Aspirasimediarakyat.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka kotak pandora kebusukan pejabat keuangan negeri ini. Indra Utoyo, mantan Direktur Utama Allo Bank sekaligus eks petinggi bank pelat merah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank milik negara. Sosok yang dulu dielu-elukan sebagai “teknokrat inovatif” ini kini dipajang sebagai wajah baru kelompok maling kelas kakap yang menjarah uang rakyat lewat proyek bancakan.
Indra bukannya tunduk pada proses hukum, melainkan berupaya melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 21 Agustus 2025. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 101/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Dengan langkah ini, Indra mencoba menantang keabsahan penetapan tersangka yang sudah diumumkan KPK. Manuver hukum itu tak ubahnya upaya menyelamatkan diri, sementara rakyat menatap getir: berapa triliun lagi yang sudah dicaplok para garong berdasi di bank negara?
Menurut catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut hanya menyasar pada pertanyaan mendasar: “sah atau tidaknya penetapan tersangka.” Kalimat sederhana, namun menyimpan aroma busuk perlawanan kelompok berduit yang biasa membeli waktu dengan trik hukum.
Indra Utoyo bukan nama kecil. Lahir di Bandung pada 17 Februari 1962, ia meniti karier panjang di dunia telekomunikasi dan perbankan. Dari insinyur di PT IPTN pada 1985, naik ke kursi strategis di PT Telkom, lalu menapaki jabatan Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia, hingga akhirnya menjabat Direktur Utama Allo Bank sejak Juni 2022. Karier gemilang yang dibangun puluhan tahun runtuh dalam hitungan hari ketika jerat hukum menempel pada lehernya.
“Namun publik tahu, kejatuhan Indra bukan semata soal jabatan. Jejak harta kekayaan yang dilaporkannya ke KPK menunjukkan lonjakan luar biasa. Dari Rp 1 miliar pada 2001, melejit menjadi Rp 156 miliar pada laporan terakhir 9 Maret 2022. Angka-angka ini bagai deret tak wajar yang menampar logika rakyat. Bagaimana mungkin pejabat publik bisa menggandakan harta hingga ratusan kali lipat sementara jutaan rakyat masih mengais rezeki di jalanan?”
Kekayaan Indra meroket dari Rp 45 miliar pada 2013, Rp 52 miliar pada 2016, sempat turun menjadi Rp 42 miliar pada 2017, lalu melesat lagi ke Rp 123 miliar pada 2020, dan akhirnya menyentuh Rp 156 miliar pada 2022. Lonjakan ini kerap dianggap bukti sahih betapa suburnya lahan basah di perusahaan negara, tempat para penghisap darah rakyat menumpuk harta haram.
KPK menilai kasus pengadaan mesin EDC bukan sekadar proyek kecil, melainkan pintu masuk menelusuri modus pemborosan dan manipulasi anggaran yang kerap terjadi di bank pelat merah. Mesin yang seharusnya menjadi instrumen mempercepat layanan perbankan justru dijadikan ladang perampokan uang rakyat. Di sinilah Indra diduga kuat memainkan perannya sebagai dalang.
Bukan sekali ini rakyat menyaksikan betapa pejabat berdasi tampil bak malaikat penolong di depan publik, tetapi di balik layar ternyata bersekutu dengan setan keparat untuk menggarong uang negara. Sementara rakyat antre bantuan pendidikan, berdesakan menunggu obat di rumah sakit, dan berjuang menutupi harga sembako, pejabat kaya raya seperti Indra menumpuk ratusan miliar di kantong pribadinya.
Di dunia pendidikan, Indra memang dikenal akademis: lulusan Teknik Elektro ITB, doktor Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, hingga sosok yang memprakarsai inkubator startup digital seperti Indigo Creative Nation dan Digital Valley. Semua pencapaian ini kini berbalik menjadi ironi. Seorang yang seharusnya membangun inovasi bangsa justru diduga menjadikan kecerdikan akademisnya sebagai alat mengakali sistem hukum dan keuangan negara.
“Publik pun geram. Pertanyaan paling mendasar: mengapa orang dengan harta Rp 156 miliar masih tega menjarah uang rakyat? Bukankah sudah cukup baginya untuk hidup mewah tujuh turunan? Tetapi kerakusan memang tak pernah mengenal batas. Seperti lintah penghisap darah, semakin kenyang, semakin ia menghisap rakus.”
Kini langkah Indra menggugat praperadilan dipandang hanya sebagai permainan waktu. Rakyat menanti bagaimana pengadilan akan menghadapi sosok berduit yang jelas-jelas mencoba menunda eksekusi hukum. Apakah keadilan kembali bisa dibeli dengan kecerdikan dan kekayaan, atau kali ini hukum benar-benar berdiri tegak?
Jejak rekam Indra di BUMN perbankan pun patut diaudit menyeluruh. Bukan tidak mungkin pengadaan EDC hanyalah satu dari sekian proyek bermasalah. Setiap lonjakan kekayaan pejabat publik selalu menyimpan cerita, dan cerita itu jarang berakhir manis. Dari kursi komisaris, direktur, hingga inkubator startup, bisa jadi ada benang merah kejahatan anggaran yang rapi disembunyikan.
Kejatuhan Indra seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat BUMN. Lembaga yang mestinya menopang rakyat justru sering diperlakukan sebagai sapi perah, diperas tanpa belas kasihan. Para garong berdasi bergentayangan di balik kursi empuk, sementara rakyat hanya kebagian remah-remah.
KPK sendiri belum mengumumkan secara rinci besaran kerugian negara akibat proyek EDC ini. Namun publik sudah mafhum, setiap rupiah yang dicuri para maling kelas kakap dari bank negara adalah darah dan keringat rakyat kecil yang seharusnya dipakai untuk subsidi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Dalam situasi ini, rakyat menuntut transparansi penuh. Setiap proyek di BUMN harus dibuka ke publik, setiap harta pejabat harus diverifikasi, dan setiap manipulasi harus dijerat dengan hukuman berat. Tidak cukup sekadar vonis ringan atau permainan praperadilan.
Kasus Indra Utoyo harus diperlakukan sebagai peringatan bahwa sistem keuangan negara rentan dibobol oleh pejabatnya sendiri. Jika aparat hukum membiarkan, maka bangsa ini hanya akan menjadi ladang pesta pora para setan keparat yang menumpuk harta tanpa malu.
Pada akhirnya, rakyat hanya menanti satu hal: keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Indra Utoyo boleh menggugat, boleh bermain manuver hukum, boleh memoles citra dengan akademik dan startup digital. Namun rakyat sudah menilai: jika terbukti, ia hanyalah satu lagi dari sekian banyak pengumpul harta haram yang tega menjadikan perut rakyat kosong demi isi brankasnya penuh.
