Aspirasimediarakyat.com — Komitmen negara untuk memastikan akses pendidikan tetap berjalan di tengah bencana banjir yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang menyatakan bahwa pelajar dan mahasiswa terdampak tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena bencana alam, sebab pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin keberlanjutannya melalui kebijakan nyata, alokasi anggaran memadai, serta langkah pemulihan yang terukur dan berkeadilan di tengah situasi darurat kemanusiaan yang kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat melakukan doorstop dengan awak media di lingkungan UIN Ar-Raniry, Aceh, Sabtu (20/12/2025), di tengah kunjungan kerja yang difokuskan pada pemantauan langsung dampak banjir terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Menurut Menteri Agama, banjir yang melanda wilayah Sumatera kali ini memiliki dampak yang sangat luas, dengan karakter pengungsi yang beragam, mulai dari kategori terdampak ringan hingga berat, termasuk pelajar dan mahasiswa yang kehilangan tempat tinggal, fasilitas belajar, hingga akses pendidikan yang layak.
Pemerintah, melalui Kementerian Agama, telah menyebarkan tim serta pesan koordinasi ke berbagai daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Padang, dengan Aceh disebut sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan paling mendesak.
“Aceh ini yang paling berat. Karena itu kami tidak hanya datang, tetapi juga menyiapkan program lanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pendidikan,” ujar Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.
Dalam pemaparan lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa sektor pendidikan keagamaan turut terdampak signifikan. Sejumlah madrasah dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang dinyatakan hilang akibat terjangan banjir dan longsor yang menyertainya.
Kondisi tersebut, menurut Nasaruddin, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena madrasah dan perguruan tinggi keagamaan merupakan tulang punggung pendidikan masyarakat di banyak wilayah Sumatera, terutama bagi keluarga kurang mampu yang menggantungkan masa depan anak-anak mereka pada institusi tersebut.
Kementerian Agama, kata dia, akan membantu proses pemulihan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap, dengan menyesuaikan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, serta kesiapan daerah dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Di tengah keterbatasan dan situasi darurat, perhatian utama pemerintah saat ini difokuskan pada keberlanjutan proses belajar-mengajar, agar siswa dan mahasiswa tidak kehilangan semester, tidak tertinggal materi, dan tidak terputus dari sistem pendidikan nasional.”
“Untuk adik-adik yang sedang kuliah atau sekolah, saya ingin menegaskan, jangan khawatir. Insya Allah akan dipermudah. Jangan sampai ada yang menyerah dengan kondisi ini,” tegas Nasaruddin Umar di hadapan awak media.
Bencana tidak boleh menjadi alasan runtuhnya hak pendidikan, sebab membiarkan anak bangsa kehilangan akses belajar sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan tumbuh subur di tengah penderitaan rakyat yang sudah lebih dulu dihantam musibah.
Menag juga mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan, dengan menempatkan keberlanjutan pendidikan sebagai bagian dari agenda pemulihan nasional pascabencana.
“Presiden dan saya sepakat, jangan biarkan para siswa dan mahasiswa ini putus harapan. Mereka masih punya masa depan yang harus dijaga oleh negara,” kata Nasaruddin Umar.
Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran nasional sebesar Rp60 triliun yang difokuskan untuk penanganan banjir di Aceh dan wilayah Sumatera, mencakup aspek tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan sosial.
Sementara itu, khusus di lingkungan Kementerian Agama, telah disiapkan anggaran sebesar Rp155 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan dampak bencana di sektor pendidikan keagamaan.
Anggaran tersebut diperkuat dengan tambahan Rp37,95 miliar guna mendukung pemulihan madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta, serta lembaga pendidikan keagamaan lain yang terdampak langsung oleh bencana banjir.
Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap dengan prioritas utama pada pemulihan fasilitas pendidikan, penyediaan sarana belajar sementara, serta memastikan kegiatan akademik dapat kembali berjalan meski dalam kondisi darurat.
Menjawab pertanyaan terkait pembangunan infrastruktur penunjang, Nasaruddin menyebut Kemenag juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan tahap awal satu bangunan penunjang, meski ia mengingatkan bahwa penanganan banjir di Aceh membutuhkan solusi jangka panjang.
“Ini tidak bisa selesai dalam beberapa bulan. Ada persoalan lahan, sawah, tanggul, dan relokasi yang membutuhkan perencanaan matang serta biaya tambahan,” jelasnya.
Jika penanganan hanya berhenti pada seremoni dan angka-angka anggaran tanpa pengawasan ketat, maka bencana akan terus menjadi panggung ketimpangan, sementara rakyat dipaksa beradaptasi sendiri dengan risiko yang seharusnya ditanggung negara.
Menurut Menteri Agama, penanganan banjir di Aceh dan Sumatera menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, agar solusi yang diambil tidak bersifat tambal sulam.
Ia menegaskan koordinasi intensif dengan Presiden Republik Indonesia akan terus dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan pemulihan berjalan selaras, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya generasi muda yang menggantungkan masa depan mereka pada pendidikan.
Menag pun menyampaikan harapan agar seluruh pihak dapat melewati masa sulit ini secara bersama-sama, dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab kolektif menjaga masa depan bangsa melalui pendidikan yang tidak terputus oleh bencana.
