Aspirasimediarakyat.com — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus membuka kembali pertanyaan serius mengenai akuntabilitas institusi militer dalam menangani dugaan pelanggaran hukum oleh prajurit aktif, di tengah tuntutan publik agar supremasi hukum tidak tunduk pada struktur komando, melainkan berdiri tegak sebagai instrumen keadilan yang menjamin perlindungan warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang melibatkan aparat negara sendiri.
Peristiwa ini kini berada dalam penanganan Pusat Polisi Militer TNI, menyusul dugaan keterlibatan empat personel militer yang berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa proses penyidikan terhadap para terduga pelaku masih berlangsung dan berada dalam tahapan pemeriksaan yang berjalan secara internal.
“Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini proses penyidikan terhadap empat personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Saudara AY sedang berjalan,” ujar Aulia dalam keterangannya kepada wartawan.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar sembari menunggu proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum di lingkungan militer hingga tuntas sesuai prosedur.
“Mohon menunggu sampai seluruh proses penyidikan oleh penyidik dari Puspom TNI selesai dilaksanakan,” tambahnya, menegaskan bahwa perkara ini masih dalam pengembangan.
Empat orang yang diamankan diketahui masing-masing berinisial NDP berpangkat Kapten, SL dan BHW berpangkat Letnan Satu, serta ES berpangkat Sersan Dua.
Mereka berasal dari dua matra berbeda, yakni Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang tergabung dalam struktur BAIS TNI dan kini ditahan di Pomdam Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Dalam konstruksi hukum yang disampaikan, para terduga pelaku dijerat dengan Pasal 467 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman berkisar antara empat hingga tujuh tahun penjara.
Namun demikian, perkara ini tidak hanya berhenti pada dimensi pidana semata, melainkan juga menyentuh aspek disiplin militer serta tanggung jawab institusional yang melekat pada setiap prajurit.
Aulia menegaskan bahwa TNI tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya, baik dalam kapasitas individu maupun dalam konteks kedinasan.
Ia menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat berupa proses peradilan militer, hukuman disiplin, penahanan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.
“Baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat,” ujarnya dalam konferensi pers di Mabes TNI.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi upaya institusional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas aparat pertahanan negara di tengah sorotan tajam terhadap kasus ini.
Lebih lanjut, Aulia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun berjalan, TNI telah menangani berbagai pelanggaran yang dilakukan prajurit dengan ragam jenis, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana kekerasan.
Ia juga menekankan bahwa pembenahan sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta penanaman nilai disiplin dan integritas.
Langkah-langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari komitmen TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum dan menjadikan prajurit sebagai teladan di masyarakat.
Di sisi lain, kasus ini memantik perhatian luas karena korban merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, yang dikenal aktif dalam isu-isu hak asasi manusia.
“Serangan berupa penyiraman air keras terhadap seorang aktivis tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ruang sipil dan kebebasan berekspresi. Konteks kejadian yang berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI turut menambah sensitivitas kasus ini, mengingat adanya irisan antara kepentingan institusional dan kritik publik.”
Dalam perkembangan lain, TNI menyatakan telah melakukan langkah pertanggungjawaban internal dengan melakukan pergantian jabatan Kepala BAIS TNI.
Aulia menyebut bahwa penyerahan jabatan tersebut merupakan bagian dari respons institusi terhadap peristiwa yang mencoreng citra organisasi.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” ujarnya, tanpa merinci lebih lanjut siapa pengganti pejabat sebelumnya.
Adapun Kepala BAIS TNI sebelumnya dijabat oleh Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo sejak Maret 2024, seorang perwira tinggi dengan latar belakang pasukan elite.
Pergantian tersebut, meskipun belum dijelaskan secara detail, menandakan adanya dinamika internal yang tidak dapat dilepaskan dari tekanan publik dan tuntutan akuntabilitas.
Dalam kerangka hukum nasional, kasus ini menempatkan peradilan militer sebagai instrumen utama dalam mengadili prajurit yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan yang berlaku.
Namun, perdebatan klasik kembali mencuat mengenai efektivitas dan transparansi peradilan militer dalam menjamin keadilan, khususnya ketika korban berasal dari kalangan sipil.
Publik menuntut agar proses hukum tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan substantif bagi korban serta menjadi preseden bagi penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Di tengah kompleksitas tersebut, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi cermin bagi negara dalam menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menguji sejauh mana institusi militer mampu menempatkan hukum di atas kepentingan korps, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
