Aspirasimediarakyat.com — Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menyoroti arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai mengalami pergeseran serius dari prinsip diplomasi bebas dan aktif, sebuah kritik yang lahir dari kekhawatiran kalangan akademik diaspora terhadap pola pengambilan keputusan yang dianggap semakin tertutup, minim deliberasi institusional, serta berpotensi menempatkan kepentingan nasional dalam pusaran dinamika geopolitik global yang tidak selalu sejalan dengan amanat konstitusi dan sejarah politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Pernyataan sikap tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 yang dirilis oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia.
Dokumen itu memuat sejumlah catatan kritis terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai mengalami perubahan pendekatan dalam beberapa keputusan strategis di tingkat global.
Dalam pernyataan tersebut, PPI Dunia menyebut sikap ini sebagai langkah darurat untuk merespons pola pengambilan keputusan pemerintah yang dianggap semakin tidak melalui proses deliberasi yang memadai.
Organisasi pelajar diaspora itu menilai pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri harus tetap berada dalam kerangka sistem kelembagaan negara.
Menurut PPI Dunia, proses diplomasi yang sehat membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, lembaga negara, akademisi, hingga masyarakat.
Mereka menilai adanya kecenderungan personalisasi diplomasi yang berpotensi mengabaikan proses konsultasi yang lebih luas.
PPI Dunia juga menyoroti sejumlah keputusan kebijakan luar negeri yang dinilai memiliki implikasi strategis terhadap posisi Indonesia di panggung internasional.
Salah satu yang disoroti adalah keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Selain itu, organisasi tersebut juga mengkritisi kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade yang dinilai memiliki ketimpangan dalam substansi perjanjian.
“Organisasi menilai bahwa arah politik luar negeri tidak boleh dibiarkan menjadi ruang gelap tanpa pengawasan, karena keputusan yang diambil secara sembrono seperti bergabung dengan Board of Peace dan menyepakati perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade yang timpang telah menggadaikan kedaulatan ekonomi dan prinsip bebas aktif yang diamanatkan konstitusi,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.
Melalui pernyataan itu, PPI Dunia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.
Mereka juga mendorong agar pemerintah membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai arah kebijakan luar negeri.
PPI Dunia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan status keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
Selain itu, mereka meminta pemerintah membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade.
Dalam pandangan organisasi tersebut, perjanjian perdagangan internasional harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan kepentingan nasional.
Koordinator PPI Dunia periode 2025–2026, Andika Ibrahim Nasution, menekankan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme.
“Indonesia adalah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, sehingga kita tidak boleh diam terhadap agresi militer yang melanggar hukum internasional demi menjaga hubungan politik personal,” ujar Andika.
Ia juga menilai bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri seharusnya melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.
Menurut Andika, diskusi terbuka yang melibatkan akademisi dan praktisi menjadi penting sebelum negara mengambil keputusan strategis di tingkat internasional.
Ia juga menekankan perlunya forum diskusi politik luar negeri yang rutin untuk memastikan kebijakan negara tetap berpijak pada kepentingan nasional.
“Keputusan politik luar negeri RI harus sepenuhnya mencerminkan kepentingan bangsa, bukan sekadar hasil subordinasi terhadap kepentingan geopolitik negara lain,” kata Andika.
“Perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri ini memperlihatkan bahwa diplomasi bukan sekadar arena hubungan antarnegara, melainkan juga ruang politik strategis yang menentukan posisi kedaulatan sebuah bangsa di tengah tarik-menarik kepentingan global; karena setiap keputusan internasional yang diambil pemerintah tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga dapat mempengaruhi ekonomi nasional, stabilitas politik domestik, hingga persepsi dunia terhadap independensi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama puluhan tahun dikenal berpegang pada prinsip bebas dan aktif.”
Kebijakan luar negeri yang mengabaikan transparansi dan partisipasi publik berisiko berubah menjadi keputusan elit yang jauh dari pengawasan rakyat.
Diplomasi negara tidak boleh menjadi panggung sunyi tempat kepentingan publik dikorbankan oleh manuver geopolitik yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Diskursus mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan publik.
Partisipasi publik dalam perdebatan kebijakan strategis dapat menjadi mekanisme demokratis yang memastikan setiap keputusan negara tetap berada dalam kerangka konstitusi.
Kritik yang disampaikan oleh komunitas akademik diaspora melalui PPI Dunia juga memperlihatkan bahwa generasi muda Indonesia yang berada di berbagai belahan dunia tetap memiliki perhatian terhadap arah politik dan diplomasi nasional.
Pernyataan sikap tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan luar negeri bukan sekadar urusan elit diplomatik, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga kedaulatan politik, melindungi kepentingan ekonomi nasional, serta memastikan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia tetap berakar pada prinsip konstitusi, transparansi publik, dan kehormatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global yang terus bergerak dan penuh persaingan kepentingan.
