Aspirasimediarakyat.com – Pemerintah terus menggencarkan kampanye kendaraan listrik. Dari baliho raksasa, pameran megah, hingga insentif yang digelontorkan, semuanya diarahkan agar rakyat beralih dari bensin ke listrik. Di atas kertas, program ini tampak mulia: mengurangi emisi, menyelamatkan bumi, sekaligus mendorong transisi energi bersih.
Namun, fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya. Hingga kini, adopsi kendaraan listrik masih seret. Angkanya belum menyentuh populasi signifikan, bahkan hanya sepersekian persen dari total kendaraan bermotor.
Rakyat wajar bertanya: mengapa program yang dielu-elukan ini tidak laku keras? Jawabannya ternyata tidak sesederhana harga atau infrastruktur. Ada faktor budaya, psikologis, bahkan emosi yang selama ini dilupakan para penyusun kebijakan.
Fenomena “blayer” adalah contohnya. Aktivitas sederhana memainkan gas motor hingga meraung dianggap sepele, tetapi bagi banyak pengendara, itu adalah bahasa mesin. Suara keras bukan sekadar bunyi, melainkan identitas, komunikasi, bahkan simbol eksistensi.
Blayer sering dipakai untuk menyapa sesama di jalan, menunjukkan keberanian, hingga menjadi bentuk unjuk diri. Bagi sebagian besar anak muda, suara mesin bising adalah bagian dari jati diri. Saat motor listrik hadir tanpa raungan, mereka merasa kehilangan bahasa yang selama ini mengikat komunitas.
“Di sinilah letak jurang antara jargon pemerintah dan kenyataan rakyat. Di atas panggung, kendaraan listrik digambarkan sebagai simbol masa depan hijau. Namun di jalanan, masyarakat masih merindukan getaran mesin yang selama ini menyatu dengan gaya hidup mereka.”
Selain aspek budaya, faktor ekonomi juga menambah hambatan. Harga kendaraan listrik masih terbilang mahal. Meski ada insentif, perbandingan harga dengan motor bensin tetap membuat rakyat berpikir seribu kali.
Infrastruktur pengisian daya pun belum merata. Di luar kota besar, stasiun pengisian hanya segelintir, membuat rakyat takut kehabisan daya di jalan. Alhasil, kendaraan listrik lebih sering jadi pajangan elit kota ketimbang kebutuhan transportasi harian rakyat kecil.
Ironisnya, program ini seakan lebih banyak memberi panggung pada pengusaha besar ketimbang menjawab kebutuhan masyarakat bawah. Para pemodal menikmati insentif, sementara rakyat masih terbebani harga tinggi dan keterbatasan fasilitas.
Bagi pekerja lapangan seperti ojek online dan kurir, motor listrik belum sepadan dengan tuntutan kerja. Baterai cepat habis, performa diragukan, dan waktu pengisian lama membuat mereka memilih tetap bertahan dengan bensin.
Pemerintah memang memiliki payung hukum, seperti Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik. Aturan ini membuka pintu insentif fiskal, pengembangan industri baterai, hingga komitmen terhadap Paris Agreement. Tetapi di balik regulasi, rakyat masih menunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika.
Para produsen mencoba mencari jalan keluar, termasuk merancang fitur suara mesin buatan. Namun bagi sebagian masyarakat, “suara sintetis” tak pernah bisa menggantikan raungan asli yang menjadi kebanggaan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kendaraan listrik bukan semata karena enggan berubah, tetapi karena mereka merasa dipaksa mengikuti arah kebijakan tanpa ruang diskusi yang jujur.
Rakyat butuh kendaraan yang terjangkau, tangguh, dan sesuai budaya, bukan sekadar simbol hijau untuk kepentingan politik dan investasi segelintir kelompok. Selama itu belum terjawab, kendaraan listrik akan tetap jadi barang mewah yang jauh dari realitas rakyat kecil.
Pemerintah wajib menjawab tantangan ini. Apakah kebijakan kendaraan listrik benar-benar untuk rakyat, atau hanya menjadi ladang basah bagi segelintir pengusaha?
Pertanyaan itu harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar slogan di baliho atau pidato megah. Sebab masa depan transportasi bukan hanya soal energi bersih, tetapi juga keadilan bagi seluruh rakyat.
Jika transisi energi hanya menguntungkan segelintir elit, maka jargon hijau hanyalah cat emas yang menutupi besi berkarat. Rakyat berhak curiga, sebab terlalu sering kebijakan megah berakhir jadi pesta kelompok tertentu.
