Aspirasimediarakyat.com — Rentetan bencana banjir dan longsor besar yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November hingga awal Desember bukan sekadar peristiwa alam, melainkan potret kompleks tentang krisis kemanusiaan, kapasitas negara, tata kelola lingkungan, dan keputusan politik dalam situasi darurat, ketika lebih dari 950 nyawa melayang, ratusan orang belum ditemukan, ratusan ribu warga mengungsi, serta infrastruktur vital lumpuh, namun negara justru mengambil sikap menutup pintu terhadap sebagian bantuan internasional yang datang dari negara sahabat.
Hujan deras yang mengguyur berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, menimbulkan kerusakan masif pada permukiman, jalan nasional, jembatan penghubung, sekolah, fasilitas kesehatan, serta jaringan listrik dan komunikasi yang membuat sejumlah daerah terisolasi selama berhari-hari.
Data sementara menunjukkan kerugian ekonomi akibat bencana ini ditaksir melebihi 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp51 triliun, angka yang mencerminkan skala kehancuran sekaligus beban berat pemulihan yang harus ditanggung negara dan masyarakat di tengah kondisi sosial yang telah rapuh.
Di tengah situasi tersebut, respons solidaritas datang dari berbagai negara Timur Tengah yang memiliki hubungan historis, keagamaan, ekonomi, dan kemanusiaan dengan Indonesia, dimulai dari pesan duka pribadi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Raja Salman kepada Presiden Prabowo Subianto pada 1 Desember.
Uni Emirat Arab menyatakan kesiapan konkret untuk mengirimkan bantuan logistik dan tim kemanusiaan, dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menegaskan bahwa bantuan dapat dikirim segera setelah Indonesia menyatakan keterbukaannya terhadap dukungan internasional.
Ucapan belasungkawa dan tawaran bantuan juga datang dari Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Sultan Oman Haitham bin Tariq, hingga Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyampaikan kesiapan mengirimkan tim darurat, sementara Organisasi Kerja Sama Islam yang menaungi 57 negara mayoritas Muslim turut menyerukan dukungan cepat bagi korban bencana di Indonesia.
“Namun, pemerintah Indonesia mengambil sikap berbeda dengan menyatakan bahwa bantuan internasional belum diperlukan, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono pada 5 Desember, disusul pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan pemerintah memiliki pertimbangan sendiri dalam menangani situasi tersebut.”
Pernyataan itu memunculkan tanda tanya di kalangan negara sahabat, mengingat skala kebutuhan kemanusiaan yang besar serta fakta bahwa bantuan ditawarkan tanpa syarat politik, tanpa agenda strategis, dan murni atas dasar solidaritas kemanusiaan.
Di tengah lumpur yang belum surut dan pengungsian yang penuh sesak, logika publik diuji secara terang-benderang: ketika akses pangan terganggu, air bersih terbatas, dan distribusi logistik tersendat, negara justru mempertaruhkan keselamatan warga pada keyakinan administratif, seolah penderitaan massal dapat dikelola dengan pernyataan percaya diri tanpa menghitung waktu, kapasitas riil, dan nyawa manusia yang tak bisa ditunda.
Salah satu faktor yang disebut ikut membentuk kehati-hatian pemerintah adalah sensitivitas isu tata kelola lingkungan di wilayah terdampak, yang sejak lama disorot oleh organisasi masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Tambang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Berdasarkan pemetaan mereka, banyak wilayah banjir berada di kawasan daerah aliran sungai yang tumpang tindih dengan konsesi pertambangan, perkebunan skala besar, eksplorasi migas, dan kehutanan industri yang dinilai memperparah deforestasi, erosi lereng, serta degradasi sungai.
Aktivis lingkungan menilai kehadiran tim internasional, termasuk ahli hidrologi dan analis bencana, berpotensi membuka sorotan global terhadap praktik pembangunan yang selama ini luput dari evaluasi menyeluruh.
Dalam konteks pemerintahan baru yang ingin menampilkan kendali dan kapasitas nasional, pengawasan eksternal semacam itu dipersepsikan sebagai risiko politik, meski di sisi lain kebutuhan korban di lapangan bersifat mendesak dan tak dapat dinegosiasikan.
Sikap pemerintah pusat tersebut berdampak langsung di daerah, salah satunya di Kota Medan, ketika bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab diputuskan untuk dikembalikan, sebagaimana disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas kepada wartawan pada Kamis, 18 Desember 2025.
Rico Waas menjelaskan pengembalian dilakukan karena belum adanya keputusan pemerintah pusat untuk menerima bantuan asing, serta adanya koordinasi dan teguran dari pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara, dengan rujukan pada komunikasi bersama BNPB dan Kementerian Pertahanan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa banyak kepala negara menghubunginya untuk menawarkan bantuan, namun pemerintah memilih menangani bencana secara mandiri dengan keyakinan bahwa kapasitas nasional dinilai masih mencukupi.
Ketika prosedur lebih dijaga ketat daripada keselamatan warga, maka kebijakan berubah menjadi pagar dingin yang memisahkan negara dari penderitaan rakyatnya sendiri.
Bencana Sumatera menjadi pengingat keras bahwa keberpihakan negara tidak diukur dari seberapa tebal tembok kemandirian dibangun, melainkan dari seberapa terbuka dan cepat negara memastikan hak hidup, keselamatan, dan martabat warganya terlindungi di tengah situasi darurat yang nyata dan mematikan.
