Aspirasimediarakyat.com – Amerika Serikat resmi menghapus ketentuan bebas bea masuk untuk paket dengan nilai di bawah US$800. Langkah ini dipastikan mengubah peta perdagangan digital global, khususnya sektor e-commerce lintas negara, dan berpotensi menekan pelaku usaha kecil di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Sejak Jumat (29/8/2025) pukul 12.01 waktu setempat, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mulai menerapkan tarif normal untuk semua paket impor tanpa lagi melihat nilai barang, asal negara, maupun jalur transportasi. Artinya, setiap produk yang masuk ke Negeri Paman Sam kini wajib dikenakan bea masuk.
Otoritas memang masih memberikan tarif flat duty dalam masa transisi enam bulan. Tarifnya berkisar antara US$80 hingga US$200 per paket yang dikirim melalui kantor pos asing. Namun setelah masa transisi, seluruh pungutan akan kembali ke mekanisme ad valorem atau tarif berdasarkan nilai barang.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari langkah Presiden Donald Trump yang lebih dulu membatalkan fasilitas de minimis untuk barang asal Tiongkok dan Hong Kong. Pemerintah AS berdalih, aturan lama sering dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkotika, termasuk fentanyl dan prekursor lain yang kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat Amerika.
Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan penting. Menurutnya, celah de minimis selama ini membuka ruang besar bagi arus barang ilegal sekaligus merugikan pemasukan negara. Ia memperkirakan penerimaan tarif bisa meningkat hingga US$10 miliar per tahun setelah aturan ini berlaku penuh.
Langkah tersebut dianggap permanen oleh pejabat tinggi AS. Bahkan, mitra dagang utama seperti Uni Eropa dan Kanada pun tidak akan memperoleh pengecualian. Hal ini menandai pergeseran paradigma besar dalam regulasi perdagangan AS yang selama hampir satu abad memberikan batas toleransi bagi impor barang bernilai rendah.
Sebagai catatan, de minimis pertama kali diperkenalkan tahun 1938 dengan batas hanya US$5, kemudian naik ke US$200, dan pada 2015 dinaikkan lagi menjadi US$800. Ketentuan ini mulanya bertujuan mendorong arus barang murah dan memberi ruang tumbuh bagi usaha kecil yang bergantung pada perdagangan daring.
Namun, perubahan dinamika bisnis justru membuat aturan tersebut dinilai disalahgunakan. Perusahaan fast fashion seperti Shein dan Temu menggunakan skema pengiriman langsung dari pabrik ke konsumen sehingga produk mereka bisa masuk tanpa dikenai bea impor. Industri tekstil AS menganggap hal ini merugikan pelaku lokal karena menciptakan persaingan tidak sehat.
CBP bahkan mencatat lonjakan drastis dalam pemanfaatan fasilitas de minimis. Pada 2015, jumlah paket yang masuk hanya 139 juta. Angka itu meroket menjadi 1,36 miliar paket pada 2024 atau setara hampir 4 juta paket per hari. Lonjakan inilah yang memperkuat alasan pemerintah untuk mencabut fasilitas tersebut.
Bagi pelaku usaha kecil, terutama eksportir dari negara berkembang seperti Indonesia, aturan baru ini berarti biaya tambahan. Setiap produk yang masuk ke AS kini harus memperhitungkan tarif bea masuk minimal US$80, padahal sebelumnya barang senilai kecil bisa lolos tanpa pungutan. Dampaknya, harga produk bisa meningkat dan daya saing menurun.
Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat menimbulkan efek domino. Pengusaha UMKM yang selama ini mengandalkan platform e-commerce internasional untuk menjangkau konsumen Amerika mungkin akan kesulitan. Kenaikan harga akibat bea masuk bisa membuat konsumen berpaling ke produk domestik AS atau peritel besar dengan jalur impor yang lebih efisien.
Secara regulasi, Indonesia perlu mencermati kebijakan baru ini. Dalam kerangka hukum internasional, langkah AS sah-sah saja dilakukan karena tarif impor merupakan kewenangan negara berdaulat. Namun, Indonesia berhak menyuarakan kepentingannya melalui forum perdagangan seperti WTO atau ASEAN-US Trade Dialogue agar dampaknya tidak semakin berat bagi UMKM.
Dari sisi hukum nasional, pemerintah Indonesia juga dituntut memberikan pendampingan lebih kepada eksportir kecil. Selama ini, regulasi ekspor di Indonesia masih berfokus pada skala besar. Padahal, era digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjual langsung ke pasar global. Dengan adanya hambatan tarif di AS, dukungan regulasi domestik menjadi semakin penting.
Kritik pun bermunculan. Banyak pihak menilai kebijakan ini seolah proteksionis dan menutup pasar bebas yang selama ini dikampanyekan AS sendiri. Namun, dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut bisa dilihat sebagai langkah melindungi kepentingan nasional, baik dari sisi kesehatan publik maupun ekonomi.
Bagi konsumen di AS, konsekuensinya jelas: harga barang impor lewat e-commerce akan naik. Mereka yang sebelumnya menikmati barang murah dari luar negeri, kini harus membayar lebih mahal. Dari sisi administrasi, perusahaan ekspedisi besar seperti FedEx, UPS, dan DHL juga harus mengatur sistem pemungutan bea masuk yang lebih kompleks.
Bagi Indonesia, tantangan terletak pada daya tahan UMKM menghadapi pasar global yang kian ketat. Pemerintah perlu segera menyusun kebijakan afirmatif, seperti insentif biaya logistik, promosi digital, atau skema subsidi ekspor yang memungkinkan UMKM tetap bersaing di pasar Amerika meski terkena bea masuk.
Kebijakan AS ini juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu pasar ekspor berisiko besar. Diversifikasi tujuan ekspor menjadi kunci, sehingga Indonesia tidak hanya menggantungkan diri pada AS, melainkan memperluas jaringan perdagangan ke kawasan lain yang lebih ramah tarif.
Pada akhirnya, keputusan AS menghapus aturan de minimis adalah sinyal bahwa lanskap perdagangan global terus berubah dan setiap negara, termasuk Indonesia, harus siap menyesuaikan strategi. Bagi pelaku UMKM, tantangannya semakin besar, tetapi peluang tetap ada jika regulasi domestik mampu memberi dukungan yang tepat.
