Aspirasimediarakyat.com — Persib Bandung gagal membawa pulang tiga poin setelah ditahan imbang 2-2 oleh Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3) malam, dalam laga yang bukan hanya memanaskan tensi persaingan papan atas, tetapi juga memantik kontroversi kepemimpinan wasit yang dinilai merugikan tim tamu dan kembali membuka perdebatan tentang integritas perangkat pertandingan di kompetisi sepak bola nasional.
Pertandingan berlangsung dalam atmosfer yang membara, mempertemukan dua kekuatan tradisional yang sama-sama memburu posisi terbaik di klasemen. Sejak peluit awal dibunyikan, duel berlangsung keras dan cepat, mencerminkan pertarungan harga diri sekaligus kalkulasi poin yang semakin krusial memasuki fase akhir kompetisi.
Namun skor 2-2 yang tercatat di papan elektronik Stadion Gelora Bung Tomo tak sepenuhnya meredakan kegelisahan kubu Persib. Sejumlah keputusan wasit Eko Saputra yang memimpin laga itu menjadi sorotan, terutama dari Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar.
Umuh mengaku telah memprediksi potensi persoalan bahkan sebelum pertandingan digelar. “Dari awal saya sudah bilang, ini pasti nanti masalahnya wasit. Dan, benar kan, akhirnya kejadian,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (3/3). Pernyataan tersebut menandakan bahwa kecurigaan terhadap perangkat pertandingan bukanlah reaksi spontan, melainkan akumulasi kegelisahan yang telah lama terpendam.
Menurut Umuh, sejumlah keputusan yang diambil wasit dinilai merugikan Persib secara langsung. Ia melihat ada kejanggalan dalam cara pengadil lapangan memimpin laga yang sarat tekanan tersebut.
“Kelihatan sekali seperti ada yang menjamin. Seolah dia tidak akan dipecat atau diberhentikan,” katanya. Ia mempertanyakan apakah terdapat tekanan atau faktor lain yang memengaruhi independensi wasit dalam mengambil keputusan.
Meski demikian, Umuh menegaskan dirinya tidak selalu menyalahkan wasit setiap kali timnya gagal meraih kemenangan. Ia mencontohkan pertandingan di Bandung dengan kepemimpinan wasit yang dinilainya baik, di mana ia tidak melayangkan protes berlebihan dari bangku cadangan. “Kalau wasitnya bagus, saya biasa saja. Tidak ada protes,” ujarnya.
Salah satu momen krusial yang disoroti adalah gol Kakang Rudianto yang dianulir. Dalam tayangan ulang, bola dinilai telah melewati garis gawang, namun keputusan akhir justru membatalkannya setelah proses peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR).
“Itu sudah dekat dan jelas gol. Namun, dibuka VAR, malah jadi tidak jelas,” tutur Umuh, menyoroti paradoks teknologi yang seharusnya menghadirkan kepastian, tetapi dalam praktiknya justru memantik perdebatan baru.
Kontroversi tak berhenti di situ. Keputusan penalti untuk Persebaya juga dipertanyakan. Umuh menilai insiden tersebut hanya duel biasa yang lazim terjadi dalam sepak bola, bukan pelanggaran yang layak berujung titik putih.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, disebut tidak banyak bereaksi berlebihan. Namun ia tetap diganjar kartu kuning. “Bojan tidak terlalu teriak apa-apa, langsung dikartu kuning. Lucu dan aneh. Seperti sudah ada rencana, Bojan bergerak sedikit langsung dikartu,” kata Umuh.
Dalam konteks regulasi, pemberian kartu kepada ofisial tim memang menjadi hak prerogatif wasit sebagaimana diatur dalam Laws of the Game yang diterbitkan IFAB dan diadopsi federasi nasional. Namun interpretasi yang inkonsisten berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama dalam laga berintensitas tinggi yang menentukan posisi klasemen.
“Sepak bola bukan sekadar adu taktik dan stamina, melainkan juga panggung keadilan prosedural; ketika keputusan-keputusan krusial terlihat goyah, publik bukan hanya mempertanyakan satu peluit, tetapi meragukan keseluruhan fondasi kompetisi, sebab bagaimana mungkin sportivitas ditegakkan jika instrumen pengadil justru dipersepsikan tak steril dari tekanan, dan bagaimana mungkin teknologi VAR yang diagungkan sebagai mercusuar objektivitas berubah menjadi kabut tebal yang mengaburkan garis tipis antara gol dan bukan gol, antara pelanggaran dan duel wajar, antara ketegasan dan kesewenang-wenangan?”
Dalam persaingan papan atas yang ketat, Umuh mengusulkan agar laga-laga besar dipimpin wasit asing demi menjaga netralitas. Menurutnya, kompetisi memiliki wasit asing yang telah dikontrak dan dapat ditugaskan pada pertandingan krusial.
“Kalau pertandingan besar seperti ini, minimal wasit asing. Kan punya wasit asing yang sudah kontrak. Biasanya mereka lebih netral dan tidak mudah diintervensi,” katanya. Ia juga mengaku telah melayangkan surat keberatan, termasuk untuk laga penting mendatang melawan Borneo FC Samarinda.
Usulan tersebut membuka diskursus tentang tata kelola perwasitan nasional. Di satu sisi, kehadiran wasit asing dapat memperkuat persepsi netralitas; di sisi lain, federasi dituntut membangun sistem pembinaan dan pengawasan internal yang kredibel agar kepercayaan publik tidak bergantung pada faktor eksternal.
Kompetisi yang sehat mensyaratkan akuntabilitas, mulai dari transparansi penunjukan wasit, evaluasi kinerja, hingga mekanisme keberatan yang terukur. Tanpa itu, setiap peluit akan terus dibayangi kecurigaan, dan setiap keputusan akan dipelintir dalam pusaran opini.
Ketika rasa keadilan dipermainkan, yang hancur bukan hanya skor di papan klasemen, melainkan juga kepercayaan jutaan pendukung yang menggantungkan harapan pada pertandingan yang jujur dan setara. Sepak bola tidak boleh menjadi panggung abu-abu tempat regulasi tunduk pada bayang-bayang kepentingan.
Rakyat berhak atas kompetisi yang bersih, transparan, dan bebas dari aroma manipulasi, karena olahraga adalah ruang publik yang seharusnya mempersatukan, bukan memecah oleh kecurigaan. Jika integritas pertandingan terus dipertanyakan, maka yang tercederai bukan hanya satu klub, melainkan martabat sepak bola nasional yang semestinya berdiri tegak sebagai simbol keadilan dan profesionalisme.
