aspirasimediarakyat.com – Nota kesepahaman yang ditandatangani antara Universitas Udayana (Unud) dan TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada 5 Maret 2025 menjadi sorotan luas. Bertajuk “Sinergisitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi,” kerja sama tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat peran institusi pendidikan dalam membangun karakter kebangsaan. Namun, langkah ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dari publik, terutama kalangan mahasiswa dan pengamat.
Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, memberikan klarifikasi terkait tujuan kerja sama tersebut. Ia menyatakan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari perjanjian antara Kemendikbudristek dan TNI pada Oktober 2023, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “Kerja sama ini tidak akan mengintervensi ruang akademik atau kebebasan berpikir di kampus. Semua program bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif,” ujarnya melalui laman resmi universitas, Senin (31/03/2025).
Menurut Sudarsana, kolaborasi ini bertujuan menanamkan nilai-nilai bela negara dan meningkatkan kedisiplinan mahasiswa tanpa melibatkan unsur militeristik. Ia berharap program ini dapat membantu memperluas wawasan kebangsaan mahasiswa, mengingat tantangan globalisasi dan disinformasi yang semakin kompleks.
Kapendam IX/Udayana Kolonel Agung Udayana juga memberikan tanggapan serupa. Ia membantah bahwa militer akan masuk kampus untuk mempengaruhi kehidupan akademik mahasiswa. “Kami hadir sebagai mitra, bukan untuk mendominasi. Semua proses tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Agung menjelaskan bahwa program-program kerja sama tersebut mencakup pelatihan bela negara non-militeristik, kuliah umum tentang wawasan kebangsaan, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan perguruan tinggi bukanlah hal baru, mengingat kolaborasi serupa telah dilakukan bersama institusi pendidikan lain seperti ITB dan UIN Jakarta.
Meski demikian, kritik keras datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana. Presiden BEM, I Wayan Arma Surya Darmaputra, menyatakan bahwa perjanjian ini mengancam independensi pendidikan tinggi. “Perjanjian ini berpotensi membatasi ruang akademik yang seharusnya bebas dari intervensi militer, serta membuka peluang bagi militer untuk mendominasi pendidikan sipil,” katanya dalam pernyataan resmi.
BEM Udayana mengkritik sejumlah pasal dalam perjanjian kerja sama, termasuk Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12, yang dianggap memberikan ruang bagi militerisasi di kampus. Pasal-pasal tersebut mencakup pemberian akses pendidikan kepada prajurit aktif TNI, kewajiban pelatihan bela negara bagi mahasiswa baru, serta keterlibatan mahasiswa dalam proyek infrastruktur yang dipimpin TNI. Mahasiswa khawatir ketentuan ini dapat mengurangi akses pendidikan bagi mahasiswa sipil dan menciptakan ketimpangan.
Pengamat Made Supriatma dari ISEAS-Yusof Ishak Institute menilai bahwa kerja sama seperti ini adalah bagian dari tren militerisasi yang mengikis demokrasi di kampus. Ia mengkritik pelatihan bela negara sebagai bentuk indoktrinasi ideologi militer yang tidak relevan untuk pendidikan sipil. “Program ini berpotensi menjadi alat untuk mencuci otak mahasiswa agar tunduk pada narasi tertentu,” katanya.
Made juga mempertanyakan dampak psikologis dari kehadiran militer di lingkungan akademik. Ia menyebut bahwa karakter intimidatif militer dapat menghambat kebebasan berpikir mahasiswa dan mengubah kampus menjadi ruang yang didominasi oleh kekuatan, bukan intelektualitas.
Ia mendesak mahasiswa untuk terus berpikir kritis dan melakukan protes damai terhadap kerja sama ini. “Mahasiswa harus merebut kembali hak akademik mereka, termasuk kebebasan dari ancaman kekerasan militer,” tambahnya.
Kerja sama ini memang bukan yang pertama terjadi di Indonesia, namun reaksi keras dari mahasiswa Universitas Udayana menunjukkan bahwa kebebasan akademik adalah isu yang sangat sensitif. Transparansi dan keterlibatan mahasiswa dalam implementasi program ini menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi.
Jika kerja sama dilakukan secara transparan dan sukarela, ada peluang untuk membangun sinergi yang sehat antara dunia pendidikan dan pertahanan negara. Namun, bila kekhawatiran mahasiswa tidak segera diakomodasi, bukan tidak mungkin isu militerisasi kampus menjadi kenyataan yang lebih luas.
