Aspirasimediarakyat.com — Sungai Tigris, urat nadi peradaban Mesopotamia yang selama ribuan tahun menopang kehidupan, kini berada di ambang krisis multidimensi akibat pencemaran berat, penyusutan debit air yang ekstrem, dan tekanan perubahan iklim, sebuah kondisi yang bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan, kesehatan publik, stabilitas sosial, dan kelangsungan komunitas kuno yang bergantung langsung pada aliran sungai tersebut.
Laporan berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa Sungai Tigris di Irak semakin kehilangan fungsi ekologisnya. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi cermin kegagalan tata kelola sumber daya air di tengah konflik, pembangunan tanpa kendali, dan krisis iklim global.
Para ahli memperingatkan, sebagaimana dilansir The Guardian pada Selasa (16/12/2025), tanpa tindakan cepat dan terkoordinasi, krisis Sungai Tigris akan meninggalkan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi Irak, tetapi juga bagi stabilitas kawasan Timur Tengah yang bergantung pada sistem sungai lintas negara.
Secara historis, Sungai Tigris merupakan salah satu dari dua sungai utama yang membentuk Mesopotamia, wilayah yang dikenal sebagai tempat lahir peradaban dunia. Dari sinilah hukum, pertanian, dan tata kota pertama berkembang, menjadikan sungai ini lebih dari sekadar bentang alam.
Tigris mengalir dari Turkiye tenggara, melintasi kota-kota penting seperti Mosul dan Baghdad, sebelum bertemu Sungai Eufrat dan bermuara ke Teluk. Aliran ini menopang irigasi, transportasi, industri, pembangkit listrik, serta kebutuhan air minum bagi sekitar 18 juta penduduk.
“Seluruh kehidupan orang Irak bergantung pada air. Semua peradaban dan semua cerita bergantung pada dua sungai itu,” ujar Salman Khairalla, pendiri organisasi lingkungan Humat Dijlah. Ia menegaskan bahwa Tigris bukan hanya sumber air, tetapi juga fondasi identitas sosial dan spiritual masyarakat Irak.
Namun, kondisi sungai terus memburuk sejak infrastruktur air Irak rusak parah akibat konflik bersenjata, termasuk serangan dalam Operasi Desert Storm pada 1991. Sejak saat itu, sistem pengolahan air dan limbah tidak pernah pulih sepenuhnya.
Hingga kini, hanya sekitar 30 persen rumah tangga perkotaan Irak yang terhubung dengan sistem pengolahan limbah. Di wilayah pedesaan, angkanya bahkan hanya 1,7 persen, menyebabkan air buangan rumah tangga mengalir langsung ke sungai tanpa penyaringan.
Pencemaran semakin parah akibat limpasan pupuk dan pestisida pertanian, limbah industri—termasuk sektor minyak—serta limbah medis. Studi pada 2022 menunjukkan kualitas air di sejumlah titik Sungai Tigris di Baghdad berada pada kategori “buruk” hingga “sangat buruk”.
Dampak kesehatan pun nyata. Pada 2018, sedikitnya 118.000 warga Basra harus dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi air yang terkontaminasi, memperlihatkan hubungan langsung antara degradasi lingkungan dan krisis kesehatan publik.
Di saat yang sama, volume air Sungai Tigris menurun tajam dalam tiga dekade terakhir. Pembangunan bendungan besar di Turkiye mengurangi aliran air menuju Baghdad hingga sekitar 33 persen, sementara Iran membangun bendungan dan mengalihkan aliran anak sungai Tigris.
Di dalam negeri, konsumsi air yang tidak terkendali memperparah situasi. Sektor pertanian menyerap sedikitnya 85 persen air permukaan Irak, sering kali dengan metode irigasi yang boros dan usang.
Perubahan iklim menambah tekanan. Curah hujan menurun sekitar 30 persen, memicu kekeringan terburuk dalam hampir satu abad. Pada musim panas lalu, permukaan Sungai Tigris dilaporkan begitu rendah hingga dapat diseberangi dengan berjalan kaki.
“Kualitas air bergantung pada kuantitasnya,” kata Khairalla, menekankan bahwa berkurangnya volume air secara langsung meningkatkan konsentrasi polutan dan mempercepat kerusakan ekosistem.
Krisis ini memperlihatkan ironi kejam: sungai yang menjadi sumber peradaban kini diperas hingga kering oleh kebijakan lintas batas yang timpang dan kelalaian struktural, sementara masyarakat di hilir hanya menerima sisa-sisa pencemaran dan ketidakpastian hidup.
Pemerintah Irak telah berulang kali mendesak Turkiye untuk melepaskan lebih banyak air dari bendungan hulu. Pada November lalu, kedua negara menandatangani mekanisme kerja sama untuk mengatasi pencemaran, memperkenalkan irigasi modern, dan memperbaiki tata kelola air.
Namun, kesepakatan yang disebut sebagai perjanjian “minyak untuk air” itu menuai kritik karena dinilai tidak transparan dan tidak mengikat secara hukum. Proyek-proyeknya dibiayai dari dana minyak Irak dan dikerjakan oleh perusahaan Turkiye.
“Saat ini sebenarnya tidak ada perjanjian nyata. Ini lebih mirip propaganda pemilu,” kata Mohsen al-Shammari, mantan Menteri Sumber Daya Air Irak, mengingat kesepakatan tersebut ditandatangani hanya sembilan hari sebelum pemilu nasional.
Krisis Sungai Tigris juga mengancam komunitas Mandaean, salah satu agama gnostik tertua di dunia, yang menjadikan air mengalir sebagai inti praktik keagamaan. Ritual pernikahan dan penyucian menjelang kematian harus dilakukan di sungai.
Pemimpin agama Mandaean, Sheikh Nidham Kreidi al-Sabahi, menegaskan bahwa hilangnya aliran sungai berarti ancaman eksistensial. “Tidak ada air, tidak ada kehidupan,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa dari populasi global 60.000 hingga 100.000 jiwa, kini kurang dari 10.000 Mandaean tersisa di Irak.
Di ujung krisis ini, Sungai Tigris menjadi saksi bisu bagaimana kelalaian kebijakan, konflik geopolitik, dan krisis iklim saling berkelindan, meninggalkan rakyat menanggung beban paling berat. Menyelamatkan sungai ini bukan hanya soal diplomasi air, melainkan pilihan moral untuk menjaga kehidupan, sejarah, dan hak generasi mendatang atas sumber daya yang adil dan berkelanjutan.
