Aspirasimediarakyat.com — Gelombang operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali menyeret kepala daerah ke pusaran perkara korupsi memicu kekhawatiran serius mengenai kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, sehingga muncul dorongan kuat dari parlemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, biaya pemilihan kepala daerah, serta mekanisme pembinaan integritas pejabat publik yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mampu membentengi jabatan publik dari godaan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang terus berulang di berbagai daerah.
Seruan evaluasi tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani menyusul dua kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rentang waktu sekitar satu pekan.
Puan menyatakan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun DPR.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar berbagai faktor yang memicu praktik korupsi di tingkat daerah dapat diidentifikasi secara objektif.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Dalam pandangannya, salah satu faktor yang perlu ditelaah secara serius adalah tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah.
Biaya politik yang mahal dinilai dapat menciptakan tekanan tersendiri bagi pejabat publik setelah terpilih.
Puan juga menyoroti pentingnya pendidikan akuntabilitas bagi kepala daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan.
“Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas harus menjadi bagian dari budaya pemerintahan.
“Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga kesadaran untuk saling menjaga,” lanjutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menilai maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah mencerminkan persoalan serius dalam sistem pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah.
Menurut Indrajaya, berulangnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa pembinaan integritas belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” kata Indrajaya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap program retreat kepala daerah yang sebelumnya digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai forum konsolidasi nasional bagi para kepala daerah.
Namun, menurut Indrajaya, maraknya kasus operasi tangkap tangan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaan dalam kegiatan tersebut.
“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Tujuannya baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” ujarnya.
Rangkaian operasi tangkap tangan yang terjadi pada awal Maret 2026 memperlihatkan bagaimana lembaga antikorupsi masih harus menghadapi tantangan besar dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dahulu menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Dalam perkara tersebut, Fadia diduga terlibat dalam mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya.
Perusahaan tersebut diduga ikut dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Ia juga diduga mengarahkan bawahan agar memenangkan perusahaan tersebut dalam proses lelang pengadaan.
Keuntungan dari proyek tersebut diduga mengalir kembali ke lingkar keluarga dalam jumlah miliaran rupiah.
Sepekan setelah penangkapan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari pada Senin, 9 Maret 2026.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa sejumlah pihak diamankan dalam operasi tersebut.
“Sejumlah pihak diamankan, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Bupati Rejang Lebong,” ujar Budi.
“Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa korupsi di level pemerintahan daerah bukan sekadar pelanggaran hukum individual, melainkan persoalan sistemik yang berkelindan dengan struktur politik, mahalnya biaya kontestasi elektoral, lemahnya pengawasan internal, serta budaya kekuasaan yang terkadang lebih kuat daripada prinsip akuntabilitas publik; karena jabatan publik yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan masyarakat justru berisiko berubah menjadi ruang transaksi kekuasaan apabila sistem pengawasan, pendidikan integritas, dan transparansi anggaran tidak berjalan secara efektif.”
Korupsi dalam jabatan publik adalah bentuk pengkhianatan paling keji terhadap kepercayaan rakyat.
Setiap rupiah uang negara yang disalahgunakan bukan hanya angka dalam laporan keuangan, melainkan hak masyarakat yang dirampas dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang seharusnya mereka terima.
Fenomena berulangnya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak dapat berhenti pada penindakan semata.
Penguatan sistem politik yang transparan, reformasi pembiayaan politik, serta pendidikan integritas bagi pejabat publik menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pengawasan masyarakat dan keterbukaan informasi juga memiliki peran besar dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol publik.
Pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan sekadar agenda hukum, tetapi juga perjuangan menjaga integritas sistem pemerintahan agar jabatan publik tetap berada pada tujuan utamanya, yakni melayani kepentingan rakyat dan memastikan setiap kebijakan negara berjalan dalam koridor hukum, transparansi, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat yang mempercayakan mandat kekuasaan kepada para pemimpinnya.
