Aspirasimediarakyat.com — Sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berubah menjadi panggung konfrontasi diplomatik ketika Duta Besar Israel untuk PBB membela serangan udara besar-besaran ke Iran sebagai langkah eksistensial, sementara respons balasan Teheran ke sejumlah negara Teluk memperluas eskalasi dan menempatkan hukum internasional, prinsip kedaulatan, serta stabilitas kawasan Timur Tengah dalam pusaran krisis yang kian sulit dikendalikan secara rasional oleh komunitas global.
Dalam forum resmi yang seharusnya menjadi ruang dialog dan resolusi damai, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, tampil dengan pernyataan emosional. Ia menegaskan bahwa operasi militer bersama Amerika Serikat bukanlah agresi, melainkan tindakan darurat demi mempertahankan keberlangsungan negara Israel dari ancaman nuklir Iran.
Di hadapan para diplomat dunia di markas PBB, New York, Danon menyatakan Israel tidak memiliki pilihan lain selain menghancurkan ancaman sebelum terlambat. Ia menyebut eskalasi tersebut sebagai “kebutuhan eksistensial” yang tidak bisa ditunda. “Israel bertindak hari ini untuk menghadapi dan menghentikan ancaman eksistensial sebelum menjadi permanen. Kami bertindak karena rezim Iran tidak meninggalkan alternatif yang masuk akal bagi kami,” tegasnya.
Operasi yang dinamai “Epic Fury” itu, menurut Danon, ditujukan untuk melumpuhkan infrastruktur strategis Iran, termasuk situs nuklir dan fasilitas rudal balistik. Israel menilai Teheran selama puluhan tahun membangun kekuatan militer dengan tujuan menghapus Israel dari peta dunia, sebuah tuduhan yang terus menjadi sumber ketegangan regional.
“Kami tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Kami bertindak karena kebutuhan. Rezim ini telah membangun senjata nuklir dengan mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB secara terang-terangan,” lanjut Danon, seraya menekankan bahwa kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump berada pada titik tertinggi dalam sejarah hubungan kedua negara.
Ia juga mengkritik Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mempertanyakan mengapa kecaman internasional muncul cepat saat Israel menyerang, namun dianggap lamban ketika Iran mendukung kelompok proksi di kawasan. “Beberapa pihak menyebut ini agresi, namun kami menyebutnya sebagai kebutuhan. Kami menyebutnya sebagai kelangsungan hidup. Inilah definisi dari hipokrisi,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Danon membawa narasi sejarah Holocaust dan kisah Ratu Ester dalam tradisi Yahudi untuk memperkuat argumen moralnya. Ia menyatakan sejarah telah mengajarkan bangsa Yahudi untuk tidak mengabaikan ancaman yang disampaikan secara terbuka. “Kami tidak akan berjudi dengan kelangsungan hidup kami. Kami bertindak hari ini agar masa depan tidak ditentukan oleh mereka yang meneriakkan kematian,” pungkasnya.
Namun eskalasi tidak berhenti pada pernyataan diplomatik. Iran merespons serangan tersebut dengan membombardir sejumlah negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Ledakan dilaporkan terjadi di Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik menjadi perang kawasan.
Kantor berita Fars mengonfirmasi bahwa Iran menargetkan pangkalan militer di negara-negara tersebut sebagai bagian dari serangan balasan. Respons ini memantik reaksi keras dari Arab Saudi yang menolak keras wilayah negara-negara Arab menjadi sasaran serangan.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataan resmi mengecam apa yang disebutnya sebagai agresi Iran dan pelanggaran kedaulatan terhadap Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Riyadh menegaskan solidaritas penuh kepada sesama negara Arab dan menyatakan kesiapan mengerahkan seluruh kapasitas untuk mendukung langkah pertahanan mereka.
Kerajaan itu juga memperingatkan adanya konsekuensi serius atas pelanggaran kedaulatan dan prinsip hukum internasional yang terus berulang. Sikap tersebut menandai meningkatnya risiko polarisasi kawasan menjadi blok-blok militer yang saling berhadapan.
“Konflik ini memperlihatkan paradoks tajam: satu pihak berbicara tentang hak mempertahankan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, sementara pihak lain menuding pelanggaran kedaulatan dan agresi; di antara dua klaim legal tersebut, negara-negara kawasan terperangkap dalam spiral balasan yang menggerus prinsip non-intervensi dan memperlebar jurang ketidakpercayaan, sehingga hukum internasional seolah berubah menjadi arena tafsir sepihak yang lentur mengikuti kepentingan strategis masing-masing aktor.”
Hukum humaniter internasional menuntut proporsionalitas dan perlindungan warga sipil dalam setiap tindakan militer. Ketika serangan dan balasan meluas ke wilayah negara ketiga, risiko pelanggaran terhadap prinsip tersebut semakin besar, dan Dewan Keamanan PBB menghadapi ujian kredibilitasnya sebagai penjaga perdamaian internasional.
Jika hukum internasional hanya dijadikan tameng retorika saat menguntungkan dan diabaikan saat menghambat kepentingan strategis, maka keadilan global berubah menjadi ilusi yang menghina akal sehat umat manusia. Dunia tidak boleh membiarkan standar ganda merajalela hingga kedaulatan negara dan nyawa warga sipil menjadi korban permainan kekuatan.
Para analis hubungan internasional menilai konflik ini berpotensi menyeret kekuatan besar lain ke dalam pusaran krisis, mengingat kepentingan energi, jalur perdagangan, dan aliansi militer yang saling bertaut di kawasan Teluk. Stabilitas harga minyak global dan keamanan pelayaran internasional turut menjadi variabel yang terancam.
Dalam konteks tersebut, komunitas internasional dituntut untuk mendorong penghentian eskalasi dan kembali pada jalur diplomasi. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Piagam PBB menjadi satu-satunya fondasi yang dapat mencegah konflik terbuka berskala luas.
Krisis ini bukan sekadar perseteruan dua negara, melainkan ujian bagi tatanan hukum global dan solidaritas kemanusiaan, karena setiap ledakan yang mengguncang satu kota di Timur Tengah sesungguhnya menggema hingga ke ruang-ruang sidang diplomatik dunia dan menyentuh kepentingan masyarakat internasional yang mendambakan stabilitas, kepastian hukum, serta perdamaian yang nyata, bukan sekadar deklarasi yang mudah runtuh oleh dentuman senjata.
