aspirasimediarakyat.com-Wacana mengenai kembalinya Ujian Nasional (UN) menimbulkan banyak perdebatan di berbagai kalangan, terutama guru yang berperan besar sebagai pendidik para siswa.
Para guru berkesempatan untuk menyampaikan argumen mereka terkait pengadaan UN kembali sebagai standar kelulusan siswa dalam sesi debat spesial Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) yang diselenggarakan di Pos Bloc, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/11/2024).
Mengangkat mosi “Tim ini Mendukung Kembalinya UN Sebagai Alat Ukur Kelulusan Murid”, tim kontra yang terdiri atas guru dan pendidik menolak argumen persetujuan tim pro dan memaparkan alasan mengapa mereka menolak kembalinya UN.
TPN XI dihadiri oleh sekitar lebih dari 2.500 guru dan pendidik secara offline dengan beragam rangkaian acara, salah satunya debat spesial terkait Ujian Nasional.
5 alasan kontra pengadaan UN kembali
1. Bukan memotivasi, malah menyebabkan stres
Tim pro mengatakan bahwa kembalinya UN akan meningkatkan semangat dan daya juang siswa dalam belajar. Namun hal ini mendapat tanggapan keras dari tim kontra.
Tim kontra mengutip hasil riset National Academy Science, UN justru menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi pada siswa.
UN dianggap tidak mengukur keterampilan siswa secara holistik, karena hanya terbatas pada aspek kognitif saja.
Menurut tim kontra, para siswa cenderung tertekan dan stres terlebih ketika nilai akhir UN sudah keluar.
“Hal ini terbukti dari banyaknya kasus bunuh diri pada siswa setelah tahu nilai UN mereka dan gagal masuk ke sekolah favorit,” ujar salah satu pembicara tim kontra.
2. Hanya mengukur kemampuan menghafal dan kognitif siswa
Pelaksanaan UN menurut tim kontra cenderung mengukur kemampuan menghafal siswa, daripada kemampuan berpikir kreatif dan kritis.
Tim kontra menolak UN sebagai pendorong daya juang siswa, karena menurut mereka, dalam belajar mempersiapkan diri untuk UN, siswa hanya mengingat materi-materi yang akan diujikan tanpa ada tantangan untuk menguraikan ide kreatif siswa.
“Howard Gardner mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, menciptakan produk, dan menawarkan layanan. Kalau hanya terbatas pada ujian tertulis, artinya guru mengabaikan kemampuan dan kecerdasan siswa di bidang lainnya,” pungkas pembicara 1 tim kontra.
3. UN merupakan paradigma tradisional
Tim kontra memaparkan bahwa dilihat dari nilai PISA Indonesia 208, sejak UN diadakan dari tahun 2005 hingga 2021, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam bidang pendidikan.
“UN itu paradigma tradisional, siswa dianggap sebagai objek yang sama rata karena hanya dinilai secara angka lewat UN,” tegas pembicara 2 tim kontra.
Menurut tim kontra, pendidikan Indonesia harus maju ke paradigma baru, dimana setiap siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan mereka masing-masing dan dilakukan penilaian secara karakter.
“Kita tahu sendiri kalau UN hanya fokus pada kognitif, padahal nilai akhir ya hanya sekadar angka. Setiap anak itu punya nilai yang unik-unik, guru perlu melihat kemampuan anak secara holistik,” ujar salah satu pembicara tim kontra.
Penghapusan UN dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengenalkan paradigma pendidikan baru, melalui pengadaan asesmen nasional.
4. Tidak mempertimbangkan kondisi siswa yang beragam
Peniadaan UN menurut tim kontra adalah hal yang tepat, mengingat banyaknya perbedaan kondisi seperti keadaan sosial ekonomi, fasilitas sekolah, dan sebagainya.
“Siswa yang di desa dan siswa di kota tentu punya persiapan yang berbeda. Antara siswa yang miskin dan kaya, satunya mampu ikut bimbel bayar mahal sedangkan satu lagi belajar ala kadarnya, ada kesenjangan,” jelas guru pembicara tim kontra.
5. Gunakan asesmen sebagai standar kelulusan nasional
Menurut tim kontra, UN tidak perlu diadakan kembali karena pemerintah sudah mengadakan asesmen nasional sebagai standar lulus para siswa.
“Lewat asesmen nasional, para siswa ditawarkan banyak proyek dan penilaian asertif,” jelas pembicara tim kontra.
Tak hanya itu, melalui asesmen nasional, para guru dan sekolah berfokus pada kemampuan dan kebutuhan jangka panjang siswa.
Kecerdasan siswa yang berbeda-beda berpeluang untuk semakin dikembangkan dengan asesmen nasional, dan akan menjadi kemampuan yang dapat selalu terpakai di masa depan dibandingkan nilai UN yang hanya sekadar angka.
“Yang diharapkan dari peserta didik tahun berikutnya adalah pendidik yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Gimana kalau melalui UN begitu ya anak cuma dinilai secara angka,” pungkas pembicara 3 tim kontra.
Menutup sesi debat spesial TPN XI, pembicara 4 tim kontra menegaskan kembali bahwa mereka tetap menolak kembalinya UN sebagai alat ukur kelulusan siswa.
“UN merupakan ciri khas dari paradigma tradisional. Kalau kita balik ke UN, berarti kita mundur ke paradigma tradisional yg menganggap bahwa siswa itu sama,” tutupnya.
