Aspirasimediarakyat.com, Wonogiri — Perubahan skema pembayaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wonogiri menjadi sorotan setelah pemerintah menerapkan prinsip “no service no pay”, sebuah kebijakan yang menegaskan bahwa insentif bagi mitra pengelola dapur hanya diberikan saat layanan benar-benar berjalan, sekaligus mencerminkan upaya penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di tengah evaluasi besar terhadap berbagai aspek pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan penghentian sementara operasional seluruh dapur MBG selama masa libur sekolah tahun ajaran 2025/2026.
Sebanyak 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Wonogiri untuk sementara menghentikan aktivitas operasional hingga kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
Penghentian sementara tersebut mengikuti kalender pendidikan nasional yang menetapkan masa libur sekolah selama kurang lebih tiga pekan.
Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno menjelaskan bahwa seluruh dapur MBG mengikuti jadwal yang sama dengan aktivitas sekolah karena penerima manfaat utama program tersebut adalah para siswa.
“Total ada 87 dapur yang sementara ini libur. Liburan sekolah, jadi dapur juga libur,” ujar Imron Rizkyarno, Selasa (23/6/2026).
Menurut Imron, selama masa penghentian operasional tersebut tidak ada kegiatan memasak, distribusi makanan, maupun pelayanan lainnya yang dilakukan oleh dapur MBG.
Konsekuensinya, pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait pemberian insentif kepada para mitra pengelola dapur yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
“Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran publik, kebijakan no service no pay menjadi semacam rem pengaman fiskal yang memastikan setiap rupiah yang dibayarkan negara benar-benar berbanding lurus dengan layanan yang diterima masyarakat.”
Skema baru tersebut berbeda dibandingkan mekanisme sebelumnya. Pada periode sebelumnya, sejumlah mitra dapur masih menerima insentif meskipun operasional dihentikan sementara karena mengikuti masa libur sekolah.
Kini pemerintah menetapkan bahwa pembayaran hanya diberikan apabila dapur benar-benar aktif menjalankan tugasnya melayani para penerima manfaat program.
Dengan kata lain, tidak ada pembayaran selama dapur tidak melakukan aktivitas pelayanan, memasak, maupun pendistribusian makanan bergizi kepada siswa.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk menyelaraskan penggunaan anggaran dengan realisasi pekerjaan di lapangan sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan output layanan yang nyata.
Dalam perspektif tata kelola keuangan publik, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas yang menuntut setiap pengeluaran negara memiliki dasar kegiatan yang jelas dan terukur.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, pelaksanaan program ini terus menjadi perhatian berbagai pihak, baik dari aspek manfaat sosial maupun efektivitas pengelolaan keuangannya.
Meski seluruh dapur MBG di Wonogiri saat ini berhenti beroperasi sementara, pemerintah memastikan bahwa program tersebut akan kembali berjalan setelah siswa memasuki tahun ajaran baru 2026/2027.
Imron menegaskan bahwa penghentian operasional hanya bersifat sementara dan mengikuti kalender pendidikan yang berlaku.
“Prinsipnya mengikuti libur sekolah, kan libur sekitar tiga pekan,” katanya.
Tidak hanya aktivitas dapur yang berhenti, para relawan yang selama ini membantu proses penyiapan bahan makanan, memasak, hingga distribusi makanan juga memperoleh masa libur selama program tidak berjalan.
Meski demikian, sejumlah personel inti tetap menjalankan tugas untuk menjaga kesiapan operasional dapur. Mereka bertanggung jawab memastikan seluruh fasilitas dan administrasi tetap siap digunakan saat program kembali berjalan.
“Kalau relawannya libur. Yang stand by cuma kepala dapur, ahli gizi dan akuntannya,” jelas Imron.
Keberadaan personel inti tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan operasional program serta memastikan proses pelayanan dapat segera kembali normal setelah masa liburan berakhir. Kebijakan no service no pay yang diterapkan di Wonogiri menunjukkan bagaimana pemerintah mulai menempatkan efisiensi dan akuntabilitas sebagai fondasi dalam pengelolaan program sosial berskala besar. Bagi masyarakat, langkah ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga dari ketepatan penggunaan dana publik agar manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Editor: Kalturo
