Aspirasimediarakyat.com — Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memotret kondisi yang mengguncang wajah pemerintahan. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto anjlok tajam, dari 79,3 persen pada Januari 2025 menjadi hanya 58,9 persen pada September 2025. Angka ini mencerminkan keresahan rakyat yang semakin terhimpit oleh ekonomi carut-marut dan hukum yang tak lagi memberi rasa adil. Di balik semua itu, rakyat melihat bayang-bayang garong berdasi yang terus berpesta pora di atas penderitaan bangsa.
Temuan ini diperoleh melalui survei pada 3–9 September 2025 terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas. Dengan margin of error sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei ini dinilai cukup representatif untuk menggambarkan suara publik. Sebanyak 7,3 persen responden mengaku sangat puas, 51,6 persen cukup puas, sementara 39,6 persen menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali.
Data lebih rinci menunjukkan bahwa kepuasan publik runtuh seiring memburuknya persepsi masyarakat atas kondisi nasional. Ekonomi, politik, keamanan, hingga demokrasi semuanya digambarkan dalam bayangan kelabu. Bagi rakyat, janji perbaikan belum terwujud nyata, sementara harga kebutuhan terus melambung.
Ketika ditanya soal kondisi ekonomi, 40,4 persen responden menyebut situasinya buruk bahkan sangat buruk. Hanya 19,2 persen menilai baik, sedangkan sisanya menganggap stagnan. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan sehari-hari rakyat kian tertekan. Pekerjaan sulit, harga kebutuhan naik, dan lapangan usaha mengecil.
Situasi politik pun tak luput dari sorotan. Sebanyak 48,6 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk, hanya 15,8 persen menyebut baik. Sisanya berada di posisi tengah. Hasil ini mencerminkan kekecewaan masyarakat pada elite yang lebih sibuk dengan perebutan kekuasaan daripada mencari solusi konkret bagi rakyat.
Keamanan relatif masih terbagi. Sebanyak 44,2 persen responden menyatakan kondisi keamanan baik, 29,6 persen menilai sedang, dan 25,2 persen menyebut buruk. Meski angka positif masih dominan, berbagai kasus kriminal, konflik agraria, dan ketidakpastian hukum tetap menjadi faktor yang menekan rasa aman sebagian warga.
“Yang paling menyita perhatian adalah soal hukum. Sebanyak 38,3 persen menilai penegakan hukum buruk, hanya 26,7 persen yang menilai baik, sementara sisanya berada di posisi tengah. Angka ini mengonfirmasi persepsi publik bahwa hukum sering kali tajam ke bawah namun tumpul ke atas.”
Pemberantasan korupsi juga menuai penilaian negatif. Sebanyak 44,6 persen responden menilai buruk, hanya 28,1 persen menilai baik. Fakta ini menggambarkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan menjaga integritas negara.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, persepsi ekonomi nasional makin kelam. Sebanyak 40,1 persen responden menyebut kondisi lebih buruk, hanya 19,4 persen merasa lebih baik, sedangkan 39,3 persen menilai stagnan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu meredam gejolak harga maupun membuka peluang kerja baru.
Dalam hal ekonomi rumah tangga, mayoritas responden menyebut tidak ada perubahan (37,3 persen), 32,6 persen mengaku membaik, dan 29,9 persen merasa memburuk. Data ini menunjukkan bahwa rakyat kelas menengah ke bawah tetap kesulitan menjaga kestabilan dapurnya.
Meski demikian, masih ada sisi positif. Survei mencatat 51,1 persen responden menyatakan puas terhadap praktik demokrasi. Namun, angka ini tak mampu menutupi kekecewaan atas kenyataan bahwa demokrasi hanya terlihat pada ritual elektoral, sementara substansinya dirusak oleh kepentingan elit. Di sinilah rakyat kembali menuding bahwa demokrasi kerap disandera oleh kelompok maling kelas kakap yang menguasai panggung kekuasaan.
Selain itu, hampir separuh responden menilai kondisi politik lebih banyak didominasi kepentingan elit, bukan kebutuhan rakyat. Ini menunjukkan adanya jurang yang makin lebar antara kebijakan negara dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Survei ini menjadi cermin bahwa legitimasi pemerintah berada dalam posisi genting. Kepuasan publik yang merosot drastis bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat bahwa rakyat mendambakan perubahan nyata.”
Anjloknya kepuasan publik juga menandakan kegagalan komunikasi politik. Pemerintah dianggap belum mampu meyakinkan rakyat bahwa program-program yang dijalankan bisa benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari.
Di tengah ketidakpastian ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen negara dalam memberantas praktik mafia birokrasi? Sebab publik menilai bahwa masalah terbesar justru bersumber dari lingkar kekuasaan itu sendiri.
Bahasa rakyat sederhana: mereka butuh pekerjaan, harga yang terjangkau, dan hukum yang melindungi. Namun yang mereka lihat adalah pejabat saling berebut jabatan dan proyek, sementara problem mendasar terus menumpuk.
Survei ini harus dibaca sebagai alarm bagi pemerintah. Jika tren menurun ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang tegas, bukan tidak mungkin legitimasi kekuasaan akan terus terkikis.
Dan bila rezim tak berani membersihkan diri dari para lintah penghisap darah rakyat, maka sejarah akan mencatat bahwa keruntuhan bukan disebabkan lawan politik, melainkan karena dikhianati oleh garong berdasi di dalam tubuh kekuasaan sendiri.
