Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengenai teror terhadap influencer yang mengkritik penanganan bencana Sumatera menempatkan negara pada simpul ujian serius antara jaminan kebebasan berekspresi, kewajiban perlindungan hak warga, dan keharusan membuktikan bahwa hukum bekerja objektif ketika intimidasi muncul berulang, berlapis, dan menyasar suara kritis publik yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi konstitusional.
Isu teror ini mencuat setelah sejumlah pemengaruh, aktivis, dan figur publik yang menyuarakan kritik atas penanganan bencana di wilayah Sumatera mengaku menerima ancaman fisik dan psikologis. Bentuk teror yang dilaporkan beragam, mulai dari kiriman bangkai hewan, pesan bernada ancaman, hingga tindakan vandalisme terhadap properti pribadi.
Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara dengan menegaskan bahwa pelaku teror tersebut hampir dapat dipastikan bukan berasal dari pemerintah atau aktor negara. Menurutnya, tidak ada alasan bagi institusi negara untuk menghalangi kebebasan berekspresi warga yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia.
Pigai menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan negara dalam rangkaian intimidasi tersebut. Oleh karena itu, ia menilai publik tidak dapat serta-merta menuding pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab sebelum adanya hasil penyelidikan yang sah.
Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai mengingatkan bahwa penentuan pelaku teror harus didasarkan pada proses hukum yang terukur. Ia meminta para pemengaruh tidak menarik kesimpulan sepihak, karena tuduhan tanpa dasar justru berpotensi merusak prinsip keadilan dan praduga tak bersalah.
Pigai secara terbuka mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut seluruh laporan teror secara tuntas dan transparan. Menurutnya, hanya melalui penyelidikan dan penyidikan yang serius, motif serta pelaku sebenarnya dapat diungkap ke hadapan publik.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, termasuk kritik keras atas penanganan bencana Sumatera. Namun, Pigai menggarisbawahi bahwa kritik seharusnya disampaikan berdasarkan fakta agar tidak menyesatkan dan tetap berada dalam koridor etika publik.
Dalam penjelasannya, Pigai menyebut pemerintah menunjukkan keseriusan menangani bencana di Sumatera. Ia mencontohkan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai indikator komitmen negara.
Sebelumnya, Pigai juga mengaku belum memperoleh informasi detail terkait teror yang dialami para pengkritik kebijakan penanganan bencana. Ia menyatakan pentingnya kejelasan data agar setiap pernyataan publik memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, laporan teror terus bermunculan dari berbagai daerah. Pemusik asal Aceh, Ramond Dony Adam atau DJ Donny, mengaku menerima kiriman bangkai ayam disertai surat ancaman setelah menyuarakan kritiknya. Tak lama berselang, ancaman tersebut berkembang menjadi teror fisik terhadap lingkungan sekitarnya.
Influencer asal Aceh, Sherly Annavita, juga melaporkan mengalami intimidasi serupa. Ia menerima kiriman telur busuk dan mendapati mobilnya menjadi sasaran vandalisme, sebuah pola ancaman yang dinilai memiliki pesan simbolik untuk membungkam ekspresi publik.
Teror juga dialami Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Rumahnya dikirimi bangkai ayam dengan pesan bernada ancaman, yang diduga berkaitan dengan aktivitas advokasinya dalam mengkritisi kebijakan lingkungan dan penanganan bencana di Sumatera.
“Rangkaian peristiwa ini membangun satu benang merah yang sulit diabaikan: kritik kebijakan publik direspons bukan dengan argumen tandingan, melainkan dengan teror yang mencederai rasa aman warga. Di sinilah logika demokrasi diuji, ketika suara publik berhadapan dengan intimidasi yang bekerja dalam senyap namun efektif menebar ketakutan.”
Jika teror dibiarkan tanpa kejelasan hukum, maka kebebasan berekspresi hanya menjadi hiasan konstitusi yang rapuh. Ketidakadilan semacam ini adalah luka terbuka bagi demokrasi yang menuntut keberanian negara untuk hadir melindungi warganya.
Secara hukum, setiap bentuk intimidasi dan ancaman terhadap warga negara berpotensi melanggar ketentuan pidana serta prinsip perlindungan HAM. Negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak pelaku, tanpa memandang latar belakang atau motifnya.
Pernyataan Pigai yang menekankan pentingnya proses hukum dapat dibaca sebagai penegasan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh didorong oleh asumsi politik, melainkan oleh pembuktian yang sah dan transparan. Pendekatan ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Di tengah meningkatnya partisipasi warga dalam mengawasi kebijakan publik, kasus teror terhadap pengkritik bencana Sumatera menjadi cermin rapuhnya ekosistem kebebasan sipil. Tanpa jaminan keamanan, kritik yang konstruktif berisiko berubah menjadi suara yang dibungkam sebelum sempat didengar.
Keseluruhan rangkaian peristiwa ini merangkum satu tuntutan mendasar dari publik: negara harus memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak dibalas dengan ancaman, dan hukum berdiri sebagai pelindung, bukan penonton. Di titik inilah kepentingan rakyat diuji, bukan melalui retorika, melainkan melalui keberanian menegakkan keadilan secara nyata.
