknis. Setiap progres pekerjaan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi agar target serapan anggaran tercapai.
Kementerian PU menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Semua proyek harus sesuai ketentuan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP, serta standar tata kelola keuangan negara agar risiko penyimpangan dapat diminimalkan.
Selain itu, pemanfaatan dana dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran tidak hanya terserap tetapi juga memberikan manfaat nyata.
Program strategis ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah, khususnya di daerah tertinggal dan rawan bencana.
Dody menegaskan bahwa percepatan realisasi proyek fisik menjadi kunci agar serapan anggaran meningkat dan manfaat program langsung dirasakan masyarakat. “Kita fokus percepatan fisik agar target keuangan juga meningkat. Semua pihak harus bergerak bersama, tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Kementerian PU menegaskan pengawasan ketat akan dilakukan di semua proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil pekerjaan. Hal ini penting agar anggaran dapat terserap secara optimal tanpa mengorbankan kualitas.
Dengan strategi percepatan, evaluasi rutin, dan pengawasan ketat, Kementerian PU optimistis serapan anggaran bisa menembus 95 persen pada akhir tahun, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan sesuai rencana dan membawa dampak ekonomi yang luas.
