Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Menteri Agama mengenai perlunya pembedaan mendasar antara pendidikan Islam dan pendidikan umum kembali membuka diskursus strategis tentang arah kebijakan pendidikan nasional, terutama terkait kejelasan fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang hingga kini dinilai belum terumuskan secara sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih paradigma dan melemahkan identitas keilmuan lembaga pendidikan keagamaan di tengah tuntutan modernisasi dan standar global pendidikan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak dapat disamakan dengan pendidikan umum karena memiliki perbedaan mendasar dalam kerangka filosofis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Jakarta, yang sekaligus menjadi ruang refleksi atas arah pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Ia menyoroti pentingnya kejelasan dalam membedakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi antara kedua sistem pendidikan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat peta jalan yang tegas terkait perbedaan tersebut, sehingga diperlukan penegasan konseptual yang dapat menjadi acuan bersama dalam pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan.
Nasaruddin menyampaikan bahwa terdapat tiga rumpun pendidikan yang perlu dipetakan secara jelas, yakni pendidikan umum, pendidikan Islam, dan pendidikan pesantren. Ketiganya, menurut dia, memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak dapat diseragamkan dalam satu kerangka kebijakan tanpa kehilangan substansi masing-masing.
Dalam penjelasannya, pendidikan umum dipandang berangkat dari pendekatan empiris dan rasional, yang menempatkan realitas sebagai sesuatu yang dapat diindra dan diuji secara logis. Sementara itu, pendidikan Islam memiliki cakupan ontologis yang lebih luas, termasuk dimensi metafisik yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan empiris semata.
Ia mencontohkan bahwa pendidikan umum cenderung berfokus pada alam fisik yang dapat diobservasi, sedangkan pendidikan Islam juga mencakup konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan setelah dunia, yang menjadi bagian integral dari sistem nilai keilmuan Islam.
Perbedaan ontologi tersebut, menurutnya, secara langsung memengaruhi epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Pendidikan umum sering kali berangkat dari keraguan dan skeptisisme, sementara pendidikan Islam dapat dimulai dari keyakinan yang kemudian diperkuat melalui proses pembuktian.
Dalam konteks ini, Nasaruddin menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak seharusnya meniru sepenuhnya model pendidikan umum, karena perbedaan dasar tersebut akan memengaruhi arah pembentukan karakter dan pemahaman peserta didik.
Aksiologi atau tujuan pendidikan juga menjadi titik pembeda yang signifikan. Pendidikan umum umumnya berorientasi pada pencapaian duniawi, sedangkan pendidikan Islam memiliki orientasi yang lebih luas hingga aspek spiritual dan kehidupan setelah kematian.
Ia juga mengangkat perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan pesantren, yang dinilai belum memiliki batasan nomenklatur dan kerangka keilmuan yang jelas. Menurutnya, pesantren memiliki kedalaman ontologi yang lebih kompleks, yang perlu dirumuskan secara sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih konsep.
Pernyataan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi kebijakan pendidikan keagamaan agar memiliki identitas yang kuat dan tidak tergerus oleh standarisasi yang seragam. Tanpa kejelasan tersebut, pendidikan Islam berisiko kehilangan karakter khasnya dalam sistem pendidikan nasional.
Ketidakjelasan distingsi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kurikulum, metode pembelajaran, hingga evaluasi pendidikan. Hal ini juga dapat berdampak pada kualitas lulusan yang tidak memiliki identitas keilmuan yang tegas.
“Sistem pendidikan yang gagal mendefinisikan dirinya secara jelas berisiko menjadi ruang kompromi yang justru mengaburkan tujuan utama pembelajaran. Ketika perbedaan mendasar diabaikan, pendidikan kehilangan arah dan hanya menjadi rutinitas administratif tanpa makna substantif.”
Penyamarataan standar pendidikan tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing sistem merupakan bentuk simplifikasi kebijakan yang berpotensi merugikan perkembangan keilmuan. Situasi ini menuntut keberanian untuk merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis pada kebutuhan nyata.
Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, Nasaruddin juga menyoroti pentingnya kualitas dosen yang tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga dari kepribadian dan kedalaman spiritual. Hal ini dinilai penting untuk menjaga integritas pendidikan Islam sebagai sistem yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter.
Menurutnya, dosen di lingkungan pendidikan Islam harus memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi sekaligus integritas moral yang kuat, sehingga mampu menjadi teladan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Penguatan kapasitas dosen menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem pendidikan Islam yang berdaya saing sekaligus berkarakter. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, reformasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.
Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan arah pendidikan Islam yang jelas dan terukur. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar konseptual yang kuat.
Pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pilar pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan integritas moral. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud jika terdapat kejelasan arah dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.
Upaya membedakan secara tegas antara pendidikan umum, pendidikan Islam, dan pesantren bukan sekadar persoalan nomenklatur, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjaga keberagaman sistem pendidikan sekaligus memperkuat kualitasnya secara keseluruhan.
Kejelasan distingsi tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai yang menjadi identitasnya, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan manusia yang utuh dan berkelanjutan.
