Aspirasimediarakyat.com, Sidoarjo — Dua puluh tahun setelah semburan lumpur Lapindo menelan desa, sawah, sekolah, pasar, dan denyut ekonomi warga di Porong, Sidoarjo, ribuan penyintas masih hidup di tengah ketidakpastian yang senyap, menghadapi persoalan kesehatan, pekerjaan, air bersih, kerusakan lingkungan, hingga keterasingan sosial yang seolah terkubur bersama memudarnya perhatian negara terhadap tragedi kemanusiaan yang dahulu mengguncang Indonesia dan menjadi simbol mahalnya harga dari tata kelola sumber daya yang gagal melindungi rakyat kecil.
Tanggal 29 Mei 2006 menjadi penanda luka panjang yang belum benar-benar sembuh bagi banyak keluarga korban lumpur Lapindo. Semburan lumpur panas yang muncul di kawasan pengeboran migas Porong, Sidoarjo, tidak hanya memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka, tetapi juga mengubah peta sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat secara permanen.
Dua dekade berlalu, sebagian warga memang telah pindah ke permukiman baru. Namun perpindahan fisik ternyata tidak otomatis menghadirkan pemulihan kehidupan. Banyak keluarga masih hidup dengan akses ekonomi terbatas, pekerjaan tidak menentu, dan layanan kesehatan yang dirasa belum memadai.
Di Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, suasana kehidupan berjalan perlahan seperti orang yang dipaksa belajar berjalan kembali setelah kehilangan pijakan lama. Kawasan relokasi yang dihuni ratusan keluarga korban lumpur itu menjadi simbol ketahanan hidup sekaligus pengingat bahwa rumah baru belum tentu menghadirkan rasa aman sepenuhnya.
Siti Mukaidah, salah satu warga asal Desa Renokenongo yang kini tinggal di Renojoyo, mengaku berusaha menerima kehidupan baru meski kondisi ekonomi jauh berbeda dibanding masa sebelum lumpur menenggelamkan kampung halamannya. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan air bersih saja masih menjadi persoalan sehari-hari.
“Di sini jauh lebih baik, meski airnya kurang jernih. Jadi harus beli air dari mobil tangki,” ujarnya. Pernyataan sederhana itu seperti ironi sunyi dari negeri yang kaya sumber daya alam, tetapi sebagian warganya masih membeli akses dasar untuk bertahan hidup.
Siti mengatakan kehidupan ekonomi warga berubah drastis setelah relokasi. Sawah hilang, lapangan kerja menyusut, dan hubungan sosial yang dahulu kuat perlahan terkikis oleh tekanan hidup baru. Banyak warga kini bekerja serabutan hanya demi memastikan dapur tetap mengepul.
Ia sendiri mengaku menerima pekerjaan apa saja, mulai menjaga anak tetangga hingga membantu memasak pesanan makanan. “Yang penting kebutuhan keluarga tercukupi hariannya,” katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan gambaran keras tentang bagaimana penyintas bencana bertahan di tengah minimnya perhatian jangka panjang.
Persoalan kesehatan menjadi bayang-bayang lain yang menghantui warga. Dalam beberapa bulan terakhir, menurut penuturan warga, sejumlah penghuni kawasan relokasi meninggal akibat berbagai penyakit, termasuk kanker payudara, kanker hati, hingga kanker tiroid.
Belum ada kesimpulan medis resmi yang menghubungkan penyakit tersebut dengan dampak lingkungan lumpur Lapindo. Namun keresahan warga terus tumbuh, terutama karena sebagian besar mulai mengalami gangguan kesehatan setelah meninggalkan pengungsian dan tinggal di sekitar kawasan relokasi.
“Mungkin juga dari udara yang kurang sehat, tapi tidak tahu pastinya,” kata Siti. Di titik ini, negara seperti berdiri di persimpangan antara kewajiban moral dan keterlambatan kebijakan, sementara warga terus hidup bersama ketidakpastian yang tak kasatmata.
Cerita serupa datang dari Suri Wahono, warga lain yang mencoba membangun hidup baru setelah lumpur menghancurkan ruang hidup lamanya. Ia kini bertahan dengan usaha kerajinan kuningan setelah bisnis kerajinan perak yang dulu menopang hidup keluarganya terpukul oleh krisis ekonomi dan pandemi.
Wahono mengaku masih mencium bau menyengat dari arah tanggul lumpur meski tinggal cukup jauh dari pusat semburan. Namun dibanding masa tinggal di pengungsian, kondisi saat ini menurutnya masih lebih baik. “Kadang masih tercium baunya dari jarak sejauh ini,” tuturnya.
Di sisi lain, tidak semua warga memilih pindah. Muna Ariyanti menjadi salah satu warga Kelurahan Mindi yang tetap bertahan di kawasan dekat tanggul lumpur karena keterbatasan ekonomi. Rumah kecil yang dihuni empat keluarga membuat hasil penjualan rumah tidak cukup untuk membeli tempat tinggal baru.
“Kalau dijual dan uangnya dibagi, tidak cukup untuk beli rumah baru,” ujarnya. Pernyataan itu menggambarkan kenyataan pahit bahwa sebagian korban bencana bukan bertahan karena kuat, melainkan karena tidak punya pilihan lain.
“Kawasan yang masih dihuni puluhan keluarga itu kini seperti kota kecil yang tercecer dari perhatian pembangunan. Jalan rusak, genangan air, dan fasilitas publik yang minim menjadi pemandangan sehari-hari. Secara administratif, sebagian wilayah bahkan dianggap sudah “pindah”, meski warga masih tinggal di sana.”
Muna kini bekerja menjaga penitipan sepeda motor di dekat Stasiun Porong demi menghidupi keluarga. Dari tarif Rp5.000 per motor, ia mencoba menyusun sisa-sisa harapan di tengah ruang hidup yang perlahan kehilangan denyut ekonomi lamanya sejak Pasar Porong lama berhenti beroperasi.
Di tengah semua keterbatasan itu, anak-anak tumbuh dengan memori yang tidak biasa. Lumpur, bau menyengat, tanggul, dan alat berat menjadi bagian dari imajinasi mereka tentang rumah dan masa depan. Dalam festival menggambar yang digelar di Porong, puluhan anak menggambarkan semburan lumpur dengan asap kelabu dan alat pengeruk raksasa.
Bagi sebagian anak, rumah ideal bukan lagi sekadar tempat indah, tetapi tempat tanpa rasa takut. “Inginnya rumahnya ada pemandangan indah, udaranya bersih dan sejuk,” kata Alvero Rafiski, siswa sekolah dasar yang tinggal di kawasan relokasi korban lumpur.
Harapan sederhana anak-anak itu terdengar seperti kritik paling jujur terhadap kegagalan panjang pemulihan sosial pascabencana. Mereka tumbuh di lingkungan yang selama dua dekade terus hidup berdampingan dengan trauma kolektif, sementara isu lumpur Lapindo perlahan tenggelam di tengah hiruk-pikuk agenda politik dan ekonomi nasional.
Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Parlaungan Iffah Nasution, menilai masih banyaknya persoalan sosial di sekitar tanggul lumpur menunjukkan adanya pengabaian negara terhadap kelompok masyarakat rentan. Menurutnya, korban lumpur tidak cukup hanya diperlakukan sebagai penerima ganti rugi.
“Pemerintah harus melihat masyarakat di sekitar tanggul sebagai kelompok rentan yang membutuhkan kebijakan afirmatif,” katanya. Ia menilai negara belum serius membangun sistem perlindungan jangka panjang bagi warga yang hidup di radius kawasan bencana.
Parlaungan juga menegaskan tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pembayaran kompensasi. Pemulihan ruang hidup, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi warga tetap menjadi pekerjaan besar yang belum selesai hingga hari ini.
Di sisi lain, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo masih terus melakukan penguatan tanggul dan pengelolaan aliran lumpur. Aktivitas alat berat masih terlihat di sekitar area semburan, seolah menjadi simbol bahwa bencana ini belum benar-benar usai meski waktu telah berjalan dua dekade.
Peringatan 20 tahun lumpur Lapindo pun kembali digelar melalui aksi teaterikal, pembacaan puisi, pameran foto, hingga doa bersama warga di atas tanggul lumpur. Ingatan tentang tragedi itu tetap dijaga oleh para penyintas, sebab mereka memahami bahwa melupakan berarti membuka ruang bagi pengulangan kesalahan yang sama.
Dua puluh tahun Lumpur Lapindo memperlihatkan bahwa bencana bukan hanya soal semburan lumpur, tetapi tentang bagaimana negara, perusahaan, dan sistem kebijakan memperlakukan rakyat setelah kamera media pergi dan perhatian publik meredup; sebab bagi warga Porong, tragedi itu bukan arsip lama, melainkan kenyataan harian yang masih mereka hirup lewat udara yang belum sepenuhnya bersih, jalan yang belum diperbaiki, layanan kesehatan yang belum pasti, dan masa depan anak-anak yang hingga kini masih menggambar rumah impian tanpa bau lumpur dan tanpa rasa takut akan kehilangan tempat hidup mereka sendiri.
Editor: Kalturo
