Aspirasimediarakyat.com — Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah menggagas langkah besar dalam penataan ulang struktur organisasi militernya. Dalam rencana yang sedang difinalisasi, TNI berencana melakukan restrukturisasi terhadap satuan elite di tiga matra utama—darat, laut, dan udara—dengan menaikkan kepemimpinan Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat dari jenderal bintang dua menjadi jenderal bintang tiga.
Langkah ini bukan sekadar formalitas pangkat, tetapi mencerminkan upaya menyelaraskan struktur kekuatan TNI dengan tantangan geopolitik dan keamanan yang kian kompleks. Modernisasi struktur dinilai mendesak agar TNI mampu merespons ancaman masa kini dan masa depan dengan lebih tangkas dan terkoordinasi.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, membenarkan bahwa restrukturisasi ini merupakan bagian dari rencana besar yang akan diumumkan secara resmi pada Agustus 2025 mendatang. “Perubahan itu masih dalam tahap perencanaan. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada waktunya,” ujar Kristomei saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 16 Juli 2025.
Tiga satuan elite yang masuk dalam rencana ini—Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari matra darat, Korps Marinir (Kormar) dari matra laut, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) dari matra udara—saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua. Dengan adanya perubahan ini, maka kepemimpinan mereka akan naik satu level, membuka jalan untuk peningkatan kapasitas operasional dan tanggung jawab strategis yang lebih besar.
Restrukturisasi ini bukan hanya menyasar satuan elite. Dalam skala yang lebih luas, TNI juga sedang mempersiapkan penambahan lima komando daerah militer (Kodam) baru. Penambahan ini akan disertai pembentukan batalyon teritorial untuk memperkuat pertahanan kewilayahan di seluruh Indonesia.
TNI juga merancang transformasi besar di matra laut melalui pembentukan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) yang akan menggantikan peran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal). Struktur ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komando dan pengendalian di kawasan pesisir dan perairan strategis nasional.
“Kalau untuk teknis perubahan di Angkatan Laut, itu masih dalam pembahasan internal mereka. Kita serahkan mekanismenya pada AL sendiri,” tambah Kristomei.
Langkah ini paralel dengan peningkatan status beberapa landasan udara milik TNI AU dari tipe B menjadi tipe A, yang akan memperkuat jangkauan dan mobilitas udara nasional.
Sinyal perubahan ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dalam pernyataannya di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, 9 Juli lalu. Menurut Tonny, peningkatan struktur Kopasgat menjadi satuan setingkat bintang tiga merupakan bagian dari lima fokus strategis TNI AU dalam menyongsong masa depan.
Tonny menjelaskan bahwa TNI AU akan memprioritaskan pembaruan piranti lunak untuk menyusun postur kekuatan udara, pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista), serta penataan organisasi yang mencakup peningkatan struktur komando. “Semua ini ditujukan untuk memperkuat peran aktif TNI AU dalam mendukung program pemerintah dan menjaga kedaulatan udara Indonesia,” katanya.
Saat ini, Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) dipimpin oleh Marsda TNI Deny Muis, yang berpangkat Marsekal Muda. Peningkatan status Kopasgat akan membawa jabatan komandan setara dengan Marsekal Madya, satu tingkat lebih tinggi, sepadan dengan posisi strategis nasional lainnya.
Secara historis, satuan elite seperti Kopassus, Marinir, dan Kopasgat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Mereka bukan hanya pasukan pemukul dalam operasi militer, tetapi juga garda terdepan dalam operasi kemanusiaan dan penanganan krisis berskala besar.
Naiknya status kepemimpinan mereka menjadi sinyal bahwa negara menaruh kepercayaan tinggi terhadap peran ketiga satuan ini dalam menghadapi ancaman hibrida yang semakin beragam—mulai dari terorisme, gangguan siber, hingga bencana alam.
Pakar militer menyambut baik inisiatif ini, namun mengingatkan bahwa perubahan struktur juga harus diiringi peningkatan kualitas personel, peralatan, dan anggaran. “Struktur boleh naik, tapi kalau kualitasnya stagnan, hasilnya tetap minim,” kata seorang pengamat pertahanan yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, reformasi ini juga dipandang sebagai bentuk profesionalisasi TNI dalam era demokrasi. Penataan organisasi yang rasional dan responsif terhadap kebutuhan zaman menunjukkan bahwa militer Indonesia bergerak menuju paradigma kekuatan yang transparan, adaptif, dan modern.
Namun, tantangan tetap ada. Implementasi restrukturisasi memerlukan harmonisasi regulasi, sinkronisasi antarmatra, dan penyesuaian dalam sistem pengembangan karier perwira tinggi.
TNI kini menghadapi momen penting untuk membuktikan bahwa modernisasi tidak hanya sekadar perubahan pangkat atau organisasi, tetapi transformasi menyeluruh dalam sistem komando, budaya kerja, dan strategi pertahanan nasional.
Apabila berjalan sesuai rencana, Agustus mendatang akan menjadi babak baru dalam sejarah TNI. Sebuah restrukturisasi yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menyentuh inti kekuatan pertahanan negara—menjadikan militer Indonesia lebih siap menghadapi ancaman global yang semakin dinamis.
