Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Perdebatan mengenai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghangat setelah gelombang kritik mahasiswa yang mengusung tagar #IndonesiaMenujuBangkrut mendapat respons dari Partai Demokrat, yang menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara, namun harus disampaikan secara beradab, berbasis argumentasi, dan tetap menjaga kualitas ruang publik agar kritik tidak berubah menjadi sekadar riuh tanpa substansi.
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa mahasiswa memiliki hak penuh untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk melalui aksi demonstrasi di ruang publik.
Menurut Herzaky, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari sistem demokrasi yang harus dijaga dan dihormati oleh seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berbeda pandangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak mengarah pada serangan personal ataupun ujaran yang merendahkan pihak tertentu.
Herzaky bahkan memberikan apresiasi terhadap sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang sebelumnya menyampaikan kritik keras melalui media sosial sebelum menggelar aksi turun ke jalan.
Sebagai alumni Universitas Indonesia, ia menilai narasi yang dibangun mahasiswa saat itu cukup tajam dalam mengkritik pemerintah, namun tetap berada dalam koridor etika komunikasi publik.
Menurutnya, kritik yang kuat tidak harus disampaikan dengan kata-kata kasar karena substansi argumentasi jauh lebih penting dibandingkan sekadar menciptakan kegaduhan sesaat.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan di era media sosial memiliki daya sebar yang sangat cepat sehingga perlu dipertimbangkan secara matang sebelum dipublikasikan ke ruang publik.
Dalam satu tarikan realitas yang lebih luas, perdebatan antara mahasiswa dan pemerintah sesungguhnya bukan sekadar pertukaran kritik terhadap satu program atau satu kebijakan tertentu, melainkan cerminan dari hubungan dinamis antara generasi muda yang menginginkan perubahan lebih cepat dengan pemerintah yang harus mempertimbangkan kompleksitas ekonomi, sosial, fiskal, dan politik secara bersamaan, sehingga ruang dialog menjadi jauh lebih penting daripada sekadar saling mempertahankan posisi masing-masing di tengah meningkatnya kegelisahan publik terhadap berbagai persoalan nasional.
Herzaky juga menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya akan mempertimbangkan berbagai masukan yang datang dari masyarakat, termasuk dari kelompok mahasiswa yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan negara.
Ia mencontohkan perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu sasaran kritik mahasiswa dalam berbagai aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, pemerintah melihat persoalan tersebut dari perspektif yang lebih luas karena kondisi masyarakat di berbagai daerah tidak selalu sama dengan situasi yang dirasakan masyarakat perkotaan.
Herzaky mengungkapkan bahwa saat berkunjung ke Sambas beberapa waktu lalu, ia mendengar langsung keluhan masyarakat mengenai keterbatasan pelaksanaan program MBG akibat belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memadai.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi program sering kali tidak sesederhana yang terlihat di atas kertas, melainkan berkaitan dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan kesiapan daerah.
Di sisi lain, BEM UI memastikan bahwa aksi demonstrasi yang digelar pada 12 Juni 2026 bukanlah aksi terakhir yang mereka lakukan.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyatakan bahwa mahasiswa akan kembali menggelar aksi lanjutan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dengan membawa tuntutan yang tetap berfokus pada aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa substansi tuntutan akan diperluas, namun tetap disusun secara terukur agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai tujuan gerakan mahasiswa tersebut.
Melalui akun media sosial resminya, BEM UI bahkan menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai dan akan terus berlanjut selama keadilan dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan serius dan tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal sebagaimana narasi yang selama ini berkembang.
Yatalathof menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam menjelaskan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sebenarnya.
Ia juga menyinggung menurunnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi publik serta munculnya berbagai pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masih menjadi perhatian luas.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan mahasiswa sesungguhnya merupakan denyut alami demokrasi yang sehat, sebab negara yang kuat bukanlah negara yang sepi kritik, melainkan negara yang mampu mendengar suara warganya tanpa alergi terhadap koreksi, sementara mahasiswa tetap menjaga idealisme melalui argumentasi yang berbasis data, sehingga ruang publik tidak berubah menjadi arena saling menegasikan, tetapi menjadi tempat lahirnya gagasan yang dapat memperkuat kualitas kebijakan dan menjawab kebutuhan rakyat secara lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Editor: Kalturo
