Aspirasimediarakyat.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tantangan besar dalam sektor pangan nasional. Bukan hanya soal produksi, melainkan praktik curang di balik distribusi beras yang merugikan rakyat secara sistematis. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung adanya segelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan hingga triliunan rupiah dari praktik pengoplosan beras. Nilainya diperkirakan mencapai Rp100 triliun—jumlah fantastis yang disebut hanya menguntungkan empat hingga lima konglomerat.
Pernyataan Presiden itu menggema kuat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar secara daring pada Selasa (22/7). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, langsung menyoroti ironi besar yang sedang dihadapi: stok beras pemerintah justru mencatat rekor tertinggi pasca-kemerdekaan, namun harga di pasar terus naik.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai 4,6 juta ton. Namun, harga beras tetap bergerak naik. Tito menyebut, salah satu penyebabnya adalah praktik distribusi pascapanen yang tidak sehat. Temuan ini datang dari laporan internal Kementerian Pertanian yang mencermati ada skema kecurangan dalam penyaluran hingga pengemasan beras.
Salah satu modus yang ditemukan adalah pengurangan takaran dalam kemasan. Beras 5 kilogram, nyatanya hanya berisi 4,5 kilogram. “Kalikan 0,5 kilogram itu dengan jutaan kantong, berapa besar kerugian konsumen? Ini praktik penggelapan,” ujar Tito. Ia menyebut kecurangan ini telah berlangsung sistemik.
Modus lain yang tak kalah mencolok adalah pengoplosan beras kualitas premium dengan jenis medium, lalu dijual kembali dengan harga premium. “Ada perusahaan besar yang melakukan ini. Sangat disayangkan, mereka justru memanfaatkan sistem untuk memperkaya diri di tengah kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Tito menyatakan keprihatinannya dengan menyitir pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pelaku-pelaku ini sebagai “vampir ekonomi”. Menurutnya, istilah tersebut mencerminkan betapa parahnya eksploitasi yang dilakukan terhadap masyarakat.
“Rakyat yang seharusnya dibantu, malah dihisap darahnya oleh oknum-oknum ini. Ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tapi pelanggaran moral,” tambahnya. Inflasi pun tak terhindarkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah daerah yang mengalami inflasi beras meningkat dari 178 menjadi 205 kabupaten/kota hanya dalam kurun satu minggu.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan lonjakan harga bahan pokok lain seperti bawang merah dan cabai rawit. Meski bukan makanan pokok, lonjakan harga keduanya memberi tekanan psikologis besar pada daya beli masyarakat.
Menurutnya, data BPS harus dijadikan dasar oleh pemda untuk menyusun strategi pengendalian inflasi. Ia menyebut beberapa daerah seperti Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara sebagai wilayah yang mengalami tekanan inflasi tinggi pada pekan ketiga Juli 2025.
“Jangan biarkan inflasi melewati angka 3,5 persen. Segera cek apakah ada masalah di distribusi atau pasokan,” ujar Tito. Ia meminta pemda segera berkoordinasi dengan BPS dan asosiasi pedagang untuk mengidentifikasi akar masalah.
Masalah inflasi pangan ini, kata Tito, menjadi perhatian langsung Presiden. Bahkan dalam sebulan, Presiden selalu dua kali menanyakan perkembangan inflasi, baik melalui rapat maupun komunikasi pribadi.
Di luar isu inflasi, Tito juga menyinggung urgensi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah. Ia mengutip Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib mendukung dan menjalankan program strategis dari pusat.
“Kalau tidak dilaksanakan, sanksinya bukan main-main. Bisa ditegur, bahkan diberhentikan tetap,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa PSN bukan hanya agenda politik, tapi fondasi bagi pemerataan pembangunan.
Setidaknya terdapat 12 program strategis dalam agenda Presiden Prabowo, mulai dari program makan bergizi gratis, lumbung pangan, koperasi desa Merah Putih, hingga pembangunan rumah sakit berkualitas.
Tito juga menyoroti lemahnya kesiapan daerah dalam menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Padahal, pemerintah pusat sudah menyiapkan payung hukum dan peraturan turunan terkait hal tersebut.
“Sayangnya, belum semua daerah punya cadangan pangan. Padahal itu penting untuk menjaga stabilitas harga dan keamanan pasokan,” ujarnya. Bahkan, ada daerah yang belum membentuk satupun mekanisme cadangan pangan.
Ia mendorong pemda untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan. Ia mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta dan Jawa Timur dalam mengelola kebutuhan pangan lewat BUMD seperti Food Station dan ID Food.
“Silakan belajar dari daerah yang berhasil. Jangan malu belajar dari Jakarta atau Surabaya,” katanya.
Tito menekankan bahwa ketahanan pangan harus menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan. Pangan bukan sekadar isu ekonomi, tapi soal keberlangsungan hidup bangsa. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, stabilitas sektor ini akan jadi tolok ukur kemandirian nasional.
Ia menutup dengan menegaskan, negara tidak cukup disebut merdeka hanya karena bebas dari penjajah. “Kita juga harus berdaulat di sektor pangan,” pungkasnya
