Aspirasimediarakyat.com — Ribuan warga Bulgaria kembali memenuhi jalan-jalan utama Sofia dan sejumlah kota lain sebagai ekspresi penolakan terhadap pemerintahan yang segera lengser, di tengah tuntutan pemilu yang adil, reformasi hukum, dan pembersihan korupsi sistemik, ketika negara anggota Uni Eropa dan NATO itu bersiap mengadopsi mata uang euro pada awal tahun depan, sebuah transisi ekonomi besar yang justru dibayangi krisis legitimasi politik, ketidakpercayaan publik, serta kekhawatiran bahwa agenda strategis negara dijalankan tanpa mandat rakyat yang utuh.
Aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan berlangsung serentak dan berkelanjutan, menandai akumulasi kekecewaan warga terhadap elite politik yang dinilai gagal menghadirkan pemerintahan stabil dan bersih. Demonstrasi ini bukan ledakan sesaat, melainkan rangkaian tekanan publik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.
Mengutip laporan Reuters pada Sabtu (20/12/2025), protes terjadi di ibu kota Sofia dan sejumlah kota lain di kawasan Laut Hitam, bertepatan dengan persiapan Bulgaria mengadopsi euro pada 1 Januari mendatang. Agenda adopsi euro yang semestinya menjadi simbol integrasi ekonomi justru bertabrakan dengan krisis kepercayaan domestik.
Pemerintah yang berkuasa sejak Januari lalu awalnya diproyeksikan memimpin proses transisi menuju euro. Namun, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengajukan pengunduran diri setelah gelombang demonstrasi menuding adanya korupsi negara serta penolakan terhadap rancangan anggaran baru.
Rancangan anggaran tersebut memuat kebijakan yang berpotensi menaikkan pajak dan iuran jaminan sosial, langkah yang langsung memicu resistensi publik. Bagi banyak warga, kebijakan fiskal itu dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi yang masih rapuh.
Dalam aksi Kamis (18/12/2025) malam waktu setempat, demonstran membawa bendera Bulgaria dan Uni Eropa, menyiratkan paradoks antara identitas Eropa dan kekecewaan pada tata kelola nasional. Salah satu spanduk berbunyi, “Ini bukan sandiwara,” menggambarkan kemarahan publik yang menolak simbolisme kosong.
Shisman Nikolov (48), seorang tenaga penjualan, menyuarakan kritik tajam terhadap perilaku elite. “Segala sesuatu tentang pemerintah ini sangat terang-terangan, tidak tahu malu, dan arogan. Masyarakat tidak menghormati orang-orang yang menganggap dirinya berada di atas yang lain,” ujarnya.
Kemarahan warga juga dipicu oleh kesan bahwa agenda besar seperti adopsi euro dijalankan tanpa dialog sosial yang memadai. Banyak demonstran menilai prioritas pemerintah lebih condong pada stabilitas angka makro ketimbang keadilan dan akuntabilitas politik.
Di tengah tekanan tersebut, Presiden Bulgaria Rumen Radev tengah melakukan konsultasi intensif dengan partai-partai politik. Konstitusi Bulgaria memberi kewenangan kepada presiden untuk menunjuk pemerintahan sementara jika upaya pembentukan kabinet baru gagal.
“Ketika negara meminta rakyat berkorban demi stabilitas ekonomi, tetapi menutup mata terhadap dugaan korupsi sistemik, demokrasi berubah menjadi panggung elitis yang memaksa publik menelan kebijakan tanpa hak bertanya.”
Jika kebijakan publik terus disusun di ruang tertutup sementara rakyat hanya diminta patuh, maka keadilan sosial tidak lebih dari slogan yang dikorbankan di altar kekuasaan.
Radev telah menyatakan bahwa pemilu dini menjadi opsi realistis apabila kebuntuan politik berlanjut. Langkah ini dipandang sebagai upaya mengembalikan legitimasi melalui mekanisme demokratis, meski berisiko memperpanjang ketidakpastian.
Bulgaria sendiri telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir. Fragmentasi parlemen yang kronis membuat pemerintahan silih berganti tanpa stabilitas kebijakan jangka panjang, menciptakan kelelahan politik di kalangan warga.
Seorang mahasiswa berusia 21 tahun, Kalina Yurukova, menyuarakan frustrasi generasi muda terhadap elite politik. “Jika Anda terus mencuri, berarti Anda menganggap diri Anda lebih tinggi dari semua orang. Saya tidak bisa menghormati orang-orang yang arogan dan tidak memiliki rasa malu,” katanya.
Sebelumnya bulan ini, pemerintah menarik kembali rancangan anggaran 2026 yang akan menjadi anggaran pertama dalam denominasi euro. Penarikan itu dilakukan setelah protes besar-besaran melumpuhkan legitimasi kebijakan tersebut.
Partai oposisi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak rencana kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen yang dimaksudkan untuk membiayai peningkatan belanja negara. Mereka menilai beban fiskal dialihkan kepada warga tanpa reformasi struktural yang sepadan.
Krisis ini menunjukkan bahwa transisi ekonomi sebesar adopsi euro tidak dapat dilepaskan dari fondasi politik yang bersih dan dipercaya. Integrasi moneter tanpa reformasi hukum dan tata kelola hanya akan memperlebar jurang antara negara dan rakyat.
Gelombang protes di Bulgaria menegaskan satu pesan penting: stabilitas sejati tidak lahir dari angka dan mata uang, melainkan dari pemerintahan yang jujur, pemilu yang adil, serta hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu demi martabat warga negara.
