Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah ambisi Indonesia membangun reputasi sebagai kekuatan ilmu pengetahuan yang disegani dunia, dugaan pemalsuan identitas dan fabrikasi riset oleh sejumlah warga negara Indonesia di konferensi internasional justru menghadirkan ironi pahit: laboratorium kepercayaan akademik yang seharusnya dibangun dengan ketekunan ilmiah malah diduga dicemari praktik manipulatif yang menyeret nama bangsa ke ruang sidang moral komunitas ilmuwan global.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap dugaan pelanggaran etik akademik yang menyeruak dalam konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Kopenhagen, Denmark. Kasus ini menyita perhatian luas setelah muncul tuduhan adanya manipulasi identitas peneliti dan dugaan fabrikasi data penelitian.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan persoalan tersebut. Menurut dia, kementerian sedang melakukan koordinasi dan pendalaman bersama berbagai pihak guna memastikan status individu yang terlibat, bentuk afiliasi yang digunakan, serta kemungkinan keterkaitan dengan institusi pendidikan tinggi maupun lembaga riset di Indonesia.
“Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia,” ujar Brian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 Mei 2026. Meski demikian, ia mengakui persoalan itu tetap dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap integritas ekosistem riset nasional.
Kasus ini menyeret nama Prihantini, Rifaldy Fajar, dan sejumlah pihak lain yang diduga menggunakan identitas berbeda dalam sesi presentasi ilmiah. Dugaan tersebut pertama kali mengemuka melalui kesaksian epidemiolog Wa Ode Dwi Daningrat serta Ida Bagus Mandhara Brasika yang menghadiri konferensi tersebut secara langsung.
Dwi mengaku menyaksikan sendiri seorang perempuan yang disebut bernama Prihantini mengganti kartu identitas dan memperkenalkan diri sebagai Dimas Fajar Prasetyo saat presentasi poster ilmiah berlangsung. Menurut pengakuannya, pergantian identitas dilakukan secara terbuka di area konferensi internasional yang dipenuhi ilmuwan dari berbagai negara.
“Itu persis di depan mata saya. Tidak ada sekat sama sekali,” kata Dwi saat menceritakan ulang peristiwa tersebut melalui sambungan video. Kecurigaannya semakin menguat lantaran sosok yang sama kembali muncul di sesi berbeda dengan identitas dan atribut lain, termasuk pergantian jilbab serta nametag.
Di ruang konferensi yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan berbasis integritas, dugaan penyamaran identitas itu menyerupai panggung sandiwara akademik yang dipertontonkan di hadapan komunitas ilmiah dunia. Persoalan ini bukan semata tentang nama palsu, melainkan menyangkut kredibilitas ilmu pengetahuan yang dibangun melalui proses panjang, verifikasi ketat, dan tanggung jawab etik.
Menurut Dwi, kejanggalan tidak berhenti pada identitas peserta. Ia juga mempertanyakan validitas riset yang dipresentasikan karena mengklaim penelitian dilakukan di berbagai wilayah dunia seperti Peruvian Andes, Ethiopia, Nepal, Lebanon, Guatemala, hingga Bangladesh tanpa adanya kolaborasi lokal maupun dokumen persetujuan etik yang lazim diwajibkan dalam penelitian internasional.
“Dugaan fabrikasi data semakin menguat setelah sejumlah materi presentasi dinilai terlalu sempurna dan tidak realistis secara metodologis. Dwi bahkan menduga abstrak penelitian tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI generated tanpa proses penelitian lapangan yang dapat diverifikasi secara ilmiah.”
“Yang membuat saya sangat concern adalah hasil penelitian mereka tentang vaksin sangat besar dan bombastis,” ujar Dwi. Ia menilai mustahil penelitian berskala lintas negara dapat dilakukan tanpa konsorsium resmi, dukungan institusi kredibel, serta prosedur ethical clearance yang jelas.
Nama lembaga seperti AI-BioMedicine Research Group dan IMCDS-BioMed Research Foundation juga menjadi sorotan karena diduga tidak memiliki rekam jejak akademik yang jelas. Selain itu, Universitas Negeri Yogyakarta ikut disebut karena namanya tercantum dalam beberapa dokumen presentasi, meski belum ada kesimpulan resmi terkait keterlibatan institusi tersebut.
Ida Bagus Mandhara Brasika menilai kasus ini merupakan bentuk pelanggaran etik berat yang dapat mencoreng nama Indonesia di forum internasional. Menurut dia, praktik manipulasi akademik ibarat rayap kecil yang perlahan menggerogoti fondasi rumah besar ilmu pengetahuan nasional.
“Kejadian seperti ini sebenarnya cuma puncak gunung es,” ujar Mandhara. Ia mengungkapkan belum adanya sistem pelaporan pelanggaran etik akademik yang kuat di Indonesia membuat tekanan sosial melalui media publik menjadi salah satu cara mendorong akuntabilitas.
Dugaan motif di balik praktik tersebut pun memunculkan perhatian serius. Sejumlah pihak menduga pelaku memanfaatkan abstrak penelitian dan afiliasi akademik demi memperoleh travel grants atau pendanaan perjalanan luar negeri untuk mengikuti konferensi internasional tanpa benar-benar menjalankan penelitian yang sahih.
Panitia ISPPD 2026 dilaporkan telah membatalkan fasilitas travel grants kelompok tersebut setelah laporan disampaikan pada 19 Mei 2026. Temuan ini memperlihatkan bagaimana celah integritas akademik dapat berubah menjadi industri manipulasi yang memanfaatkan reputasi sains sebagai tiket mobilitas internasional.
Brian Yuliarto menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai mekanisme pengawasan integritas riset, mulai dari review proposal oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), evaluasi berkala, komite etik, hingga pengawasan publikasi ilmiah melalui proses peer review dan retract apabila ditemukan pelanggaran.
Menurut Brian, seluruh penelitian wajib mematuhi ketentuan etika akademik, termasuk kesesuaian metodologi, penggunaan data yang valid, perlindungan subjek penelitian, serta kepatuhan terhadap standar ilmiah nasional maupun internasional. Untuk penelitian yang melibatkan manusia dan hewan, ethical clearance menjadi syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan.
Ia juga mengingatkan bahwa mutu riset tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa publikasi, tetapi juga oleh integritas proses ilmiah yang melatarinya. Jika prosedur pengawasan dilewati atau dimanipulasi, maka validitas data akan runtuh dan penelitian kehilangan legitimasi akademiknya.
Di tengah derasnya perlombaan global dalam bidang inovasi dan teknologi, kasus ini menjadi alarm keras bahwa reputasi ilmiah sebuah bangsa tidak dibangun melalui pencitraan instan atau dokumen spektakuler yang lahir dari ruang manipulasi. Dunia akademik berdiri di atas fondasi kejujuran intelektual, bukan panggung penyamaran identitas yang memperdagangkan nama institusi demi perjalanan gratis dan pengakuan semu. Publik tentu berharap penelusuran dilakukan secara objektif, transparan, dan adil agar integritas riset Indonesia tidak berubah menjadi etalase rapuh yang retak hanya karena segelintir pihak lebih tergoda memburu tepuk tangan dibanding menjaga martabat ilmu pengetahuan itu sendiri.
Editor: Kalturo
