Aspirasimediarakyat.com — Penguatan peran keluarga melalui sinergi lintas kelembagaan kembali ditegaskan dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Sumatera Selatan, di mana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menempatkan pemberdayaan keluarga dan pelestarian kerajinan daerah sebagai strategi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan sosial sekaligus mengakselerasi visi Indonesia Emas 2045 yang berakar pada ketahanan unit terkecil masyarakat.
Agenda tersebut berlangsung dalam forum strategis yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah Dekranasda 2026 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan berbasis keluarga.
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, secara langsung membuka kegiatan tersebut didampingi Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Herman Deru. Kehadiran pimpinan dari 17 kabupaten/kota menegaskan pentingnya forum ini sebagai titik temu kebijakan lintas wilayah.
Delegasi Kabupaten Musi Banyuasin hadir lengkap, dipimpin Bupati H. Toha Tohet, S.H., bersama Ketua TP PKK Muba Hj. Patimah Toha serta jajaran teknis dari Bappeda, Disdagperind, Dinkominfo, DPMD, dan Prokopim. Kehadiran lintas OPD ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam implementasi program.
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa PKK merupakan instrumen negara yang memiliki daya jangkau langsung ke ruang privat masyarakat. Ia menilai kekuatan PKK terletak pada kemampuannya menyentuh aspek kehidupan keluarga secara menyeluruh.
Instruksi tegas pun disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Bappeda agar tidak membiarkan program PKK berjalan tanpa dukungan yang terstruktur. Sinkronisasi antara program PKK dan OPD dinilai menjadi kunci efektivitas kebijakan.
“PKK adalah andalan kita untuk masuk ke unit terkecil yaitu keluarga. Saya minta Bappeda cermat menyandingkan program PKK dengan satuan kerja teknis di OPD agar dampaknya nyata,” ujar Herman Deru.
Penekanan tersebut tidak lepas dari target strategis pemerintah daerah dalam menekan angka stunting serta memperkuat ekonomi keluarga. Kedua isu ini dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Delegasi Muba turut aktif dalam Rapat Konsultasi yang membahas sinkronisasi data Dasawisma serta pengembangan wastra melalui Disdagperind. Agenda ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat basis data dan ekonomi kreatif lokal.
Ketua TP PKK Muba, Hj. Patimah Toha, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh 10 Program Pokok PKK. Ia menilai program tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, pengembangan kerajinan daerah atau wastra menjadi fokus penting. Upaya ini diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi perajin lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.
Di sisi lain, Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, menegaskan bahwa tema HKG ke-54 harus menjadi landasan gerak seluruh kader PKK di daerah. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi program.
“Kita harus menjadi motor penggerak perubahan dalam menyukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Feby saat membacakan sambutan Ketua Umum PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian.
“Momentum HKG juga dimaknai sebagai ruang refleksi terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi PKK. Organisasi ini dituntut untuk terus adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.”
Ketua Panitia Pelaksana, Hj. Lidyawati Cik Ujang, mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Maret 2026 dengan berbagai aksi kemanusiaan. Program tersebut mencakup pembagian sembako, bantuan disabilitas, dan layanan kesehatan gratis.
Rangkaian kegiatan selama dua hari ini melibatkan ratusan peserta dari seluruh kabupaten/kota. Konsolidasi dilakukan tidak hanya dalam forum rapat, tetapi juga melalui pameran dan kegiatan kreatif.
Pameran produk unggulan UP2K menjadi etalase potensi ekonomi keluarga dari berbagai daerah. Sementara itu, fashion show Kriya Sriwijaya dan workshop kreatif memperkuat kapasitas kader dalam mengembangkan inovasi.
Kehadiran OPD dalam kegiatan ini mempertegas bahwa pemberdayaan keluarga tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi prasyarat agar program yang dirancang tidak berhenti pada tataran seremoni.
Dalam perspektif kebijakan publik, penguatan PKK mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis komunitas. Negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga melalui pemberdayaan struktur sosial yang telah mengakar.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengintegrasikan hasil Rakerda ke dalam program daerah menunjukkan arah pembangunan yang lebih partisipatif. Implementasi di tingkat kecamatan dan desa menjadi ujian nyata dari komitmen tersebut.
Upaya memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan pada akhirnya menegaskan bahwa kesejahteraan tidak semata ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kualitas kehidupan di tingkat rumah tangga, di mana sinergi antara kebijakan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan program menjadi penentu apakah visi besar pembangunan benar-benar menjelma menjadi realitas yang dirasakan secara merata.
