Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini menjadi arena perdebatan sosial dan politik yang semakin terbuka, setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak program tersebut berhadapan dengan aksi massa lain yang justru turun ke jalan untuk menyatakan dukungan, memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat melahirkan dua arus penilaian berbeda di tengah masyarakat yang sama-sama mengklaim berbicara atas nama kepentingan rakyat.
Aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (22/6/2026), dengan melibatkan ratusan peserta yang mayoritas merupakan kaum perempuan.
Massa mengenakan pakaian putih dan kerudung merah sambil bergerak dari Jalan Merdeka Selatan menuju kawasan Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat.
Pemandangan yang muncul cukup berbeda dibandingkan aksi-aksi mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir yang lebih banyak menyuarakan kritik terhadap program tersebut.
Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta terlihat membawa wajan baru yang dibagikan secara gratis kepada peserta demonstrasi.
Sebagian peserta bahkan tampak membuka kemasan wajan yang masih berada di dalam kardus tertutup sebelum dibawa selama aksi berlangsung.
Selain mendapatkan peralatan rumah tangga, peserta juga mengaku menerima makanan ringan berupa roti, susu, dan buah-buahan selama mengikuti kegiatan tersebut.
“Di tengah hiruk-pikuk perdebatan mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, jalanan Jakarta berubah menjadi panggung sosial yang memperlihatkan dua wajah Indonesia; satu kelompok melihat MBG sebagai harapan bagi keluarga penerima manfaat, sementara kelompok lain memandangnya sebagai kebijakan yang perlu dikritisi agar tidak melahirkan persoalan baru dalam tata kelola anggaran negara.”
Salah seorang peserta aksi bernama Desy, warga Pisangan Timur, Jakarta Timur, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut.
Ia mengatakan mendapatkan wajan baru yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
“Ada penggorengan, ada susu. Senang, buat goreng ini,” kata Desy di lokasi aksi.
Desy juga mengaku menerima uang saku sebesar Rp100 ribu selama mengikuti kegiatan tersebut bersama rombongan yang berangkat menggunakan sepeda motor.
“Ongkos ada lah buat jajan. Seratus lah,” ujarnya sambil tersenyum.
Peserta lain bernama Yuyun juga mengungkapkan kegembiraannya setelah memperoleh wajan baru yang menurutnya akan digunakan untuk kebutuhan memasak di rumah.
“Buat goreng telur,” katanya singkat.
Lebih jauh, Yuyun mengaku mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis karena anaknya termasuk salah satu penerima manfaat program tersebut.
“Semenjak ada MBG, anak saya jadi gemuk, sehat, pintar. Harapannya lebih bagus lagi, meningkat,” tuturnya.
Dukungan terhadap MBG tersebut muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah dan secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap program tersebut.
Beberapa kelompok mahasiswa menilai MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dianggap menyimpan sejumlah persoalan tata kelola yang harus dibenahi pemerintah.
Gelombang protes mahasiswa bermula dari aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada pertengahan Juni 2026 yang kemudian menyebar ke sejumlah kota di Indonesia.
Aksi serupa berlangsung di Medan, Samarinda, Batam, hingga sejumlah daerah lainnya dengan tuntutan yang tidak hanya menyangkut MBG, tetapi juga berbagai kebijakan nasional lainnya.
Di Kota Medan, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan Markas Kodim 0201/Medan dengan membawa sejumlah tuntutan terkait peran militer dalam ruang sipil.
Mahasiswa menyoroti keterlibatan unsur TNI dalam sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sebagian kalangan perlu dijalankan melalui mekanisme sipil yang lebih dominan.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses, dalam aksi tersebut juga menyampaikan kritik terhadap rencana pembangunan batalyon baru di berbagai daerah yang menurut mereka belum memiliki urgensi strategis yang jelas.
Menurut Damses, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban anggaran negara apabila tidak disertai kebutuhan pertahanan yang benar-benar mendesak.
Perdebatan mengenai MBG memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan publik tidak selalu diterima secara seragam oleh seluruh kelompok masyarakat. Sebagian melihat program ini sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sementara sebagian lainnya menuntut transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas yang lebih kuat dalam pelaksanaannya. Di tengah tarik-menarik pandangan tersebut, yang menjadi kepentingan utama bukanlah kemenangan satu kelompok atas kelompok lain, melainkan bagaimana negara mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat, memperkuat kualitas generasi muda, serta menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan ruang kritik yang menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Editor: Kalturo
