Aspirasimediarakyat.com — Gelombang kemarahan publik kembali menggema ketika sebuah ironi kelas kakap mencuat dari jantung industri keuangan global: raksasa sekelas JP Morgan Chase bukan hanya diduga ditipu hingga Rp 2,6 triliun oleh seorang pendiri startup, tetapi kini justru diwajibkan membayar tagihan fantastis yang mencakup hotel mewah, makanan premium, hingga perawatan tubuh sang terdakwa. Sebuah pukulan telak yang menunjukkan betapa sistem hukum korporasi internasional bisa berubah menjadi panggung akrobatik yang merugikan pihak yang sudah menjadi korban.
Gugatan terbaru JP Morgan terhadap startup Frank kembali mengemuka setelah pengadilan memutuskan bahwa bank terbesar di Amerika Serikat itu tetap harus menanggung biaya hukum Charlie Javice, pendiri Frank yang mengakui data pelanggannya dimanipulasi untuk meningkatkan valuasi sebelum proses akuisisi pada 2021. Putusan tersebut didasarkan pada klausul indemnification yang ditandatangani ketika bank mengakuisisi Frank senilai US$ 175 juta.
Frank dikenal sebagai startup yang menyediakan perangkat lunak untuk membantu mahasiswa mengakses bantuan keuangan. Charlie Javice, pendirinya, sempat dielu-elukan media dan bahkan masuk daftar Forbes 30 Under 30 sebelum akhirnya terjerat kasus yang mengguncang dunia finansial dan dunia startup global.
Menurut dokumen persidangan yang dikutip dari The New York Times, tim pengacara JP Morgan mengungkap detail pengeluaran mencurigakan yang dilakukan Javice. Mulai dari upgrade kamar hotel, makanan mahal, hingga produk perawatan kulit seperti “mentega selulit” disebut masuk ke dalam kwitansi yang kemudian dikirimkan kepada JP Morgan sebagai tagihan yang harus dibayar bank.
Secara total, Charles Javice disebut telah menghabiskan lebih dari US$ 60 juta—sekitar Rp 1 triliun—hanya untuk pembiayaan hukum dan fasilitas pendukungnya. Jumlah itu diyakini masih dapat bertambah seiring panjangnya proses hukum yang berlangsung sampai akhir 2025.
Para pengacara JP Morgan menyebut angka tersebut “belum pernah terjadi sebelumnya dan melampaui batas kewajaran”, mengingat sifat kasus yang seharusnya sederhana: penipuan yang sudah diakui sebagai pelanggaran pidana berat oleh pengadilan federal.
“Kisah bermula pada awal 2023, ketika JP Morgan tiba-tiba menemukan bahwa email pemasaran mereka kepada 400 ribu pengguna Frank ditolak oleh sistem. Sekitar 70 persen surel dikembalikan karena tujuan penerima tidak pernah ada. Temuan itu memicu audit internal dan investigasi mendalam.”
Dalam gugatan resmi, JP Morgan menyebut bahwa Javice mendekati mereka untuk menawarkan penjualan pada 2021. Namun selama proses uji tuntas (due diligence), Javice diduga merekayasa basis data pelanggan Frank. Kepala teknis Frank bahkan disebut menolak perintah untuk membuat jutaan akun palsu menggunakan algoritme.
Setelah penolakan itu, Javice disebut mencari seorang profesor ilmu data dari sebuah universitas di New York untuk membuat ratusan ribu hingga jutaan akun palsu agar tampak “layaknya pengguna asli”. Ia bahkan bertanya apakah email palsu itu harus “terlihat nyata secara visual atau cukup dengan identitas digital unik”.
Alih-alih mendapatkan lebih dari empat juta mahasiswa pengguna seperti yang diklaim, JP Morgan hanya mendapatkan sekitar 300 ribu pengguna aktif nyata. Selisih fantastis inilah yang membuat transaksi senilai Rp 2,6 triliun tersebut berubah menjadi salah satu skandal akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan.
Di sisi lain, Charlie Javice dijatuhi hukuman lebih dari tujuh tahun penjara pada September 2025. Namun ironisnya, putusan itu tetap tak menghalangi haknya untuk menuntut JP Morgan membayar seluruh biaya hukum berdasarkan kontrak akuisisi.
Di titik inilah publik mulai geram: bagaimana mungkin seorang yang terbukti memalsukan data pelanggan, merugikan perusahaan, dan menipu sistem dapat tetap menggunakan celah hukum untuk menguras dana perusahaan yang menjadi korbannya? Publik melihat fenomena ini sebagai wajah telanjang kapitalisme hukum—di mana kecerdikan licik bisa mengungguli rasa keadilan, dan korporasi sebesar JP Morgan pun dijebak dalam labirin perjanjian yang menjerat mereka sendiri.
JP Morgan pada awalnya mematuhi putusan itu dan mulai membayar biaya hukum, namun bank kemudian menghentikan pembayaran setelah biaya yang diajukan dianggap semakin tidak masuk akal. Pengajuan banding kemudian dilayangkan pada bulan berikutnya.
Dalam dokumen banding, JP Morgan menyebut bahwa Javice menunjuk lima firma hukum terpisah. Beberapa pengacara yang disewa Javice dikenal pernah mewakili tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk, Harvey Weinstein, hingga Sam Bankman-Fried.
Pihak Charlie Javice melalui juru bicaranya membantah keras tuduhan bahwa kliennya meminta upgrade hotel atau memesan makanan mewah. Mereka menyebut biaya tersebut adalah bagian dari kebijakan internal JP Morgan, dan bahwa Javice hanya mengajukan klaim sesuai kode etik perusahaan.
Menurut pihaknya, Javice bahkan pernah membeli es krim dan kebutuhan personal lainnya sebagai bagian dari fasilitas yang memang diizinkan selama ia masih bekerja sebagai karyawan setelah akuisisi.
JP Morgan menyebut ada 77 pengacara yang bekerja untuk membela Javice dan rekannya Olivier Amar. Mereka menuding para pengacara itu mengajukan tagihan dengan blok waktu yang tidak dapat dipecah, sehingga menyulitkan verifikasi.
Bank bahkan mengungkap bahwa mereka telah menyerahkan 1,1 juta halaman dokumen dalam rangka memenuhi panggilan pengadilan federal. Aktivitas hukum itu, menurut JP Morgan, mengakibatkan puluhan ribu entri biaya yang harus ditangani, termasuk satu pengacara yang tarifnya mencapai US$ 2.025 per jam.
Sejauh ini, JP Morgan mengklaim telah menawarkan kompensasi sekitar US$ 115 juta untuk menutupi biaya hukum Javice dan Amar. Namun angka tersebut diperkirakan akan semakin mendekati nilai dugaan penipuan awal—yakni US$ 175 juta—jika mekanisme penagihan tak segera dikendalikan.
Kasus ini menjadi cermin pahit bahwa dalam dunia korporasi global, keadilan bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal siapa yang mampu memanfaatkan celah, siapa yang memiliki tim hukum paling ganas, dan siapa yang sanggup mengubah akal-akalan menjadi senjata. Ketika seorang penipu kelas elite dapat memaksa institusi raksasa menanggung tagihan selangit, publik pun bertanya: di manakah letak moralitas ketika hukum diperlakukan seperti komoditas?
