Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Ambisi Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt sebelum 2029 menjadi salah satu proyek energi paling besar dalam sejarah Indonesia, namun di balik angka yang mengesankan itu tersimpan pekerjaan rumah yang tidak ringan karena keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan panel surya dalam jumlah masif, melainkan juga pada kemampuan negara membangun tata kelola, regulasi, pembiayaan, dan model implementasi yang mampu mengubah sistem energi nasional secara nyata hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan target mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035 sebagai bagian dari strategi menuju net zero emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 100 GW yang terdiri atas PLTS terdistribusi sebesar 80 GW dan PLTS terpusat sebesar 20 GW. Target ini menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi energi nasional yang selama puluhan tahun masih bertumpu pada energi fosil.
Namun, membangun kapasitas pembangkit dalam jumlah besar bukan sekadar urusan memasang modul surya di hamparan lahan atau atap bangunan. Tantangan terbesar justru berada pada ruang yang tidak kasat mata, yakni regulasi, koordinasi antarlembaga, kepastian investasi, serta kemampuan mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai keberhasilan program PLTS 100 GW sangat bergantung pada fondasi implementasi yang kuat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa tahap awal program dapat berjalan cepat, terukur, dan mampu direplikasi di berbagai wilayah.
Fabby menekankan bahwa periode awal atau take-off period harus dimanfaatkan untuk membangun tata kelola yang efektif sekaligus menghasilkan kemenangan-kemenangan awal atau quick wins yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Ia menjelaskan bahwa program-program awal tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, membuka peluang investasi baru, meningkatkan akses listrik bersih, sekaligus membangun kepercayaan publik bahwa target besar tersebut bukan sekadar janji yang berakhir menjadi dokumen perencanaan.
Dalam pandangannya, terdapat tiga agenda prioritas yang perlu segera dijalankan. Agenda pertama adalah percepatan program dedieselisasi, kedua akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta ketiga pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tiga agenda tersebut dinilai penting karena dapat menjadi bukti konkret bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar perlombaan mengejar kapasitas pembangkit, melainkan instrumen transformasi sistem energi yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial secara langsung.
“Program dedieselisasi menjadi perhatian utama karena Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel yang beroperasi terutama di daerah terpencil dan wilayah kepulauan. Pembangkit jenis ini selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung elektrifikasi, tetapi juga menjadi sumber biaya energi yang tinggi.”
Fabby mengungkapkan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel yang tersebar di 1.234 lokasi terpencil. PLN bahkan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD hingga 80 persen pada tahun 2030.
Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang penghematan yang dapat diperoleh apabila sebagian peran pembangkit diesel digantikan oleh kombinasi PLTS dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Selain mengurangi biaya operasional, langkah tersebut juga berpotensi menurunkan emisi karbon secara signifikan.
Meski demikian, jalan menuju dedieselisasi tidak sepenuhnya mulus. Proses pengadaan proyek yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai hambatan. Lelang yang dilakukan pada 2022 tercatat minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent pada 2023 masih menghadapi persoalan persetujuan tarif.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama tidak selalu berada pada aspek teknologi. Investor membutuhkan kepastian regulasi dan skema bisnis yang jelas. Tanpa kepastian tersebut, proyek energi bersih berisiko kehilangan daya tarik di mata pasar.
Fabby menilai pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah melakukan bundling proyek secara selektif pada wilayah tertentu sehingga menghasilkan skala ekonomi yang lebih menarik bagi investor.
Menurutnya, pendekatan tersebut mampu mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan keekonomian proyek, serta memperbesar peluang proyek memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. “Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor,” ujarnya.
Selain dedieselisasi di daerah terpencil, IESR juga menyoroti peluang pengurangan konsumsi bahan bakar minyak melalui program fat burning. Skema ini memanfaatkan PLTS dan BESS untuk menekan penggunaan BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.
Konsumsi bahan bakar minyak PLN yang masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun menjadi indikator bahwa ruang efisiensi energi masih sangat besar. Dalam konteks ini, energi surya tidak hanya dipandang sebagai instrumen transisi lingkungan, tetapi juga sebagai strategi penghematan fiskal dan efisiensi operasional.
Sementara itu, pengembangan PLTS berbasis desa dipandang sebagai bagian penting dari pemerataan energi. KDKMP maupun BUMDes dinilai dapat berperan sebagai pengelola layanan listrik, pemilik aset pembangkit, atau penyedia layanan energi berbasis model Energy as a Service sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Fabby mengingatkan bahwa tidak ada satu model bisnis yang cocok diterapkan untuk seluruh desa. Perbedaan kapasitas kelembagaan, modal, kebutuhan listrik, hingga potensi ekonomi lokal menuntut pendekatan yang lebih rinci dan berbasis data agar investasi energi tidak berubah menjadi monumen mahal yang kehilangan manfaat sosialnya.
Karena itu, IESR merekomendasikan pembentukan satuan tugas energi surya nasional untuk mengoordinasikan implementasi PLTS 100 GW lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, disertai percepatan regulasi tarif, peningkatan transparansi pengadaan proyek, revisi aturan PLTS atap yang lebih adaptif terhadap penggunaan BESS, serta penyusunan studi kelayakan berbasis desa, sebab keberhasilan transformasi energi tidak ditentukan oleh besarnya target yang tertulis di atas kertas, melainkan oleh kemampuan negara memastikan setiap megawatt yang dibangun benar-benar menghadirkan listrik yang lebih bersih, lebih terjangkau, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas yang selama ini masih menunggu pemerataan pembangunan energi nasional.
Editor: Kalturo
