Aspirasimediarakyat.com — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah laporan dugaan pemerasan yang melibatkan puluhan anggota kepolisian membuka kembali diskursus serius tentang integritas aparat penegak hukum, batas kewenangan etik dan pidana, serta efektivitas sistem pengawasan internal negara dalam menjamin bahwa kekuasaan koersif yang diberikan undang-undang tidak berubah menjadi alat pemerasan yang melukai rasa keadilan publik dan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap supremasi hukum.
KPK menyatakan akan melakukan telaah awal terhadap laporan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengenai dugaan pemerasan oleh 43 anggota polisi sepanjang periode 2022 hingga 2025. Proses ini menjadi pintu awal untuk menentukan apakah informasi tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa setiap aduan masyarakat akan melalui proses pemeriksaan awal guna memastikan validitas data dan informasi. Menurutnya, tahapan ini krusial untuk menjaga akurasi sekaligus kredibilitas penanganan perkara di lembaga antirasuah.
Budi menambahkan, apabila telaah awal menunjukkan adanya dasar yang kuat, laporan tersebut akan masuk ke tahap verifikasi dan analisis lanjutan sesuai mekanisme internal KPK. Hasil proses itu, kata dia, akan disampaikan kepada pihak pelapor sebagai bentuk akuntabilitas institusional.
Laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Kepolisian yang terdiri dari ICW dan KontraS ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pengaduan itu memuat dugaan praktik pemerasan yang disebut melibatkan aparat kepolisian aktif.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyatakan bahwa laporan itu mencakup empat perkara berbeda. Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan pemerasan dalam penanganan perkara pembunuhan, penyelenggaraan konser Djakarta Warehouse Project, praktik pemerasan di Semarang, serta dugaan jual beli jam tangan.
Menurut Wana, keempat perkara tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui mekanisme etik. Namun, sanksi etik dinilai belum menjawab substansi dugaan tindak pidana yang melekat pada perbuatan pemerasan.
Ia menegaskan bahwa pemisahan tegas antara pelanggaran etik dan tindak pidana merupakan prinsip dasar dalam negara hukum. Ketika aparat hanya dijatuhi sanksi etik tanpa proses pidana, pesan keadilan yang diterima publik menjadi kabur.
Secara normatif, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk menindak pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pasal 12 huruf e UU Tipikor secara eksplisit mengatur pemerasan oleh pejabat sebagai tindak pidana korupsi.
Berdasarkan perhitungan ICW dan KontraS, nilai dugaan pemerasan dalam empat kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp26,2 miliar. Angka ini disebut masih dapat diperdebatkan, namun besarnya potensi kerugian dinilai mencerminkan skala masalah yang tidak bisa dianggap sepele.
“Di titik ini, publik dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana nasib keadilan ketika aparat yang seharusnya melindungi hukum justru diduga memanfaatkannya sebagai alat tawar-menawar kekuasaan. Kontras antara kewenangan besar dan minimnya konsekuensi pidana menciptakan ketegangan serius dalam logika penegakan hukum yang adil.”
Praktik pemerasan oleh aparat, jika benar terjadi, adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat negara yang paling telanjang dan merusak sendi moral hukum. Ketidakadilan semacam ini menjelma menjadi luka sosial yang menormalisasi penyalahgunaan wewenang atas nama kekuasaan.
Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa langkah KPK melakukan telaah awal merupakan ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum. KPK diharapkan tidak ragu menggunakan kewenangannya meskipun perkara melibatkan aparat penegak hukum lain.
Mekanisme etik di internal kepolisian tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga disiplin organisasi. Namun, mekanisme tersebut tidak boleh menjadi substitusi bagi proses pidana ketika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.
Dalam konteks reformasi kepolisian, penanganan perkara ini dipandang sebagai indikator komitmen negara terhadap prinsip equality before the law. Tidak ada profesi yang kebal hukum ketika berhadapan dengan dugaan korupsi dan pemerasan.
KPK sendiri selama ini menempatkan laporan masyarakat sebagai salah satu sumber utama penindakan. Transparansi proses dan keberanian menindak akan menentukan apakah kepercayaan publik dapat dipulihkan atau justru semakin tergerus.
Di sisi lain, pelibatan masyarakat sipil melalui pelaporan ke KPK menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik masih hidup. Pengawasan dari luar institusi negara menjadi penyeimbang penting dalam sistem demokrasi dan penegakan hukum.
Proses hukum atas laporan ini akan menjadi cermin bagi masa depan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa pandang seragam, harapan rakyat terhadap keadilan yang bermartabat menemukan kembali pijakannya.
