Aspirasimediarakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran 2023–2024. Sidang yang berlangsung Rabu (6/8/2025) itu menghadirkan saksi ahli dari Inspektorat sebagai bagian dari rangkaian pembuktian perkara.
Tiga terdakwa telah duduk di kursi pesakitan dalam perkara ini, yakni Rabu, yang menjabat Ketua Bidang PMR dan Relawan, Meryadi selaku Kepala Markas PMI Ogan Ilir, serta Nairobi, seorang staf pegawai bagian kesehatan. Mereka diduga bersama-sama melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah senilai total Rp2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Kristanto Sahat Sianipar SH MH, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memaparkan hasil penyidikan yang menyebut bahwa para terdakwa menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya, dan melakukan pelaporan keuangan yang diduga dimanipulasi untuk menutupi penyimpangan.
Keterangan ahli Inspektorat yang dihadirkan Jaksa menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian sebesar Rp600 juta dari total dana hibah yang digelontorkan dalam dua tahap—masing-masing Rp1 miliar pada November 2023 dan Juli 2024. Namun, keterangan ahli tersebut belum menyentuh aspek tanggung jawab individual secara spesifik.
Hal inilah yang kemudian mendorong majelis hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ketua PMI Ogan Ilir sebagai saksi dalam sidang berikutnya. Langkah ini dinilai penting untuk menggali lebih dalam struktur pengambilan keputusan dan aliran tanggung jawab dalam penggunaan dana hibah tersebut.
Supendi, selaku penasihat hukum ketiga terdakwa, menyampaikan bahwa sidang kali ini menyingkap adanya indikasi keterlibatan pengurus PMI secara lebih luas, bukan semata-mata tindakan individu kliennya. Ia menyebutkan bahwa Ketua PMI Ogan Ilir belum pernah dihadirkan dalam proses persidangan sejauh ini, padahal perannya dianggap sentral.
“Majelis hakim secara langsung meminta Jaksa untuk menghadirkan Ketua PMI. Jika tidak hadir juga, kemungkinan akan diterbitkan penetapan upaya paksa pemanggilan,” ungkap Supendi seusai persidangan. Menurutnya, sidang minggu depan akan menjadi titik penting untuk memperjelas siapa pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab.
Dari sisi hukum, keterlibatan ketua organisasi yang menerima dana hibah dari APBD tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, organisasi penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan membuat laporan pertanggungjawaban yang akurat.
Apabila pelanggaran dilakukan dalam konteks kolektif atau diketahui oleh pimpinan namun dibiarkan, maka pertanggungjawaban bisa meluas. Dalam hukum pidana Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana kolektif memungkinkan untuk menjerat aktor-aktor struktural, khususnya jika ditemukan bukti perintah atau pembiaran dalam suatu organisasi.
Dalam perkara ini, Terdakwa Rabu disebut mengambil alih pengelolaan administrasi dan keuangan, meskipun tidak memiliki wewenang formal untuk itu. Jaksa mengklaim bahwa ketiga terdakwa membuat laporan keuangan fiktif dan menyusun bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Kerugian negara yang dihitung sebesar Rp600 juta merupakan jumlah yang cukup signifikan dalam konteks penggunaan dana hibah untuk kegiatan sosial. Apalagi dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi operasional kemanusiaan seperti pelatihan relawan, pengadaan logistik darurat, serta dukungan kesehatan masyarakat.
Fakta bahwa dana tersebut justru diselewengkan menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya akuntabilitas dalam tubuh lembaga sosial yang dibiayai oleh negara. Hal ini memperkuat pentingnya sistem audit yang lebih proaktif dan independen terhadap semua entitas penerima hibah, termasuk lembaga sosial semacam PMI.
Sidang yang terus berlanjut ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan dan integritas manajemen dana publik di daerah. Publik tentu menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai peran aktor-aktor lainnya di balik kasus ini, termasuk kemungkinan diperluasnya daftar tersangka apabila ditemukan keterlibatan struktural dari pengurus inti.
Penasihat hukum terdakwa juga menyoroti bahwa selama ini belum ada keterangan resmi dari Ketua PMI Ogan Ilir yang bisa menjawab apakah ada persetujuan atau keterlibatan dalam kebijakan keuangan organisasi. Hal itu dianggap penting untuk menghindari putusan yang timpang atau hanya menjerat pelaksana teknis di lapangan.
Majelis hakim pun memberi sinyal kuat bahwa mereka akan menggali lebih dalam struktur tanggung jawab yang sebenarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pengembangan perkara dapat menjangkau ke jenjang atas, jika alat bukti dan keterangan yang dihimpun mencukupi.
Dalam perspektif sistem hukum Indonesia, setiap penerima dan pengelola dana hibah dari APBD wajib tunduk pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya berimplikasi pidana, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang mestinya menjadi garda depan dalam bidang sosial-kemanusiaan.
Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa dana publik, sekalipun diberikan kepada lembaga non-pemerintah, tetap harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kegagalan dalam hal ini berisiko menimbulkan dampak sistemik, baik terhadap reputasi lembaga penerima maupun efektivitas program sosial yang didanai negara.
Sidang akan kembali digelar pekan depan, dengan agenda utama mendengarkan kesaksian Ketua PMI Ogan Ilir yang diharapkan dapat memberikan titik terang dalam rangkaian perkara yang menyita perhatian ini. Hakim juga menegaskan bahwa proses akan tetap mengedepankan prinsip keadilan, namun tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang terbukti menyimpang dari aturan.
