Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengenai sikap Washington terhadap Venezuela membuka kembali perdebatan tajam tentang batas intervensi, kedaulatan negara, dan hukum internasional, ketika Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengatur Venezuela secara sehari-hari selain menegakkan apa yang disebut sebagai “karantina minyak”, sementara tindakan militer dan retorika politik dari Gedung Putih justru memicu kecemasan global, protes publik, serta pertanyaan serius mengenai legitimasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.
Rubio menyampaikan sikap tersebut pada Ahad, menegaskan bahwa pengaruh Amerika Serikat diarahkan untuk menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa mengambil alih tata kelola negara itu secara langsung. Pernyataan ini muncul sehari setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.
Pernyataan Trump tersebut segera memicu keresahan, tidak hanya dari pengamat hubungan internasional, tetapi juga dari sebagian koalisi Partai Republik sendiri. Kelompok “America First” yang selama ini menentang intervensi asing mempertanyakan konsistensi kebijakan, mengingat trauma invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan yang masih membekas dalam ingatan publik.
Rubio menepis kritik itu dengan menyatakan bahwa niat Presiden telah disalahpahami oleh kalangan kebijakan luar negeri yang menurutnya terlalu terfokus pada konflik Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa pendekatan Amerika Serikat terhadap Venezuela berbeda dan tidak dimaksudkan sebagai pendudukan atau pengelolaan langsung.
Pembelaan serupa datang dari Wakil Presiden JD Vance, yang secara terbuka mengaitkan isu Venezuela dengan klaim penyitaan aset minyak Amerika Serikat pada dua dekade lalu. Vance menyebut bahwa properti tersebut digunakan untuk memperkaya diri dan mendanai aktivitas narkoterorisme, sehingga menurutnya Amerika Serikat tidak bisa tinggal diam.
Dalam pernyataannya, Vance mempertanyakan apakah Amerika Serikat harus membiarkan seorang pemimpin berideologi komunis mengambil keuntungan di kawasan yang ia sebut sebagai “belahan bumi Amerika”. Ia menegaskan bahwa negara besar, menurut versinya, harus bertindak tegas demi kepentingannya.
Di dalam negeri Amerika Serikat, kebijakan tersebut justru memicu gelombang protes. Di Los Angeles, ratusan warga berkumpul di tengah hujan, membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap pemboman dan eksploitasi minyak. Aksi serupa dilaporkan terjadi di sejumlah kota besar lainnya.
Seorang demonstran bernama Niven menyebut bahwa intervensi tersebut adalah bentuk imperialisme modern. Ia menilai alasan keamanan dan narkotika hanyalah dalih untuk melanggengkan kepentingan korporasi dan elite ekonomi dengan mengorbankan nyawa rakyat Venezuela.
Trump sendiri dalam pidato publiknya kembali mengangkat narasi “perang melawan narkoba”, meski porsinya lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Ia menekankan bahwa Venezuela telah “mencuri” minyak milik Amerika Serikat dan bahwa sumber daya tersebut akan diambil kembali.
Pada titik ini, logika kekuasaan tampil telanjang: ketika sumber daya alam dijadikan alasan moral untuk kekerasan lintas batas, hukum internasional diperlakukan seperti kertas tipis yang bisa disobek, sementara penderitaan sipil berubah menjadi statistik dingin yang disusun rapi demi pembenaran geopolitik, menciptakan jurang tajam antara retorika keamanan dan realitas kemanusiaan yang membara di lapangan.”
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dan kontra-terorisme, Ben Saul, menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat di Venezuela melanggar hukum internasional. Ia menyerukan agar Presiden Trump diselidiki dan dimakzulkan atas dugaan pelanggaran hak hidup warga sipil.
Menurut Saul, setiap nyawa yang hilang akibat serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia. Pernyataan ini memperkuat tekanan internasional terhadap Amerika Serikat, terutama di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada 5 Januari 2026 untuk membahas situasi Venezuela. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa tindakan sepihak tersebut dapat menjadi preseden berbahaya bagi tatanan global.
Di Venezuela sendiri, reaksi publik terbelah. Sebagian warga Caracas menyambut baik penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat, dengan harapan terjadinya perubahan politik setelah hampir tiga dekade kekuasaan yang stagnan.
Namun, warga lain mengungkapkan kekhawatiran bahwa intervensi asing justru akan memperparah konflik internal. Ronald Gaulee, seorang pengendara sepeda motor, menyebut bahwa perubahan harus membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan sekadar pergantian elite.
Pedagang Juan Carlos Rincon menyampaikan pandangan lebih hati-hati. Ia menilai banyak manipulasi politik di balik peristiwa tersebut dan menegaskan keinginan rakyat Venezuela untuk hidup damai serta menentukan pemimpin mereka sendiri tanpa tekanan eksternal.
Franklin Jimenez, seorang pedagang roti, bahkan menyatakan kesiapan membela negaranya. Ia menilai penangkapan dan pengeboman hanya akan memicu konflik yang lebih besar dan menyerukan mobilisasi warga untuk mempertahankan tanah air.
Ketidakadilan global terlihat nyata ketika kekuatan militer dipakai sebagai alat tawar-menawar ekonomi, sementara rakyat kecil dipaksa memilih antara mengungsi, lapar, atau mati di tengah klaim moral negara adidaya.
Di perbatasan Venezuela-Kolombia, arus pengungsi meningkat. Karina Rey menggambarkan suasana tegang di San Cristobal, dengan antrean panjang, supermarket tutup, dan kepanikan warga yang khawatir terhadap krisis pangan dalam beberapa pekan ke depan.
Dari Cucuta, analis konflik Tiziano Breda menilai situasi masih sangat rapuh. Ia menyebut bahwa transisi kekuasaan yang mulus sulit terjadi, dengan risiko perlawanan dari kelompok bersenjata pro-rezim dan elemen militer yang masih signifikan, sehingga masa depan Venezuela kini berada di persimpangan antara tekanan geopolitik, konflik internal, dan harapan rakyat akan kedaulatan yang utuh.
